Sarat KKN, KPK Diminta Turun Tangan Usut Pernyataan Adian Soal Orang Titipan di BUMN Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dalam diskusi bertajuk "Ada Apa Di Balik Kasus Wahyu Setiawan" di Jakarta, Minggu (19/1). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menelusuri dugaan ketidaktransparan dalam hal penunjukkan komisaris maupun direksi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut perlu dilakukan lantaran desas-desus mengenai orang titipan di BUMN kembali mencuat usai dibongkar oleh politikus PDIP Adian Napitupulu.

"Iya saya kira KPK harus menelusuri pernyataan Adian benar tidaknya," kata pakar hukum Universitas Nasional, Saiful Anam kepada wartawan, Rabu (29/7).

Baca Juga:

27 Vaksin COVID-19 di Dunia Masuki Uji Klinis

Menurut Saiful, jika pernyataan Adian benar maka jabatan komisaris atau direksi BUMN bisa menjadi sarang penyamun. Hal itu, akan berdampak buruk bagi perkembangan perusaan pelat merah.

"Meskipun bukan rahasia umum komisaris maupun Direksi BUMN menurut desas-desus yang ada selama ini biasanya memang berasal dari orang-orang yang sangat dekat dengan kekuasaan, minimal dengan Menteri BUMN," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Foto: MP/Ponco
Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dalam diskusi bertajuk "Ada Apa Di Balik Kasus Wahyu Setiawan" di Jakarta, Minggu (19/1). Foto: MP/Ponco

Untuk itu, lembaga antirasuah wajib menelusuri dugaan ketidaktransparanan termasuk dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penunjukkan direksi maupun komisaris BUMN.

"Dan apabila benar maka saya kira KPK berwenang untuk melakukan pengusutan terhadap kemungkinan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh Kementerian BUMN," tegas dia.

Sebelumnya Adian Napitupulu menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN, baik yang ditempatkan sebagai direksi maupun komisaris.

"Kenapa saya katakan bahwa ada 6.200 komisaris dan direksi titipan di BUMN? Logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi direksi dan komisaris dilakukan secara tertutup," kata Adian dalam keterangannya, Minggu (26/7).

Baca Juga

Adian Napitululu: KPK Jangan Asal Bicara, Kalau Salah Minta Maaf

Menurut Adian, direksi dan komisaris BUMN merupakan jabatan publik sehingga proses seleksinya haruslah transparan. Terlepas apakah kandidatnya berasal dari relawan atau kader parpol pendukung pemerintah.

"Bukankah titipan-titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan. Kalau dikatakan bahwa saya tidak mengerti budaya korporasi maka saya perlu bertanya, budaya yang mana? Setahu saya budaya korporasi yang tertutup itu adalah budaya korporasi yang lahir dari mindset Orde Baru," kata Adian. (Pon)

Kredit : ponco


Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH