Satgas BLBI Kejar Terus Ratusan Debitur Dengan Nilai di Atas Rp 25 miliar Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita aset tanah seluas 340 hektare miliki obligor Agus Anwar di Bogor, Jabar, Kamis (31/3/2022). ANTARA/HO-Satgas BLBI

MerahPutih.com - Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengumpulkan hak tagih negara dari para obligor dan debitur sebesar Rp 19,16 triliun dengan luas tanah 19.988.942 meter persegi per 31 Maret 2022.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Purnama T Sianturi menyatakan,Satgas BLBI hanya mengurus aset properti dan aset kredit dengan nilai Rp 25 miliar ke atas.

Baca Juga:

Satgas BLBI Telah Sita Aset Obligor Setara Rp 20 Triliun

"Hasil Satgas sampai 31 Maret 2022 adalah Rp 19,16 triliun dengan luas tanah 19.988.942 meter persegi," katanya di Jakarta, Jumat (22/4).

Secara rinci, jumlah tersebut meliputi dalam bentuk uang atau pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang masuk ke kas negara sebesar Rp 371,29 miliar atau 1,94 persen dari Rp 19,16 triliun.

Kemudian, dalam bentuk sita barang jaminan atau harta kekayaan lain sebesar Rp 12,25 triliun dengan luas tanah 19.129.823 meter persegi atau 63,97 persen dari total yang berhasil dikumpulkan.

Selanjutnya, dalam bentuk penguasaan aset properti dengan nilai Rp 5,38 triliun dengan luas tanah 530.140 meter persegi atau 28,11 persen.

Terakhir, yaitu dalam bentuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp1,14 triliun dengan luas tanah 328.970 meter persegi atau 5,98 persen.

Hasil Rp 19,16 triliun ini didapat dari 46 obligor atau debitur tahap pertama dengan profil tujuh orang berusia 50-60 tahun, 12 orang berusia 61-70 tahun, 22 orang berusia lebih dari 71 tahun dan lima orang yang telah meninggal sehingga menjadi tanggung jawab ahli warisnya.

Dari 46 orang debitur atau obligor BLBI tersebut 35 orang di antaranya tinggal di dalam negeri sedangkan 11 orang sisanya berada di luar negeri seperti Singapura

"Akan ada tahap dua dan tiga yang menyusul karena masih ada ratusan debitur dengan nilai di atas Rp 25 miliar," ujar Purnama.

Sementara itu, Purnama menuturkan hak negara yang harus dikumpulkan dari seluruh obligor dan debitur BLBI mencapai Rp 110,45 triliun jika dilihat berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

Baca Juga:

Satgas BLBI Sita 2 Bidang Tanah di Jakarta Milik Obligor Kaharudin Ongko

Jumlah itu meliputi aset kredit Rp 101,8 triliun, aset properti Rp 8,06 triliun, aset saham Rp 77,9 miliar, aset inventaris Rp 8,47 miliar, aset nostro Rp 5,2 miliar dan aset surat berharga Rp 489,4 miliar.

Untuk aset kredit Rp101,8 triliun terdiri atas eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Rp82,94 triliun, eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Rp8,83 triliun serta eks bank dalam likuidasi (BDL) Rp10,03 triliun.

"Saat ini, aset eks BLBI yang ada di LKPP Rp110,45 triliun, ini yang harus diselesaikan Kemenkeu. Sebagian dari ini yaitu aset properti dan kredit ditangani Satgas BLBI, tapi itu untuk aset yang nilainya Rp25 miliar ke atas," jelas Purnama.

Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban menambahkan pihaknya bertugas untuk menagih hak negara dari para obligor dan debitur hanya sampai 2023.

"Masa kerja kita sampai Desember 2023, jadi kita menentukan prioritas. Artinya kita fokus pada jumlah yang menurut kita cukup materiil," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Satgas BLBI Sita Aset Tanah 340 Hektar Milik Obligor Agus Anwar di Bogor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NasDem Minta Pemerintah Fokus Tangani Naiknya Harga Kebutuhan Pokok
Indonesia
NasDem Minta Pemerintah Fokus Tangani Naiknya Harga Kebutuhan Pokok

Bulan depan akan memasuki bulan Ramadan, berbagai kebutuhan hidup lainnya pasti ikut mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi lagi.

PSI tidak Dukung Anies, Grace Natalie Singgung Intoleransi dan Korupsi
Indonesia
PSI tidak Dukung Anies, Grace Natalie Singgung Intoleransi dan Korupsi

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie memastikan partainya tidak akan mendukung Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Alasan Hanya Satu BUMD Jakarta Jadi Sponsor Formula E
Indonesia
Alasan Hanya Satu BUMD Jakarta Jadi Sponsor Formula E

VP Communication Organizing Committee Formula E Jakarta Iman Sjafei menjelaskan pihaknya hanya mengajak Bank DKI sebagai sponsor agar tidak menimbulkan kesan bahwa Pemerintah Jakarta mendukung pendanaan acara ini lewat BUMD.

Natal dan Tahun Baru, Penumpang KRL Wajib Gunakan Masker Ganda
Indonesia
Natal dan Tahun Baru, Penumpang KRL Wajib Gunakan Masker Ganda

Tren volume pengguna Kerta Rel Listrik (KRL) dalam beberapa pekan terakhir ini menunjukkan kenaikan.

Jokowi: Marhaban ya Ramadan
Indonesia
Jokowi: Marhaban ya Ramadan

"Saya ingin mengucapkan Marhaban ya Ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin," kata dia.

Heru Budi Temui Erick Thohir, Bahas Integrasi Transportasi Umum
Indonesia
Heru Budi Temui Erick Thohir, Bahas Integrasi Transportasi Umum

Heru menerangkan, tujuan bertemu dengan Erick Thohir untuk membahas integrasi transportasi umum yang sudah lama berkolaborasi antara Pemda DKI dan Kementerian BUMN.

Awal April, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Jauh di Bawah Angka Kesembuhan
Indonesia
Awal April, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Jauh di Bawah Angka Kesembuhan

Dengan penambahan kasus hari ini, maka total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 6.015.748.

Pemkot Bogor Kerahkan Aparat Pantau Penyaluran BLT BBM
Indonesia
Pemkot Bogor Kerahkan Aparat Pantau Penyaluran BLT BBM

Pengumuman kenaikan harga BMM telah disampaikan Presiden Jokowi pada Sabtu (3/9).

Dishub DKI Jelaskan Anggaran Rp 3,9 Miliar untuk Jasa Penyelenggaraan Mudik Gratis 2022
Indonesia
Dishub DKI Jelaskan Anggaran Rp 3,9 Miliar untuk Jasa Penyelenggaraan Mudik Gratis 2022

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menanggapi tuduhan menghabiskan anggaran Rp 3,9 miliar untuk Jasa Penyelenggaraan Acara Mudik Gratis 2022.

Menkes Beberkan Syarat Utama Indonesia Lepas dari Cengkeraman Pandemi COVID-19
Indonesia
Menkes Beberkan Syarat Utama Indonesia Lepas dari Cengkeraman Pandemi COVID-19

Indonesia mampu mengakhiri masa pandemi COVID-19 dengan syarat tidak ada kenaikan kasus besar sampai Februari 2023.