Sarana Jaya Akui Lahan Misterius 70 Hektare untuk Rumah DP 0 Rupiah Ilustrasi - Sertifikat tanah (Foto: Antara/Ist)

MerahPutih.com - Teka-teki lahan misterius seluas 70 hektare (ha) yang dibeli BUMD Pembangunan Sarana Jaya terjawab sudah. Sarana Jaya mengakui tanah puluhan hektare itu untuk pembangunan program Rumah DP 0 Rupiah.

Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat rapat bersama dengan BUMD Sarana Jaya di gedung DPRD, Rabu (31/3).

Aziz mengatakan, dari pengakuan Sarana Jaya, lahan tersebut untuk proyek program Rumah Tanpa DP andalan Gubernur Anies Baswedan yang belakangan ramai jadi sorotan karena tersandung kasus korupsi.

Baca Juga:

Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD

"Secara lisan mereka sudah menyebut ini (lahan 70 hektare) untuk DP 0 Rupiah," katanya.

Dengan begitu, Aziz meminta, Sarana Jaya untuk secepatnya mengirimkan dokumen secara detail ke DPRD DKI ihwal lahan 70 ha ini, mulai dari lokasi lahan, ukuran, hingga harga lahan.

Politikus PKS ini mengklaim, Komisi B berkali-kali meminta dokumen detail lahan 70 ha itu, tapi Sarana Jaya tak menggubris.

"Kami minta sejak awal ada dokumen yang menyatakan pembelian lahan ini untuk apa. Sehingga nanti dengan dokumen itu bisa jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi," ungkapnya.

DPRD DKI Jakarta. (Antara)
DPRD DKI Jakarta. (Antara)

Aziz mengungkapkan, kalau memang lahan 70 hektare untuk Rumah DP 0 Rupiah, Sarana Jaya harus dokumen mengenai sistem zonasi karena kebijakan itu membangun gedung yang tinggi.

Aziz menegaskan, setelah kejadian korupsi di program DP 0 Rupiah, pihaknya akan melakukan pengawasan yang jauh lebih ketat dengan meminta Sarana Jaya mengirimkan dokumen sedetail mungkin. Jangan sampai kasus korupsi pengadaan lahan Rumah Dp Rp0 kembali terulang.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Pembangunan Sarana Jaya Tunjukkan Lokasi Lahan 70 Hektar

Kendati demikian, Komisi B tidak mau masuk terlalu dalam atas proses pembuatan Rumah DP 0 Rupiah. Hanya saja, dokumen untuk program itu tercatat dengan detail dan jelas.

"Kita hanya me-review proposal mereka secara umum dan global saja untuk mendapatkan PMD untuk pembuatan rumah DP Rp0. Semenjak kejadian ini (korupsi lahan Pondok Ranggon), kami akan masuk lebih dalam agar tidak ada lagi penyimpangan. Sebab ini tanggung jawab dewan sebagai pengawas," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Tolak Wacana Anies Terapkan Ganjil Genap Motor di Jakarta
Indonesia
PSI Tolak Wacana Anies Terapkan Ganjil Genap Motor di Jakarta

Eneng pun menyarankan agar aturan ganjil genap diberlakukan setelah masa pandemi selesai.

Rizieq Shihab Diusulkan Jadi Duta Vaksin, Pengacara: Beliau Belum Divaksinasi COVID-19
Indonesia
Rizieq Shihab Diusulkan Jadi Duta Vaksin, Pengacara: Beliau Belum Divaksinasi COVID-19

Eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab dikabarkan belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 selama menjalani proses penahanan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri.

[Hoaks atau Fakta]: Kadaluarsa 25 Maret, Vaksin Sinovac Dibuat Sebelum Pandemi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kadaluarsa 25 Maret, Vaksin Sinovac Dibuat Sebelum Pandemi

Vaksin CoronaVac yang memiliki masa kadaluwarsa 2 tahun dan akan berakhir 25 Maret 2021 nanti, artinya bukan vaksin dibuat 2 tahun lalu pada 25 Maret 2019.

Hari Bela Negara, Prabowo Ingatkan Rakyat Perang Lawan Virus Corona
Indonesia
Hari Bela Negara, Prabowo Ingatkan Rakyat Perang Lawan Virus Corona

Momentum Hari Bela Negara ke-72 kali ini berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, negeri ini tengah dilanda pandemi COVID-19.

Ditangkap Densus, Munarman Bakal Ajukan Praperadilan Didukung Puluhan Advokat
Indonesia
Ditangkap Densus, Munarman Bakal Ajukan Praperadilan Didukung Puluhan Advokat

Kubu Munarman menolak alasan penangkapan yang disebutkan kepolisian

Polisi Ringkus 6 Anggota Geng Motor Pelaku Penganiayaan 2 Remaja di Matraman
Indonesia
Polisi Ringkus 6 Anggota Geng Motor Pelaku Penganiayaan 2 Remaja di Matraman

"Iya sudah diamankan oleh tim Satreskrim dan sekarang dalam pemeriksaan intensif," kata dia

Jaksa Pinangki tak Diperiksa di Mabes Polri
Indonesia
Jaksa Pinangki tak Diperiksa di Mabes Polri

Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Ajukan PK
Indonesia
Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Ajukan PK

Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

[Hoaks atau Fakta]: Ekstrak Buah Nanas Jadi Obat Corona
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ekstrak Buah Nanas Jadi Obat Corona

Dalam narasinya postingan tersebut juga mencatut seorang ilmuwan dari Australia mengatakan bormelain (ekstrak nanas) dapat melarutkan protein untuk mengobati virus corona.

Kasus Pencabulan 20 Anak di Gereja Santo Herkulanus Depok Harus Diusut Tuntas
Indonesia
Kasus Pencabulan 20 Anak di Gereja Santo Herkulanus Depok Harus Diusut Tuntas

"Kejahatan pencabulan ini sudah dilakukan oleh si predator sejak tahun 2002 hingga Maret 2020," kata Tigor