Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di PKPU 13/2020 Dinilai Lembek Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

Merahputih.com - Pelanggar protokol kesehatan saat Pilkada Serentak 2020 diprediksi bakal terjadi. Hal ini karena sanksi dan ancaman hukuman yang rendah.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan Pilkada yang dimuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 masih sangat lemah.

Umumnya, sanksi yang diatur berupa peringatan tertulis. Tak ada aturan yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Saya kira terkait sanksi ini juga sangat lembek di PKPU ini. Umumnya itu peringatan tertulis, tidak ada yang lebih serius untuk itu," kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/9).

Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Pilkada tertuang dalam PKPU 13/2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam COVID-19 yang terbit 23 September 2020.

Pasal 88C Ayat (2) PKPU tersebut mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik dan tim kampanye yang nekat menggelar kegiatan kampanye yang dilarang KPU, seperti kampanye akbar, konser musik, hingga bazar.

Formappi kritik DPR terkait revisi UU KPK yang prosesnya secepat kilat
Peneliti Formappi Lucius Karus kritik DPR terkait proses revisi UU KPK yang secepat kilat (Foto: Twitter/Lucius Karus)

Sanksi bisa berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Namun, apabila peringatan tertulis tak diindahkan, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota berhak melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Lucius menilai bahwa sanksi ini tak akan memberi efek besar bagi paslon, partai politik, atau tim kampanye. “Sanksi ini sangat lembek di PKPU ini. Umumnya itu peringatan tertulis, tidak ada yang lebih serius untuk itu,” kata dia.

PKPU 13/2020 telah diundangkan pada Rabu (23/9). Dalam PKPU ini, pada saat terjadi pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, hingga Panwas kecamatan dan desa/kelurahan memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang melanggar. Apabila tidak diindahkan dalam kurun waktu satu jam, Bawaslu kemudian mengenakan sanksi berikutnya.

Sanksi itu mulai dari Bawaslu melaporkan ke kepolisian, penghentian, dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran serta memberikan rekomendasi larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari.

“Sanksi-sanksi yang saya kira akan dengan mudah kemudian dianggap remeh oleh pasangan calon,” ujar pria asal Manggarai, NTT ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Calon Kepala Daerah Diminta Sediakan Tes COVID-19 Bagi Saksi
Indonesia
Calon Kepala Daerah Diminta Sediakan Tes COVID-19 Bagi Saksi

Data kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali meningkat per Sabtu (5/12) sebanyak 6.027. Sehingga jumlah orang yang terjangkit virus itu mencapai 569.707.

BUMN Bukit Asam Temukan Celah Keuntungan di Tengah Wabah Global Corona
Indonesia
BUMN Bukit Asam Temukan Celah Keuntungan di Tengah Wabah Global Corona

Dalam upaya impor tersebut, bisa jadi potensi peningkatan permintaan stok kepada Indonesia

Ini Kriteria Orang Mendapat Suntikan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ini Kriteria Orang Mendapat Suntikan Vaksin COVID-19

Vaksin COVID-19 Sinovac yang lagi diuji coba di Bandung tidak bisa sembarangan disuntik pada semua orang.

Berhenti Sejak Maret, KA Bandara Internasional Adi Soemarmo Kembali Beroperasi
Indonesia
Berhenti Sejak Maret, KA Bandara Internasional Adi Soemarmo Kembali Beroperasi

Sebelumnya, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menghentikan operasional KA Bandara tersebut sejak Maret 2020 lalu lantaran adanya pandemi COVID-19.

Bandel tak Pakai Masker, Warga di Johar Baru Disanksi Baca Pancasila dan Al Fatihah
Indonesia
Bandel tak Pakai Masker, Warga di Johar Baru Disanksi Baca Pancasila dan Al Fatihah

Uniknya, sebagian diantara mereka tak hafal dan keteteran ketika mengucapkan lima sila Pancasila.

Sepekan Terakhir, Kasus Klaster Perkantoran di Jakarta Alami Penurunan
Indonesia
Sepekan Terakhir, Kasus Klaster Perkantoran di Jakarta Alami Penurunan

kasus positif di perkantoran pada tanggal 21-27 September hanya 4,1 persen atau 379 kasus dengan jumlah 51 kasus.

KPK Sita Vila Hingga Mobil Mewah Bekas Sekretaris MA Nurhadi
Indonesia
KPK Sita Vila Hingga Mobil Mewah Bekas Sekretaris MA Nurhadi

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada tahun 2011-2016. Yakni, Nurhadi Abdurrachman; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, sebanyak 13 korban Sriwijaya Air berhasil teridentifikasi melalui sidik jari. Hal ini setelah dicocokkan dengan data biometrik dalam database kependudukan Dukcapil.

Polda Metro Jaya Rencanakan Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara
Indonesia
Polda Metro Jaya Rencanakan Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kembali adanya rencana aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.