Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan Petugas Satpol PP Jakarta Timur memasangkan rompi pada warga yang melanggar protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Paramayuda/hp

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.

Draf perubahan itu diajukan dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (21/7) siang di gedung DPRD DKI Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam revisi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambah beberapa pasal soal sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Baca Juga:

Anies Sebut Seribu Lebih Pasien COVID-19 Antre di Lorong RS untuk Masuk IGD

Anies mengatakan, perubahan aturan COVID-19 dengan memasukan sanksi pidana diharapkan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.

"Penerapan sanksi pidana dalam usulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 kita harapkan tidak menimbulkan kepanikan masyarakat," bunyi Perda Nomor 2/2021 yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/7).

Anies menyampaikan, sanksi pidana ini dikenakan jika pelanggar telah melakukan kesalahan prokes berulang.

Artinya, pidana ini dikenakan setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak mengenakan masker dilakukan setelah dirinya pernah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif.

Ancaman pidananya berupa 3 bulan kurungan atau denda Rp 500 ribu untuk pelanggaran tak menggunakan masker.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur

Kemudian, pidana bagi subjek hukum atau pelaku usaha tertentu yang mengulangi perbuatan pelanggaran prokes dilakukan setelah dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Atau dikenakan denda Rp 50 juta untuk subjek hukum pelanggar protokol kesehatan lainnya.

Meski demikian, orang nomor satu di Jakarta ini meminta kepada penegak hukum pengenaan sanksi pidana nanti dapat dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan.

"Penegakan hukum tidak dijalankan secara tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekali lagi, penegakan prokes ini merupakan satu ikhtiar kita bersama dalam menuntaskan penanggulangan COVID-19," tuturnya.

Baca Juga:

Pesan Anies dan Riza Patria Kala Warga Kembali Rayakan Idul Adha Saat Pandemi

Jika usulan tersebut disetujui DPRD, diharapkan dapat membuat masyarakat meningkatkan kedisiplinan akan protokol pencegahan COVID-19 di tengah tingginya kasus.

"Masyarakat harus memahami ketika abai akan protokol kesehatan, maka penegakan hukum dalam bentuk sanksi pidana akan menunggu," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Targetkan Sehari Seribu Orang Per Kelurahan Divaksin COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Dokter Forensik Ungkap Hanya Ada Luka Tembak pada Jenazah Brigadir J
Indonesia
Tim Dokter Forensik Ungkap Hanya Ada Luka Tembak pada Jenazah Brigadir J

Ketua Tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Ade Firmansyah mengatakan, dari hasil autopsi yang dilakukan tidak ada bekas kekerasan selain luka dari senjata api.

KPK Tegaskan Proses Penyidikan Lukas Enembe Terus Berjalan
Indonesia
KPK Tegaskan Proses Penyidikan Lukas Enembe Terus Berjalan

KPK menegaskan proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe terus berjalan.

Hadiri Rakernas PDIP, Jokowi Disambut Prananda
Indonesia
Hadiri Rakernas PDIP, Jokowi Disambut Prananda

Jokowi menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan (PDIP) yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung.

Ferdy Sambo Dinonaktifkan dari Jabatan Kadiv Propam
Indonesia
Ferdy Sambo Dinonaktifkan dari Jabatan Kadiv Propam

Drama kasus penembakan di kediaman Irjen Ferdy Sambo terus berlanjut. Terkini, Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri per Senin (18/7).

Ketua KPU Optimistis Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Meningkat
Indonesia
Ketua KPU Optimistis Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Meningkat

Hasyim Asy'ari menyatakan optimistis partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 meningkat dibandingkan Pemilu 2019.

Penggunaan Masker di Luar Ruang Bukan Hal Wajib, Perekonomian Diprediksi Menggeliat
Indonesia
Penggunaan Masker di Luar Ruang Bukan Hal Wajib, Perekonomian Diprediksi Menggeliat

Kebijakam pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka menuai harapan akan bertumbuhnya ekonomi.

KPK Tangkap Bupati Bangkalan
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Bangkalan

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu merupakan tersangka kasus dugaan suap yang tengah disidik oleh lembaga antirasuah.

Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina
Indonesia
Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina

Mahalnya tarif hotel karantina COVID-19 di Indonesia dikeluhkan sejumlah pelaku perjalanan luar negeri.

Joe Biden Tiba Paling Akhir di Forum KTT G20
Indonesia
Joe Biden Tiba Paling Akhir di Forum KTT G20

Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba paling akhir ke lokasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Apurva, Kempinski Hotel, Nusa Dua, Bali, Selasa.

Indef Dorong Program Minyakita Disalurkan Lebih Dulu di Indonesia Timur
Indonesia
Indef Dorong Program Minyakita Disalurkan Lebih Dulu di Indonesia Timur

Menurut Peneliti Indef, Nailul Huda, munculnya minyakita tersebut dapat menyelesaikan gejolak tingginya harga minyak goreng saat ini. Sebab, ketersediaan minyak goreng jadi melimpah di pasaran.