Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di PKPU 13/2020 Dinilai Lembek Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

Merahputih.com - Pelanggar protokol kesehatan saat Pilkada Serentak 2020 diprediksi bakal terjadi. Hal ini karena sanksi dan ancaman hukuman yang rendah.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan Pilkada yang dimuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 masih sangat lemah.

Umumnya, sanksi yang diatur berupa peringatan tertulis. Tak ada aturan yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Saya kira terkait sanksi ini juga sangat lembek di PKPU ini. Umumnya itu peringatan tertulis, tidak ada yang lebih serius untuk itu," kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/9).

Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Pilkada tertuang dalam PKPU 13/2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam COVID-19 yang terbit 23 September 2020.

Pasal 88C Ayat (2) PKPU tersebut mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik dan tim kampanye yang nekat menggelar kegiatan kampanye yang dilarang KPU, seperti kampanye akbar, konser musik, hingga bazar.

Formappi kritik DPR terkait revisi UU KPK yang prosesnya secepat kilat
Peneliti Formappi Lucius Karus kritik DPR terkait proses revisi UU KPK yang secepat kilat (Foto: Twitter/Lucius Karus)

Sanksi bisa berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Namun, apabila peringatan tertulis tak diindahkan, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota berhak melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Lucius menilai bahwa sanksi ini tak akan memberi efek besar bagi paslon, partai politik, atau tim kampanye. “Sanksi ini sangat lembek di PKPU ini. Umumnya itu peringatan tertulis, tidak ada yang lebih serius untuk itu,” kata dia.

PKPU 13/2020 telah diundangkan pada Rabu (23/9). Dalam PKPU ini, pada saat terjadi pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, hingga Panwas kecamatan dan desa/kelurahan memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang melanggar. Apabila tidak diindahkan dalam kurun waktu satu jam, Bawaslu kemudian mengenakan sanksi berikutnya.

Sanksi itu mulai dari Bawaslu melaporkan ke kepolisian, penghentian, dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran serta memberikan rekomendasi larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari.

“Sanksi-sanksi yang saya kira akan dengan mudah kemudian dianggap remeh oleh pasangan calon,” ujar pria asal Manggarai, NTT ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gedung Kejaksaan Agung Terbakar
Indonesia
Gedung Kejaksaan Agung Terbakar

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIB

Pengamat Intelijen Beberkan Peselancar Gelap dalam Demo UU Cipta Kerja
Indonesia
Pengamat Intelijen Beberkan Peselancar Gelap dalam Demo UU Cipta Kerja

Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta mengidentifikasi bahwa ada tiga blok kelompok di dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

BNN dan Bareskrim Polri Cokok 5 Kurir Pembawa 250 Kilogram Ganja
Indonesia
BNN dan Bareskrim Polri Cokok 5 Kurir Pembawa 250 Kilogram Ganja

Rencananya, kata dia, ganja-ganja tersebut akan didistribusikan ke para pemesan atau pembeli yang berada di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Pagi Ini Tol Layang Jakarta-Cikampek Mulai Dibuka untuk Umum
Indonesia
Pagi Ini Tol Layang Jakarta-Cikampek Mulai Dibuka untuk Umum

“Untuk arah Cikampek, pengguna jalan dapat melalui Jalan Tol Dalam Kota dari arah Halim/Cawang dan masuk ke Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek melalui akses di Km 10 Jalan Tol Jakarta-Cikampek bawah,” kata dia.

Tak Semua Pegawai AGD Dinkes DKI Satu Suara Terkait Pelaporan Pejabat ke Anies
Indonesia
Tak Semua Pegawai AGD Dinkes DKI Satu Suara Terkait Pelaporan Pejabat ke Anies

Pelaporan 5 pejabat DKI itu, kata Dedi, mempengaruhi kestabilan, yang berimbas pelayanan AGD Dinkes DKI menjadi terganggu.

Tempo.co dan Tirto.id Laporkan Peretasan Situs Web ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Tempo.co dan Tirto.id Laporkan Peretasan Situs Web ke Polda Metro Jaya

Pada saat melaporkan, kedua media ini didampingi oleh LBH Pers, YLBHI, dan SAFEnet.

Ditemukan Kasus Positif COVID-19, Kantor Setda Depok Tutup
Indonesia
Ditemukan Kasus Positif COVID-19, Kantor Setda Depok Tutup

Selain kantor Setda Depok, kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Depok juga ditutup.

Diduga Lalai Soal Harun Masiku, Ronny Sompie Dicopot dari Dirjen Imigrasi
Indonesia
Diduga Lalai Soal Harun Masiku, Ronny Sompie Dicopot dari Dirjen Imigrasi

Sompie diduga lalai sehingga terjadi kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Dipengaruhi Kabar Hoaks, Pendukung Anies Ngamuk dan Ancam Menyerang
Indonesia
Dipengaruhi Kabar Hoaks, Pendukung Anies Ngamuk dan Ancam Menyerang

Aksi kericuhan nyaris terjadi antara massa pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan massa kontra.

Bawaslu: Setiap Pemilu, Kehidupan Kebangsaan Penuh Potensi Bahaya
Indonesia
Bawaslu: Setiap Pemilu, Kehidupan Kebangsaan Penuh Potensi Bahaya

Pemilu dengan gaya demokrasi elektoral yang bebas, tidak boleh melabrak bangunan integrasi bangsa