Satgas Belum Gunakan UU Kekarantinaan Buat Larang Buruh Demo Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto).

MerahPutih.com - Aksi unjuk rasa penolakan Omnubus Law Cipta Kerja terjadi disejumlah daerah yang terus belangsung dikawatirkan menimbulkan klaster baru COVID-19. Para peserta unjuk rasa tetap memakai masker serta menjaga jarak.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengingatkan, klaster industri sudah banyak bermunculan dan ini berpotensi mengganggu kinerja pabrik dan industri lainnya.

"Potensi serupa akan muncul dalam kegiatan berkerumun,” jelas Wiku dalam keteranganya kepada wartawan yang dikutip pada Rabu (7/10).

Baca Juga:

Hari Ini Buruh Lanjutkan Mogok Nasional

Dia mengimbau, agar masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa untuk disiplin melaksanakan semua protokol kesehatan demi keamanan masyarakat.

Terkait pembubaran demonstrasi, menurut Wiku, merupakan kewenangan dari pihak aparat penegak hukum. Sampai saat ini pemerintah belum berencana menggunakan UU Kekarantinaan dalam merespons aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.

“Oleh karena itu kami mendorong para pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk mematuhi arahan dari pihak kepolisian selama kegiatan berlangsung,” terang Wiku.

Ia meminta, bagi yang ingin melaksanakan hak-haknya dalam berdemokrasi tidak melupakan protokol kesehatan.

Seperti diketahui, Buruh satu suara menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Ribuan buruh turun ke jalan dan mogok kerja nasional di sejumlah penjuru daerah. RUU Cipta Kerja resmi disahkan di rapat paripurna DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/10).

Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja, 1 fraksi, yaitu PAN, menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan menolak RUU Cipta Kerja.

Atas pengesahan UU Cipta Kerja, serikat buruh akan mogok nasional mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Sedikitnya 32 federasi dan konfederasi serikat buruh akan bergabung dalam mogok nasional itu. Mogok nasional akan diikuti 2 juta buruh.

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Nilai Kegaduhan UU Cipta Kerja Terjadi Karena Minim Sosialisasi dan Komunikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN
Indonesia
Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN

Mufti meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus untuk vaksinasi gotong royong individu ini dan meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen.

 Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel
Indonesia
Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel

Sekretariat DPR RI membenarkan pihaknya menyediakan hotel untuk fasilitas karantina atau isolasi anggota dewan, tenaga ahli, hingga staf DPR yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan serta tanpa gejala.

Dalam Usia Ke-79, Mantan Atlet Sepeda Ini Pecahkan Rekor MURI Surabaya-Jakarta
Indonesia
Dalam Usia Ke-79, Mantan Atlet Sepeda Ini Pecahkan Rekor MURI Surabaya-Jakarta

Bersamaan dengan HUT ke-79 Unesa, pemberangkatan Tour de Java berlangsung di depan Gedung Rektorat Unesa, Kamis (18/09).

Ada Indikasi Moeldoko Pakai Demokrat untuk Kepentingan Pilpres 2024
Indonesia
Ada Indikasi Moeldoko Pakai Demokrat untuk Kepentingan Pilpres 2024

"Bahkan Demokrat juga menyebutkan Moeldoko sudah izin ke Pak Lurah untuk nyapres," ujar dia

Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia
Indonesia
Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia

"Tetapi juga akan berdampak buruk kepada perekonomian Indonesia secara umum,” ujar Felippa

Walkot Tanjungbalai Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 1,69 Miliar
Indonesia
Walkot Tanjungbalai Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 1,69 Miliar

Stepanus Robin Pattuju menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang penyidik dari KPK dengan menunjukkan tanda pengenal KPK miliknya dengan NPP 0002215

Ini Langkah Korsel Setelah Menemukan Kasus Baru Flu Babi Afrika
Dunia
Ini Langkah Korsel Setelah Menemukan Kasus Baru Flu Babi Afrika

Tiga babi yang mati di sebuah peternakan di provinsi Gangwon pada Kamis malam dinyatakan positif mengidap penyakit demam babi Afrika.

Water Cannon Semprot Disinfektan ke Lapak di Tanah Abang, Ini Klarifikasi Polisi
Indonesia
Water Cannon Semprot Disinfektan ke Lapak di Tanah Abang, Ini Klarifikasi Polisi

Aksi polisi menyemprotkan cairan disinfektan ke lapak ekspedisi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggunakan mobil water cannon viral di media sosial. Polisi pun memberikan klarifikasi.

Kasus Penembakan Pendeta Yeremia di Papua Masih Gelap
Indonesia
Kasus Penembakan Pendeta Yeremia di Papua Masih Gelap

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) masih belum menetapkan tersangka tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani.

Polisi Diminta Tak Dukung Kebijakan Liar Anies Pesepeda Melintas Sudirman-Thamrin
Indonesia
Polisi Diminta Tak Dukung Kebijakan Liar Anies Pesepeda Melintas Sudirman-Thamrin

Penempatan pesepeda road bike di JLNT dan Sudirman-Thamrin melanggar pasal 122 dan 229 UU Nomor 22 Tahun 2009