Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di PKPU 13/2020 Dinilai Lembek Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

Merahputih.com - Pelanggar protokol kesehatan saat Pilkada Serentak 2020 diprediksi bakal terjadi. Hal ini karena sanksi dan ancaman hukuman yang rendah.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan Pilkada yang dimuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 masih sangat lemah.

Umumnya, sanksi yang diatur berupa peringatan tertulis. Tak ada aturan yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Saya kira terkait sanksi ini juga sangat lembek di PKPU ini. Umumnya itu peringatan tertulis, tidak ada yang lebih serius untuk itu," kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/9).

Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Pilkada tertuang dalam PKPU 13/2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam COVID-19 yang terbit 23 September 2020.

Pasal 88C Ayat (2) PKPU tersebut mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik dan tim kampanye yang nekat menggelar kegiatan kampanye yang dilarang KPU, seperti kampanye akbar, konser musik, hingga bazar.

Formappi kritik DPR terkait revisi UU KPK yang prosesnya secepat kilat
Peneliti Formappi Lucius Karus kritik DPR terkait proses revisi UU KPK yang secepat kilat (Foto: Twitter/Lucius Karus)

Sanksi bisa berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Namun, apabila peringatan tertulis tak diindahkan, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota berhak melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Lucius menilai bahwa sanksi ini tak akan memberi efek besar bagi paslon, partai politik, atau tim kampanye. “Sanksi ini sangat lembek di PKPU ini. Umumnya itu peringatan tertulis, tidak ada yang lebih serius untuk itu,” kata dia.

PKPU 13/2020 telah diundangkan pada Rabu (23/9). Dalam PKPU ini, pada saat terjadi pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, hingga Panwas kecamatan dan desa/kelurahan memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang melanggar. Apabila tidak diindahkan dalam kurun waktu satu jam, Bawaslu kemudian mengenakan sanksi berikutnya.

Sanksi itu mulai dari Bawaslu melaporkan ke kepolisian, penghentian, dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran serta memberikan rekomendasi larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari.

“Sanksi-sanksi yang saya kira akan dengan mudah kemudian dianggap remeh oleh pasangan calon,” ujar pria asal Manggarai, NTT ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Harus Contoh Kekompakan Panglima TNI dan Kapolri
Indonesia
Anak Buah Harus Contoh Kekompakan Panglima TNI dan Kapolri

Menurut Dave, hubungan harmonis TNI dan Polri di tingkat elitnya, baik Panglima TNI, Kasad maupun Pangdam itu semua berjalan baik.

Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri
Indonesia
Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Febrie mengatakan dalam dua kali pemeriksaan terhadap Tan Kian, penyidik masih menelusuri terkait kerja sama dengan Benny Tjokro tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencari alat bukti perbuatan melawan hukum Tan Kian di kasus Asabri.

 Upah Sektoral dan Cabut UU Cipta Kerja Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2021
Indonesia
Upah Sektoral dan Cabut UU Cipta Kerja Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2021

"Peserta aksi akan melakukan rapid antigen, memakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak,” ujar Iqbal.

[HOAKS atau FAKTA]: Donor Darah dari Orang Divaksin COVID-19 Berbahaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donor Darah dari Orang Divaksin COVID-19 Berbahaya

Akun Facebook Lilis Sulastri mengunggah video yang mengklaim, menerima donor darah dari orang yang sudah divaksin COVID-19 berbahaya dan dapat mencemari darah orang yang belum divaksin.

Satpol PP Siap Bubarkan Kerumunan di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Satpol PP Siap Bubarkan Kerumunan di Pasar Tanah Abang

FKDM mempunyai tugas mendeteksi secara dini potensi-potensi yang dapat menimbulkan kebencanaan

Polisi Usut Aliran Dana Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra
Indonesia
Polisi Usut Aliran Dana Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

"Sesuai dengan janji bahwa kami akan selalu menyampaikan sebagai bentuk transparansi kita sehingga publik bisa mengikuti setiap perkembangan kami," ungkap Listyo.

Tim SAR Bawa Kantong Berisi Anggota Tubuh Penumpang Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Bawa Kantong Berisi Anggota Tubuh Penumpang Pesawat Sriwijaya Air

Sebanyak dua kantong ditemukan petugas terkait proses evakuasi pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di kawasan Pulau Seribu.

MAKI Ancam Gugat KPK Jika Tak Berani Usut Tuntas Kasus Bansos
Indonesia
MAKI Ancam Gugat KPK Jika Tak Berani Usut Tuntas Kasus Bansos

"Kami telah mempersiapkan gugatan praperadilan terhadap KPK jika tidak mendalami informasi dari Tempo. Sekecil apapun informasi Tempo maka KPK wajib mendalaminya," kata Boyamin

Terduga Teroris Pasar Rebo Berperan Siapkan Tempat Uji Coba Bom
Indonesia
Terduga Teroris Pasar Rebo Berperan Siapkan Tempat Uji Coba Bom

Densus 88 menggeledah terduga teroris W di kediamannya, Pasar Rebo, Jakarta Timur. W saat ini sudah ditangkap.

Novel Baswedan Sebut Pasal yang Jerat Dua Penyerangnya Janggal
Indonesia
Novel Baswedan Sebut Pasal yang Jerat Dua Penyerangnya Janggal

Novel menilai pasal yang dikenakan untuk menuntut terdakwa janggal karena berbeda dengan pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan.