Saran Fraksi PKS untuk Pemerintah Hadapi Omicron Kegiatan vaksinasi booster di Puskesmas Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengingatkan daya tular COVID-19 varian Omicron sangat cepat sehingga pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah.

Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah kembali membatasi akses masuk internasional terhadap sejumlah negara yang kasus Omicron-nya tinggi.

"Batasi akses masuk terhadap WNA yang berasal dari negara yang sudah jelas tinggi lonjakan kasusnya. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan untuk menekan kasus," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (21/1).

Baca Juga:

Omicron Tembus 1000 Kasus, Jakarta Tarik Rem Darurat?

Pemerintah melalui Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi sebelumnya mengatakan, sampai saat ini sudah ada 882 kasus Omicron di Indonesia.

Netty berharap, pemerintah tegas dalam menerapkan karantina untuk WNA dan WNI yang datang dari luar negeri. Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini juga meminta pemerintah memperbaiki pelaksanaan karantina, mulai dari penerapan prokes hingga fasilitas untuk karantina bagi WNA dan WNI.

"Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis saintifik dan mempertimbangkan saran ahli. Karantina yang tidak serius dan sekadar memenuhi kewajiban tidak akan efektif dalam mencegah transmisi Omicron," tegas dia.

Pemerintah, kata Netty, juga harus mempercepat capaian 70 persen target vaksinasi primer yang wajib dituntaskan sebagai bentuk pelindungan bagi rakyat. Pasalnya, saat ini cakupan vaksin primer dosis lengkap 1 dan 2 baru sekitar 50 persen dan vaksin untuk lansia pun masih di bawah target.

"Vaksin primer ini menjadi kewajiban bagi pemerintah sebelum menyelenggarakan vaksin booster. Pemerintah juga harus memasifkan tes acak di masyarakat. Testing, tracing dan treatment merupakan satu paket dalam menghadapi Omicron," ujarnya.

Baca Juga:

Puncak Omicron di Depan Mata, Warga hingga Pemerintah Daerah Diminta Bersiap

Netty melanjutkan, pemerintah melalui Kemenkes juga harus menyiapkan regulasi dan juklak vaksin booster agar tidak menimbulkan kebingungan pada saat daerah dan faskes memulai program tersebut.

"Skema booster seperti homolog dan heterolog harus tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Presiden sudah menyebutkan bahwa vaksin booster gratis untuk rakyat," tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR ini juga berharap, pemerintah dapat memperbaiki tata kelola komunikasi publik dan policy marketing dalam setiap kebijakan penanganan pandemi.

"Satgas penanganan COVID-19 di bawah BNPB harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat serta tokoh agama dalam mengampanyekan protokol kesehatan yang saat ini mulai kendor," ujarnya.

Menurut politikus Partai Dakwah ini, pencegahan dengan kepatuhan pada 3-5M akan sangat efektif mencegat penularan wabah di titik hulu.

Ia juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan seluruh sistem, kapasitas, dan pelayanan kesehatan di daerah untuk melakukan surveilans 3T; testing, tracing, dan treatment yang benar.

"Terakhir, pastikan tidak ada penyimpangan dan moral hazard pada setiap kebijakan/regulasi dan penggunaan anggaran penanganan pandemi karena keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Penanganan di 6 Negara Kasus Tertinggi Omicron Jadi Pembelajaran Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Drainase DKI Dicap Buruk, Anies Berdalih Curah Hujan di Atas 100 mm Pasti Luber
Indonesia
Drainase DKI Dicap Buruk, Anies Berdalih Curah Hujan di Atas 100 mm Pasti Luber

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkritik buruknya kerja sumur resapan atau drainase vertikal yang dimiliki Pemprov DKI.

Polri Temukan Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi ACT untuk Kepentingan Pribadi
Indonesia
Polri Temukan Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi ACT untuk Kepentingan Pribadi

Polisi mensinyalir ACT diduga menyalahgunakan dana umat untuk kepentingan pribadi bagi pengurus yayasan lainnya.

Polri Usut Hilangnya Rekaman CCTV saat Tragedi di Stadion Kanjuruhan
Indonesia
Polri Usut Hilangnya Rekaman CCTV saat Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Polri akan mendalami informasi hilangnya rekaman CCTV saat pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan

Kisah Warga Jakarta Pertama Kali Jajal Salat Id di Stadion JIS
Indonesia
Kisah Warga Jakarta Pertama Kali Jajal Salat Id di Stadion JIS

Komarudin (32), warga Kemayoran asal Cirebon itu, sampai memilih tidak mudik tahun ini

Hari Anak Nasional, Anak Indonesia Harus Bebas Bullying
Indonesia
Hari Anak Nasional, Anak Indonesia Harus Bebas Bullying

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Hari Anak Nasional 2022 sebagai momentum anak Indonesia untuk bebas perundungan (bullying) dan bebas dari konten pornografi.

Uni Eropa Percepat Keanggotaan Ukraina, Invasi Rusia Bakal Makin Ganas
Dunia
Uni Eropa Percepat Keanggotaan Ukraina, Invasi Rusia Bakal Makin Ganas

Rusia sebelumnya telah mengultimatum negara-negara barat lainnya untuk tidak ikut campur dalam krisis yang terjadi di Ukraina.

Kasus Bupati Langkat, KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar
Indonesia
Kasus Bupati Langkat, KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar

KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait proyek infrastuktur di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Sumatera Utara.

Menkeu era SBY Punya Cara Mudah Petakan 120 Juta Penduduk Rentan Miskin
Indonesia
Menkeu era SBY Punya Cara Mudah Petakan 120 Juta Penduduk Rentan Miskin

Pekerja rumah pemerintah sebetulnya menjamin jatah insentif pandemi jatuh tepat sasaran kepada 120 juta penduduk rentan miskin.

Tilang Elektronik Jalan Tol, Terekam 14.327 Pelanggaran Batas Kecepatan
Indonesia
Tilang Elektronik Jalan Tol, Terekam 14.327 Pelanggaran Batas Kecepatan

Tercatat sudah ada belasan ribu pelanggaran batas kecepatan yang terekam speedcam.

Ekspor Singkong Naik 300 Persen Saat Gandum Mahal
Indonesia
Ekspor Singkong Naik 300 Persen Saat Gandum Mahal

Ekspor singkong dan produk turunannya meningkat tiga kali lipat di kala harga gandum internasional melonjak akibat konflik Ukraina-Rusia.