Saran Mahfud MD kepada Jokowi untuk Selesaikan Konflik Papua Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberi saran untuk pemerintah Jokowi dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Mahfud MD menilai, Presiden Gus Dur merupakan sosok yang dianggap berhasil mengatasi persoalan Papua. Contoh nyatanya adalah pemberian nama Papua menggantikan Irian Jaya yang telah dipakai selama masa pemerintahan Orde Baru.

Baca Juga

Aksi Mahasiswa Papua Bawa Bendera Bintang Kejora Masuk Pidana Makar

Diingatkannya, setiap kasus konflik dan setiap daerah memiliki pendekatan yang berbeda-beda.

“Jika menghadapi satu gerakan ideologis ada caranya sendiri, kalau menghadapi kasus seperti Papua, ya ada caranya sendiri,” ungkap Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/8).

Mahfud MD di Keraton Yogyakarta (Foto: Teresa Ika)
Mahfud MD di Keraton Yogyakarta (Foto: Teresa Ika)

Ia menyebutkan, setiap kasus memiliki karakteristik sesuai dengan panca dan tri gatra. Panca gatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan, sedangkan tri gatra terdiri dari geografi, kekayaan alam, dan kependudukan.

Baca Juga

Provokasi Aparat, Massa Kibarkan Bendera Bintang Kejora Depan Istana

Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini memaparkan kasus konflik Papua harus dengan cara persuasif. Dia mengimbau, seluruh elemen masyarakat tidak mudah terpancing dengan berbagai hal yang menimbulkan kemarahan baru saudara-saudara Papua.

Presiden Joko Widodo (Foto Antara/Jusuf Widodo)
Presiden Joko Widodo (Foto Antara/Jusuf Widodo)

Mahfud meminta, musyawarah dan pertemuan para tokoh dikedepankan. Pemerintah juga mesti menjauhi tindakan represif. Menurut dia, pendekatan persuasif bukan tindakan melanggar hukum. Sebab, kata Mahfud, hukum memiliki tiga tujuan, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Baca Juga

Polisi Tembak Gas Air Mata, Massa Rusak Mobil Dandim Jayapura

“Kalau kita menegakkan kepastian tetapi kemanfaatannya tidak ada bagi bangsa dan negara, maka kita pilih pendekatan persuasif,” kata ahli tata hukum tata negara ini. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH