Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan Petugas Satpol PP Jakarta Timur memasangkan rompi pada warga yang melanggar protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Paramayuda/hp

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.

Draf perubahan itu diajukan dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (21/7) siang di gedung DPRD DKI Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam revisi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambah beberapa pasal soal sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Baca Juga:

Anies Sebut Seribu Lebih Pasien COVID-19 Antre di Lorong RS untuk Masuk IGD

Anies mengatakan, perubahan aturan COVID-19 dengan memasukan sanksi pidana diharapkan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.

"Penerapan sanksi pidana dalam usulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 kita harapkan tidak menimbulkan kepanikan masyarakat," bunyi Perda Nomor 2/2021 yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/7).

Anies menyampaikan, sanksi pidana ini dikenakan jika pelanggar telah melakukan kesalahan prokes berulang.

Artinya, pidana ini dikenakan setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak mengenakan masker dilakukan setelah dirinya pernah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif.

Ancaman pidananya berupa 3 bulan kurungan atau denda Rp 500 ribu untuk pelanggaran tak menggunakan masker.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur

Kemudian, pidana bagi subjek hukum atau pelaku usaha tertentu yang mengulangi perbuatan pelanggaran prokes dilakukan setelah dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Atau dikenakan denda Rp 50 juta untuk subjek hukum pelanggar protokol kesehatan lainnya.

Meski demikian, orang nomor satu di Jakarta ini meminta kepada penegak hukum pengenaan sanksi pidana nanti dapat dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan.

"Penegakan hukum tidak dijalankan secara tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekali lagi, penegakan prokes ini merupakan satu ikhtiar kita bersama dalam menuntaskan penanggulangan COVID-19," tuturnya.

Baca Juga:

Pesan Anies dan Riza Patria Kala Warga Kembali Rayakan Idul Adha Saat Pandemi

Jika usulan tersebut disetujui DPRD, diharapkan dapat membuat masyarakat meningkatkan kedisiplinan akan protokol pencegahan COVID-19 di tengah tingginya kasus.

"Masyarakat harus memahami ketika abai akan protokol kesehatan, maka penegakan hukum dalam bentuk sanksi pidana akan menunggu," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Targetkan Sehari Seribu Orang Per Kelurahan Divaksin COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Aparat Diterjunkan Amankan Peringatan Hari HAM di Monas
Indonesia
Ribuan Aparat Diterjunkan Amankan Peringatan Hari HAM di Monas

Tema Hari HAM tahun 2020 diambil dengan melihat kondisi pandemi COVID-19. Fokusnya, memastikan HAM terpenuhi selama pandemi.

Bogor Siapkan Kantor Dinas dan GOR untuk RS Darurat COVID-19
Indonesia
Bogor Siapkan Kantor Dinas dan GOR untuk RS Darurat COVID-19

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat akan menggunakan kantor dinas dan gelanggang olahraga (GOR) untuk rumah sakit darurat penanganan COVID-19.

Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar
Indonesia
Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar

Eks Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dan Dirut PT Telkom, Edi Witjara, akhirnya memenuhi panggilan polisi soal dugaan korupsi. Sebelumnya, keduanya tidak hadir karena ada kegiatan lain.

Warga Medan Terkonfirmasi COVID-19 Diharap Mau Isolasi di Lokasi Isoter
Indonesia
Warga Medan Terkonfirmasi COVID-19 Diharap Mau Isolasi di Lokasi Isoter

Sigit juga mendorong Forkopimda Medan untuk menambah jumlah lokasi isoter

Ba'asyir Bakal Pulang, Pendukung Diminta Tidak Datang ke Pesantren Al-Mukmin Ngruki
Indonesia
Ba'asyir Bakal Pulang, Pendukung Diminta Tidak Datang ke Pesantren Al-Mukmin Ngruki

Abu Bakar Ba'asyir divonis pada tanggal 16 Juni 2011 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pada 2019, sempat ada wacana pemerintah akan memberikan pembebasan bersyarat.

Nekat Mudik, Warga Solo Digelandang ke Rumah Karantina
Indonesia
Nekat Mudik, Warga Solo Digelandang ke Rumah Karantina

Sedikitnya tiga orang kedapatan mudik Natal dan tahun baru dengan tujuan Solo, Jawa Tengah.

1 Napi Teroris Jadi Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
1 Napi Teroris Jadi Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang

"Satu orang narapidana teroris meninggal," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti

Penyuap Juliari Ungkap Tiga Sosok Tak Tersentuh Hukum di Kasus Bansos
Indonesia
Penyuap Juliari Ungkap Tiga Sosok Tak Tersentuh Hukum di Kasus Bansos

Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama, Ardian Iskandar Maddanatja mengungkap tiga pihak yang menyeretnya dalam perkara dugaan suap bansos COVID-19.

Graha Wisata Ragunan Siap Digunakan untuk Isolasi Mandiri Pasien COVID-19
Indonesia
Graha Wisata Ragunan Siap Digunakan untuk Isolasi Mandiri Pasien COVID-19

Graha Wisata Ragunan juga pernah dijadikan tempat isolasi mandiri bagi tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari Jepang

Pemkot Tangerang Minta Polisi Turun Tangan Tindak Pungli Bansos COVID-19
Indonesia
Pemkot Tangerang Minta Polisi Turun Tangan Tindak Pungli Bansos COVID-19

Pemkot Tangerang meminta kepada aparat kepolisian untuk turun tangan menindak pelaku pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) COVID-19.