Samsat Jakarta Pusat dan Utara Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Dalam Gedung Dibatasi Samsat Jakarta Pusat dan Utara Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Dalam Gedung Dibatasi (Ist)

Merahputih.com - Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Pusat dan Utara menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) demi mencegah dan menekan penyebaran COVID-19.

Hal itu sejalan dengan kebijakan PSBB yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah membatasi wajib pajak di dalam gedung hingga 50 persen.

"Sesuai anjuran pemerintah, kita terapkan Prokes di lingkungan Samsat agar tak muncul klaster baru. Jadi kita perhatikan betul aturan itu," kata Kanit Samsat Jakarta Pusat AKP Andrianto saat dihubungi, Selasa (29/9).

Baca Juga

Usai Dilantik, Kapolres Beri Jaminan Rasa Aman Bagi Seluruh warga Madiun

Ia punya strategi agar tak ada penumpukan wajib pajak yakni dengan memaksimalkan fungsi Tim Khusus (Timsus) untuk menyediakan dan mengalokasikan tempat tersendiri bagi proses perpanjangan pajak tahunan.

"Agar tak menumpuk, wajib pajak yang urus perpanjangan tahunan usai daftar kita persilakan untuk menunggu penyelesaian STNKnya di luar (lokasinya di pelataran depan) di sana ada kursi kita sediakan. Di lokasi itu juga ada Samsat Keliling (Samling) kita siagakan," beber dia.

Samsat Jakarta Pusat dan Utara Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Dalam Gedung Dibatasi (Ist)

Sedang bagi pemohon atau wajib pajak yang tetap berada di gedung diperuntukkan mengurus pajak lima tahunan dan atas nama PT (perusahaan). "Pajak lima tahunan dan atas nama milik PT atau perusahaan tetap urus dalam gedung," ucap dia.

Baca Juga

Jakarta PSBB, Depok Masih Terapkan Jam Malam Sampai Akhir September

Tak hanya berlaku dalam gedung, Prokes juga diterapkan semenjak di luar gedung dengan cara sebelum masuk gedung wajib cuci tangan pakai sabun, lewati ruang steril (disinfektan).

"Mengenakan masker dan menjaga jarak," tegas dia. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Reaksi Wagub Jakarta Jadi Provinsi Paling Abai Jaga Jarak
Indonesia
Begini Reaksi Wagub Jakarta Jadi Provinsi Paling Abai Jaga Jarak

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Pusat melaporkan, DKI Jakarta menjadi provinsi yang tidak taat dalam menjaga protokol kesehatan.

Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi
Indonesia
Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi

Saat ini masih ada ruang untuk bisa menambah jadwal operasi dan frekuensi perjalanan. Pasalnya kapasitas penumpang kereta api dan pesawat terbang telah ditetapkan maksimal 70 persen.

Korupsi Lahan, Wakil Direktur Adonara Propertindo Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Korupsi Lahan, Wakil Direktur Adonara Propertindo Mangkir dari Panggilan KPK

Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/3).

Kemensos Akui Ada Data Penerima Bansos Tunai Miliki NIK dan Alamat Tidak Valid
Indonesia
Kemensos Akui Ada Data Penerima Bansos Tunai Miliki NIK dan Alamat Tidak Valid

Berdasarkan survei pelaksanaan BST yang diolah Set TNP2K pada 2020, penggunaan dana BST oleh KPM sebagian besar untuk membeli bahan pangan atau mencapai sekitar 95,24 persen

DPRD Minta Anies Rombak Hotel Melati Jadi Ruang Perawatan Pasien COVID-19
Indonesia
DPRD Minta Anies Rombak Hotel Melati Jadi Ruang Perawatan Pasien COVID-19

Pemrov DKI Jakarta diminta untuk bertindak cepat dalam mengantisipasi semakin menipisnya ruang perawatan bagi pasien COVID-19.

Konflik Pesepeda-Pengguna Kendaraan Dibiarkan, Polisi Khawatir Akan Terjadi Keributan
Indonesia
Konflik Pesepeda-Pengguna Kendaraan Dibiarkan, Polisi Khawatir Akan Terjadi Keributan

Polisi saat ini tengah mengkaji penerapan tilang terhadap pesepeda

Sarinah Bakal Difokuskan Jual Produk UMKM Asli Indonesia
Indonesia
Sarinah Bakal Difokuskan Jual Produk UMKM Asli Indonesia

Kerjasama BUMN dengan UMKM merupakan suatu keharusan dan keberpihakan dalam rangka membuat kondisi UMKM di Indonesia lebih baik lagi.

JK: Kesannya Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik
Indonesia
JK: Kesannya Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik

JK mengapresiasi tanggapan yang disampaikan Fadjroel

Kemendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih?
Indonesia
Kemendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih?

Pasalnya, kader PDI Perjuangan (PDIP) itu saat ini masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).

Istana Akui Perbicangan Negatif UU Cipta Kerja Lebih Dominan
Indonesia
Istana Akui Perbicangan Negatif UU Cipta Kerja Lebih Dominan

Pada prinsipnya semakin cepat omnibus law tersebut dirumuskan dan disahkan, semakin cepat pula bisa diberlakukan.