Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum

Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum Seorang pelanggar protokol kesehatan di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menjalani sanksi merenung di dalam peti jenazah usai terjaring razia petugas di Jalan Raya Bogor, Kamis (3/9). (ANTARA/Andi

MerahPutih.com - Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai hukuman masuk peti mati menunjukkan Pemprov DKI Jakarta tidak serius dalam memberikan sanksi kepada pelanggar PSBB transisi.

“Masuk peti mati seakan main-main, kesannya Pemprov tidak tegas dalam menegakkan hukum,” kata Tigor kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/9).

Baca Juga

Depok dan Bogor Lakukan Jam Malam, Wagub: Ini Jadi Masukan DKI

Koordinator Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta itu menilai, penindakan pelanggar yang tidak tegas berakar dari pengaturan regulasi yang juga tidak jelas.

Menurutnya hukuman ini mencerminkan Pemprov DKI belum benar-benar memahami bagaimana mengatur masyarakat dalam pandemi seperti apa dan siapa saja yang perlu diatur.

Peti Jenazah yang digunakan untuk sosialisasi bahaya COVID-19. (ANTARA/HO/Dokumentasi Kecamatan Senen)
Peti Jenazah yang digunakan untuk sosialisasi bahaya COVID-19. (ANTARA/HO/Dokumentasi Kecamatan Senen)

Termasuk bagaimana mekanisme sanksi dan pengawasan akan berjalan. Tidak hanya dari sisi hukum, sanksi ini juga harus dilihat dari sisi kesehatan.

“Itu kan masuknya gantian, bagaimana menjamin kalau malah tidak saling tertular? Memang tahu kalau yang masuk (peti mati) negatif semua,” ujar Tigor.

Ia menilai penindakan ini hanya berbentuk seremonial, sesuatu yang digencarkan pada 2-3 hari pertama namun tidak berlanjut.

Secara prinsip hukum, menurut Tigor, sanksi memang dijatuhkan untuk memberi efek jera. Maka dari itu, yang terpenting menurutnya, adalah penerapan yang konsisten dan berat dari regulasi hingga implementasi.

Tigor menyatakan sebaiknya Pemprov kembali menerapkan peraturan tentang rem darurat yang sudah dituangkan dalam Pergub No. 80 tahun 2020 tentang Transisi, dimana ada mekanisme pengetatan PSBB yang sudah diatur di dalamnya.

“Masyarakat juga perlu difasilitasi agar bisa menjalankan protokol yang berlaku, bisa benar-benar pakai masker jaga jarak,” kata dia.

Sebuah video seorang pelanggar PSBB transisi di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Rabu kemarin diberi sanksi masuk ke peti mati. Kepala Satpol Provinsi PP DKI Jakarta Arifin memastikan tak ada lagi pelanggar PSBB yang masuk ke peti mati.

"Itu sudah kita clear-kan, nggak ada lagi yang gitu-gitu," ujar Arifin saat dihubungi wartawan, Jumat (4/9).

Arifin mengatakan pelanggar PSBB transisi masuk peti mati itu bukan bagian dari sanksi. Menurutnya, bagi warga yang melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker, sanksi yang berlaku itu hanya denda dan kerja sosial.

"Itu bukan dalam rangka pemberian sanksi ya, sanksi untuk pelanggar PSBB kan sudah diatur di dalam Pergub ya, melanggar kalau masker ada dua pilihannya kerja sosial dan juga sanksi denda," katanya.

Saat ini, beberapa wilayah di Jakarta telah memasang peti mati di pinggir sebagai tanda berbahaya virus Corona. Meski demikian, Arifin belum mengetahui seberapa efektif pemasangan peti mati itu.

"Saya belum tahu, itu kan dipasang baru kemarin, belum lama," kata Arifin.

Baca Juga

Perkantoran dan Permukiman Penyumbang Kasus Terbanyak Corona di DKI

Video warga pelanggar protokol COVID-19 karena tak bermasker di Jakarta Timur (Jaktim) diberi sanksi masuk peti mati viral di media sosial dengan berbagai tanggapan. Satpol PP Jaktim memberikan penjelasan terkait pemberian sanksi masuk peti mati tersebut.

Kasatpol PP Jaktim Budhy Novian mengaku dia juga mengetahui adanya peristiwa tersebut dari sebuah video yang diterimanya. Dia kemudian mengecek ke anggotanya yang bertugas di Pasar Rebo, Jaktim. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS: RUU Cipta Kerja Tidak Layak Dibahas, Naskah Akademiknya Tidak Berkualitas
Indonesia
PKS: RUU Cipta Kerja Tidak Layak Dibahas, Naskah Akademiknya Tidak Berkualitas

RUU ini akan merevisi 78 UU namun argumentasi yang diberikan sangatlah sedikit

Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ajukan Kasasi ke MA
Indonesia
Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ajukan Kasasi ke MA

Permohonan kasasi itu dilayangkan Emirsyah melalui tim kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan

Jokowi Beri Lampu Hijau 8 Stafsus Wapres Ma'ruf Amin
Indonesia
Jokowi Beri Lampu Hijau 8 Stafsus Wapres Ma'ruf Amin

Delapan staf khusus dipilih Ma'ruf Amin sesuai kompetensi pada bidang masing-masing

Ma'ruf Amin Terkesima Saat Gus Sholah Pimpin Tebuireng
Indonesia
Ma'ruf Amin Terkesima Saat Gus Sholah Pimpin Tebuireng

Gus Sholah sangat intens menjalin kerukunan antar-agama Islam

KPK Sambut Positif Usul Yasonna Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
KPK Sambut Positif Usul Yasonna Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi COVID-19

Dengan revisi PP tersebut, Kemenkumham akan membebaskan 300 narapidana kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanannya.

Proses Hukum Terhadap Pelaku Intoleransi di Solo Dinilai Tak Tegas
Indonesia
Proses Hukum Terhadap Pelaku Intoleransi di Solo Dinilai Tak Tegas

Menurut Petrus, mereka tidak cukup hanya dijerat dengan pasal 160, 170, 335 jo. pasal 55 KUHP saja.

New Normal, Pengembang Properti Diharapkan Bikin Terobosan
KPR
New Normal, Pengembang Properti Diharapkan Bikin Terobosan

Seluruh tahapan transaksi lainnya di bidang perumahan mulai dari permohonan, pencarian rumah, hingga akad kredit juga telah dalam bentuk digital.

 Pulang dari Jakarta, Warga Solo Ogah Karantina dan Marahi Anggota TNI dan Polri
Indonesia
Pulang dari Jakarta, Warga Solo Ogah Karantina dan Marahi Anggota TNI dan Polri

Tidak hanya itu, pemudik berstatus ibu rumah tangga itu juga menantang Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo untuk datang ke rumah jika sampai berani melakukan pendataan untuk dikarantina.

Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal, Menteri Yasonna Harus Bertanggung Jawab
Indonesia
Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal, Menteri Yasonna Harus Bertanggung Jawab

Situasi inilah yang menurut Suparji menimbulkan keresahan baru di masyarakat.

Rumah DP 0 Persen Baru Terjual 100 Unit
Indonesia
Rumah DP 0 Persen Baru Terjual 100 Unit

Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto menyebut, jumlahnya masih bertambah karena penjualan masih berjalan.