Sanksi Pidana hingga Larangan Kredit Bank BUMN Ancam Obligor Nakal BLBI Aset tanah milik obligor BLBI disita Satgas. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/rwa.

MerahPutih.com - Pemerintah melalui Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengultimatum para obligor serta debitur untuk segera melunasi utangnya kepada negara. Jika tidak segera melunasi, akan diberlakukan sejumlah sanksi perdata hingga pidana.

Mulai dari penyitaan aset jaminan dan harta kekayaan berupa tanah bangunan, berupa saham perusahaan, atau nanti akan ada langkah-langkah pembatasan-pembatasan keperdataan lainnya.

Baca Juga:

Jokowi Tunjuk Kabareskrim Jadi Penagih Utang Pengemplang BLBI

"Misalnya hak kredit bank, bepergian keluar negeri keluar negeri dan sebagainya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kepada wartawan, Senin (8/11).

Menurut Mahfud, terhadap obligor dan debitur yang berdasarkan hasil penelitian telah melakukan tindakan-tindakan mengalihkan aset, menjaminkan aset pada pihak ketiga tanpa legalitas, menyewakan aset, maka akan dilakukan proses pidana. Untuk itu, Menkopolhukam meminta itikad baik kepada obligor atau debitur untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya.

Mahfud MD
Hasil tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Mahfud sudah memerintahkan kepada ketua satgas agar kasatgas pelaksana melakukan penyitaan aset obligor dan debitur yang belum memenuhi kewajibannya, dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya.

Satgas juga mengirim surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerja sama dengan obligor dan debitur BLBI yang tidak menunjukkan itikad baik agar diberi sanksi. "Jadi kami akan bekerja, tidak akan lagi tawar menawar yang tidak ada gunanya," tegas orang nomor satu di Kemenkopolhukam itu.

Baca Juga:

Aset Tommy Soeharto Rp 600 Miliar Disita Satgas BLBI

Ketegasan ini diambil untuk memberikan rasa keadilan dalam hukum. Berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 mengenai release and discharge, pemerintah telah menentukan utang masing-masing obligor dan debitur, dan banyak di antara mereka membayar dan selesai.

"Ini tidak adil kalau orang yang sesudah ditetapkan punya utang dan mau membayar, tapi yang lain tidak mau membayar, lari-lari, minta nego terus. Berarti ada ketidakadilan," tutup Mahfud.

Sebelumnya, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melakukan penyitaan atas sejumlah aset dari PT Timor Putera Nasional (TPN) di Karawang, Jawa Barat. Penyitaan aset perusahaan tersebut milik putra bungsu Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto.

Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban menyebut sebelum dilakukan penyitaan aset, telah dilakukan upaya penagihan kepada Tommy Soeharto. Penagihan kewajiban PT TPN berasal dari kredit beberapa bank, dengan outstanding nilai utang PT TPN pemerintah totalnya Rp 2,61 triliun. (Knu)

Baca Juga:

Mahfud MD: Setiap Ganti Pejabat Obligator BLBI Minta Nego

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkunjung ke Situ Cisanti, Hulu Sungai Citarum di Desa Tarumajaya
Indonesia
Berkunjung ke Situ Cisanti, Hulu Sungai Citarum di Desa Tarumajaya

Kondisi Situ Cisanti masih alami dan ditutup tegakan pohon, tetapi semakin ke hilir sepanjang aliran Sungai Citarum mengalami banyak pencemaran.

KPK Indikasikan Edhy Prabowo Bayar Sewa Apartemen Putri Elok Pakai Duit Benur
Indonesia
KPK Indikasikan Edhy Prabowo Bayar Sewa Apartemen Putri Elok Pakai Duit Benur

Uang suap yang berasal dari eksportir benih lobster atau benur.

Acara Picu Kerumunan Orang saat Lebaran Bakal Diproses Hukum
Indonesia
Acara Picu Kerumunan Orang saat Lebaran Bakal Diproses Hukum

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menegaskan, segala bentuk kerumunan merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum.

Polisi Lakukan Tracing, Puluhan Warga Gambir Dites Swab COVID-19
Indonesia
Polisi Lakukan Tracing, Puluhan Warga Gambir Dites Swab COVID-19

TNI-Polri menyelengarakan swab test COVID-19 gratis untuk 50 warga yang kurang mampu di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/2) sore.

Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, sebanyak 13 korban Sriwijaya Air berhasil teridentifikasi melalui sidik jari. Hal ini setelah dicocokkan dengan data biometrik dalam database kependudukan Dukcapil.

Dianggap Ikon Kota Bandung, Kawasan Alun-alun akan Dipercantik
Indonesia
Dianggap Ikon Kota Bandung, Kawasan Alun-alun akan Dipercantik

Revitalisasi kawasan Alun-alun, kata Didi, tentu saja sesuai amanat dari Peraturan Daerah (Perda) No 18 Tahun 2011 tentang RT/RW dan Perda No 10 Tahun 2011 tentang RDTR

Hakim Ultimatum Azis Syamsuddin: Jangan Berpikir Lakukan Pendekatan-Pendekatan
Indonesia
Hakim Ultimatum Azis Syamsuddin: Jangan Berpikir Lakukan Pendekatan-Pendekatan

Ketua Majelis Hakim Mochamad Damis mengultimatum mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Jelang Larangan Mudik, KAI Belum Tambah Frekuensi Perjalanan
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, KAI Belum Tambah Frekuensi Perjalanan

Sejak pekan lalu hingga hari ini jumlah perjalanan pada masa pandemi tidak mengalami penambahan.

Penjual Obat Ilegal Diringkus Bareskrim Polri, Untung Rp 531 Miliar
Indonesia
Penjual Obat Ilegal Diringkus Bareskrim Polri, Untung Rp 531 Miliar

Bareskrim Polri membongkar tindak pidana pencucian uang dari peredaran obat ilegal dengan tersangka berinisial DP. Pelaku meraup untung Rp 531 miliar.

Sandiaga Uno Bersama Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Menerima Vaksin Astrazeneca
Foto
Sandiaga Uno Bersama Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Menerima Vaksin Astrazeneca

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menerima vaksin Covid-19 Astrazeneca di Sentra Vaksinasi Covid-19 di Mall Neo Soho, Jakarta