Sanksi Pidana hingga Larangan Kredit Bank BUMN Ancam Obligor Nakal BLBI Aset tanah milik obligor BLBI disita Satgas. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/rwa.

MerahPutih.com - Pemerintah melalui Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengultimatum para obligor serta debitur untuk segera melunasi utangnya kepada negara. Jika tidak segera melunasi, akan diberlakukan sejumlah sanksi perdata hingga pidana.

Mulai dari penyitaan aset jaminan dan harta kekayaan berupa tanah bangunan, berupa saham perusahaan, atau nanti akan ada langkah-langkah pembatasan-pembatasan keperdataan lainnya.

Baca Juga:

Jokowi Tunjuk Kabareskrim Jadi Penagih Utang Pengemplang BLBI

"Misalnya hak kredit bank, bepergian keluar negeri keluar negeri dan sebagainya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kepada wartawan, Senin (8/11).

Menurut Mahfud, terhadap obligor dan debitur yang berdasarkan hasil penelitian telah melakukan tindakan-tindakan mengalihkan aset, menjaminkan aset pada pihak ketiga tanpa legalitas, menyewakan aset, maka akan dilakukan proses pidana. Untuk itu, Menkopolhukam meminta itikad baik kepada obligor atau debitur untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya.

Mahfud MD
Hasil tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Mahfud sudah memerintahkan kepada ketua satgas agar kasatgas pelaksana melakukan penyitaan aset obligor dan debitur yang belum memenuhi kewajibannya, dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya.

Satgas juga mengirim surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerja sama dengan obligor dan debitur BLBI yang tidak menunjukkan itikad baik agar diberi sanksi. "Jadi kami akan bekerja, tidak akan lagi tawar menawar yang tidak ada gunanya," tegas orang nomor satu di Kemenkopolhukam itu.

Baca Juga:

Aset Tommy Soeharto Rp 600 Miliar Disita Satgas BLBI

Ketegasan ini diambil untuk memberikan rasa keadilan dalam hukum. Berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 mengenai release and discharge, pemerintah telah menentukan utang masing-masing obligor dan debitur, dan banyak di antara mereka membayar dan selesai.

"Ini tidak adil kalau orang yang sesudah ditetapkan punya utang dan mau membayar, tapi yang lain tidak mau membayar, lari-lari, minta nego terus. Berarti ada ketidakadilan," tutup Mahfud.

Sebelumnya, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melakukan penyitaan atas sejumlah aset dari PT Timor Putera Nasional (TPN) di Karawang, Jawa Barat. Penyitaan aset perusahaan tersebut milik putra bungsu Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto.

Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban menyebut sebelum dilakukan penyitaan aset, telah dilakukan upaya penagihan kepada Tommy Soeharto. Penagihan kewajiban PT TPN berasal dari kredit beberapa bank, dengan outstanding nilai utang PT TPN pemerintah totalnya Rp 2,61 triliun. (Knu)

Baca Juga:

Mahfud MD: Setiap Ganti Pejabat Obligator BLBI Minta Nego

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Nyatakan Tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 Sebulan Setelah Lebaran
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 Sebulan Setelah Lebaran

Kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia setelah 41 hari pasca-Hari Raya Idul Fitri 1443 H atau Lebaran 2022 relatif flat.

147 Ribu Orang Nganggur, Pemkot Bandung Dorong Buka Usaha
Indonesia
147 Ribu Orang Nganggur, Pemkot Bandung Dorong Buka Usaha

Pemulihan ekonomi menjadi isu yang strategis di tahun 2022 nanti sehingga mencetak SDM yang berkompeten adalah salah satu cara agar terserap pasar kerja.

40.687 KPM di Jakarta Pusat Telah Terima BLT BBM
Indonesia
40.687 KPM di Jakarta Pusat Telah Terima BLT BBM

sebanyak 40.286 dari jumlah total 40.687 Keluarga Penerima Masyarakat (KPM) sudah menerima BLT BBM dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 500 ribu.

Eks Anak Buah Anies Baswedan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar
Indonesia
Eks Anak Buah Anies Baswedan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar

Eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan didakwa melakukan korupsi pengadaan tanah di Munjul mengakitbakan kerugian negara sebesar Rp 152,5 miliar.

COVID Meroket, Sekolah di Yogyakarta Kembali Terapkan Pembelajaran Daring
Indonesia
COVID Meroket, Sekolah di Yogyakarta Kembali Terapkan Pembelajaran Daring

Para siswa tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama sepekan mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah

Jelang Lawan PSIS, Pemain Persib Dibebaskan Jalani Pemulihan
Indonesia
Jelang Lawan PSIS, Pemain Persib Dibebaskan Jalani Pemulihan

Para pemain Persib diberikan banyak pilihan untuk menjalani recovery training.

Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra
Indonesia
Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra

"Kita ada program Kredit Mesra yang belum dimaksimalkan. Kaum dhuafa di lingkungan pesantren bisa segera mengakses Rp 5 juta tanpa agunan tanpa bunga," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Kemenhub Perketat Syarat Perjalanan Transportasi Laut
Indonesia
Kemenhub Perketat Syarat Perjalanan Transportasi Laut

Kemenhub mengeluarkan aturan terbaru terkait pengetatan aturan perjalanan orang dengan transportasi laut selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

[HOAKS atau FAKTA]: Ilmuwan Pembuat Virus COVID-19 Asal AS Telah Ditangkap
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ilmuwan Pembuat Virus COVID-19 Asal AS Telah Ditangkap

Lieber yang menjabat sebagai Peneliti Utama Lieber Research Group di Universitas Harvard, yang berspesialisasi dalam bidang nanosains.

Jokowi Minta Bawaslu Tegas Mengawasi Pemilu
Indonesia
Jokowi Minta Bawaslu Tegas Mengawasi Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/9).