Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum Seorang pelanggar protokol kesehatan di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menjalani sanksi merenung di dalam peti jenazah usai terjaring razia petugas di Jalan Raya Bogor, Kamis (3/9). (ANTARA/Andi

MerahPutih.com - Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai hukuman masuk peti mati menunjukkan Pemprov DKI Jakarta tidak serius dalam memberikan sanksi kepada pelanggar PSBB transisi.

“Masuk peti mati seakan main-main, kesannya Pemprov tidak tegas dalam menegakkan hukum,” kata Tigor kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/9).

Baca Juga

Depok dan Bogor Lakukan Jam Malam, Wagub: Ini Jadi Masukan DKI

Koordinator Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta itu menilai, penindakan pelanggar yang tidak tegas berakar dari pengaturan regulasi yang juga tidak jelas.

Menurutnya hukuman ini mencerminkan Pemprov DKI belum benar-benar memahami bagaimana mengatur masyarakat dalam pandemi seperti apa dan siapa saja yang perlu diatur.

Peti Jenazah yang digunakan untuk sosialisasi bahaya COVID-19. (ANTARA/HO/Dokumentasi Kecamatan Senen)
Peti Jenazah yang digunakan untuk sosialisasi bahaya COVID-19. (ANTARA/HO/Dokumentasi Kecamatan Senen)

Termasuk bagaimana mekanisme sanksi dan pengawasan akan berjalan. Tidak hanya dari sisi hukum, sanksi ini juga harus dilihat dari sisi kesehatan.

“Itu kan masuknya gantian, bagaimana menjamin kalau malah tidak saling tertular? Memang tahu kalau yang masuk (peti mati) negatif semua,” ujar Tigor.

Ia menilai penindakan ini hanya berbentuk seremonial, sesuatu yang digencarkan pada 2-3 hari pertama namun tidak berlanjut.

Secara prinsip hukum, menurut Tigor, sanksi memang dijatuhkan untuk memberi efek jera. Maka dari itu, yang terpenting menurutnya, adalah penerapan yang konsisten dan berat dari regulasi hingga implementasi.

Tigor menyatakan sebaiknya Pemprov kembali menerapkan peraturan tentang rem darurat yang sudah dituangkan dalam Pergub No. 80 tahun 2020 tentang Transisi, dimana ada mekanisme pengetatan PSBB yang sudah diatur di dalamnya.

“Masyarakat juga perlu difasilitasi agar bisa menjalankan protokol yang berlaku, bisa benar-benar pakai masker jaga jarak,” kata dia.

Sebuah video seorang pelanggar PSBB transisi di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Rabu kemarin diberi sanksi masuk ke peti mati. Kepala Satpol Provinsi PP DKI Jakarta Arifin memastikan tak ada lagi pelanggar PSBB yang masuk ke peti mati.

"Itu sudah kita clear-kan, nggak ada lagi yang gitu-gitu," ujar Arifin saat dihubungi wartawan, Jumat (4/9).

Arifin mengatakan pelanggar PSBB transisi masuk peti mati itu bukan bagian dari sanksi. Menurutnya, bagi warga yang melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker, sanksi yang berlaku itu hanya denda dan kerja sosial.

"Itu bukan dalam rangka pemberian sanksi ya, sanksi untuk pelanggar PSBB kan sudah diatur di dalam Pergub ya, melanggar kalau masker ada dua pilihannya kerja sosial dan juga sanksi denda," katanya.

Saat ini, beberapa wilayah di Jakarta telah memasang peti mati di pinggir sebagai tanda berbahaya virus Corona. Meski demikian, Arifin belum mengetahui seberapa efektif pemasangan peti mati itu.

"Saya belum tahu, itu kan dipasang baru kemarin, belum lama," kata Arifin.

Baca Juga

Perkantoran dan Permukiman Penyumbang Kasus Terbanyak Corona di DKI

Video warga pelanggar protokol COVID-19 karena tak bermasker di Jakarta Timur (Jaktim) diberi sanksi masuk peti mati viral di media sosial dengan berbagai tanggapan. Satpol PP Jaktim memberikan penjelasan terkait pemberian sanksi masuk peti mati tersebut.

Kasatpol PP Jaktim Budhy Novian mengaku dia juga mengetahui adanya peristiwa tersebut dari sebuah video yang diterimanya. Dia kemudian mengecek ke anggotanya yang bertugas di Pasar Rebo, Jaktim. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pergerakan Manusia di Jabodetabek Puluhan Juta Per Hari, BPTJ: Selalu Terjadi Mobilitas
Indonesia
Pergerakan Manusia di Jabodetabek Puluhan Juta Per Hari, BPTJ: Selalu Terjadi Mobilitas

Pemprov DKI diminta untuk memberlakukan kembali kebijakan ganjil genap seperti pada masa Asian Games

[HOAKS atau FAKTA]: Link untuk Dapatkan Kuota Internet 35 GB Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Link untuk Dapatkan Kuota Internet 35 GB Gratis

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Jalani Tes Corona, Hasilnya?
Indonesia
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Jalani Tes Corona, Hasilnya?

Yulia memastikan hasil pemeriksaan RSPAD sudah selesai

PAN Desak Anies Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G
Indonesia
PAN Desak Anies Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

Pemerintah DKI Jakarta wajib mengikuti perintah Mahkamah Agung (MA) untuk melanjutkan izin reklamasi Pulau G, Teluk Jakarta.

Disetujui Kemensos, Penerima Bansos Tahap Kedua di DKI Bertambah Jadi 2,1 Juta KK
Indonesia
Disetujui Kemensos, Penerima Bansos Tahap Kedua di DKI Bertambah Jadi 2,1 Juta KK

Data penerima Bansos tahap II ini telah didiskusikan dengan Kemensos

Demi Jaga 'Sinergitas' dengan TNI, Kapolda Metro Tanggung Kerusakan Polsek Ciracas
Indonesia
Demi Jaga 'Sinergitas' dengan TNI, Kapolda Metro Tanggung Kerusakan Polsek Ciracas

Warga yang mengadukan kerugian fisik tersebut mengalami penganiayaan, pembacokan, pemukulan, dan penusukan

Ditantang Tembak di Tempat Harun Masiku, Polri: Kami Hanya Diminta Bantu Cari
Indonesia
Ditantang Tembak di Tempat Harun Masiku, Polri: Kami Hanya Diminta Bantu Cari

Mabes Polri angkat suara soal adanya desakan menembak di tempat buron kasus dugaan suap Harun Masiku.

Update COVID-19 Minggu (9/8): 125.396 Positif, 80.952 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (9/8): 125.396 Positif, 80.952 Sembuh

Untuk jumlah suspek COVID-19 per Minggu (26/7) sebanyak 86.224 kasus

Cerita Ketua IDI Jabar Eka Mulyana Jadi Relawan Vaksin COVID-19
Indonesia
Cerita Ketua IDI Jabar Eka Mulyana Jadi Relawan Vaksin COVID-19

“Bukan berarti setelah suntik vaksin kita bebas. Protokol kesehatan tetap harus jalan,” katanya.