Sampai Akhir Tahun, Pasar Perumahan Belum Stabil Rumah subsidi. (Foto: Kementerian PUPR)

MerahPutih.com - Kondisi pasar perumahan di kawasan Jabodebek dan Banten, pada kuartal ketiga tahun 2020 mengalami penurunan, kecuali di Jakarta dan Serang. Diharapkan, konsumen yang saat ini mampu membeli rumah seharga Rp500 juta tdak terimbas penurunan daya beli pada akhir tahun ini.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengungkapkan, kebijakan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB diperkirakan masih cukup berdampak pada aktivitas pasar perumahan.

Menurut Survei Perumahan Jabodebek-Banten Kuartal III Tahun 2020, nilai penjualan pasar perumahan di kawasan Jabodebek-Banten mengalami penurunan sebesar 17,4 persen.

Baca Juga:

BTN Optimis Kredit Rumah Tetap Melonjak Disaat Pandemi

Jumlah unit terjual di pasar perumahan Jabodebek-Banten turun 31,3 persen lebih tinggi dari nilai penjualan, menggambarkan tipe besar lebih banyak terjual dibandingkan tipe di bawahnya.

Sebagian besar wilayah mengalami penurunan penjualan, kecuali DKI Jakarta yang masih mengalami kenaikan. Kenaikan penjualan di DKI Jakarta diperkirakan dipengaruhi juga karena sebagian unit dijual dengan diskon antara 10 persen - 20 persen untuk rumah siap huni dan cara bayar tunai keras.

Wilayah Serang mengalami kenaikan tipis berdasarkan jumlah unit terjual meskipun secara penjualan mengalami penurunan.

Perumahan
Ilustrasi perumahan. (Foto: Antara).

"Kalau kita melihat ke depan pola pergerakan pasar perumahan belum stabil, apakah itu karena kebijakan PSBB atau bukan, namun yang pasti ini belum stabil," kata Ali Tranghanda.

Menurutnya, selama dua triwulan sebelumnya, terjadi pergeseran segmen ke yang lebih bawah.

"Segmen menengah yang sampai saat ini memiliki daya beli diharapkan tidak terkena imbasnya lebih dalam lagi," ujarnya.

Baca Juga:

5 Bank Nasional dan Daerah Belum Optimal Salurkan Kredit Rumah FLPP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 ICW Anggap Wajar Pimpinan KPK Apresiasi Usul Yasonna Terkait Pembebasan Koruptor
Indonesia
ICW Anggap Wajar Pimpinan KPK Apresiasi Usul Yasonna Terkait Pembebasan Koruptor

"Kami tak terlalu kaget, karena mereka tidak memahami proses-proses yang mengebiri kasus korupsi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

Kemenhub Tawarkan Bangun Hotel dan Lainnya di Terminal Pada Investor
Indonesia
Kemenhub Tawarkan Bangun Hotel dan Lainnya di Terminal Pada Investor

Pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk terus memperbaiki dan membenahi pelayanan terminal.

Kasus Dugaan Korupsi PT DI, KPK Periksa Anak Buah Budi Karya Sumadi
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi PT DI, KPK Periksa Anak Buah Budi Karya Sumadi

Keduanya diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif

Pemerintah Diminta Bekukan Aset Djoko Tjandra di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Diminta Bekukan Aset Djoko Tjandra di Indonesia

Hal ini lantaran Djoko Tjandra telah melakukan perbuatan melawan hukum, setidaknya dengan masuk ke Indonesia secara ilegal.

 Pasangan Calon Independen Penuhi Syarat Jumlah Dukungan di Pilwalkot Solo
Indonesia
Pasangan Calon Independen Penuhi Syarat Jumlah Dukungan di Pilwalkot Solo

"Kami telah menetapkan pasangan Bajo memenuhi syarat jumlah dukungan dengan mengumpulkan sebanyak 36.006 e-KTP," ujar Nurul

Pemerintah Pastikan 250 WNI yang Dijemput Bebas dari Virus Corona
Indonesia
Pemerintah Pastikan 250 WNI yang Dijemput Bebas dari Virus Corona

Retno menyebut bahwa seluruh WNI yang dijemput sudah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan.

 Antisipasi Pasien Suspect Virus Corona, Pemerintah Siapkan 20 Kapsul di Bandara
Indonesia
Antisipasi Pasien Suspect Virus Corona, Pemerintah Siapkan 20 Kapsul di Bandara

Kapsul ini ada di pintu kedatangan penerbangan Internasional, khususnya dari Tiongkok di Bandara Soekarno-Hatta.

Hari Ini Ada 8 Titik Operasi Yustisi
Indonesia
Hari Ini Ada 8 Titik Operasi Yustisi

Sambodo tidak merinci lebih lanjut terkait kepadatan lalu lintas hari ini

Muncul Wacana Status Darurat Sipil, Oposisi Kritik Jokowi Kebingungan
Indonesia
Muncul Wacana Status Darurat Sipil, Oposisi Kritik Jokowi Kebingungan

Kenapa mengusulkan status darurat sipil jika ada UU Kekerantinaan Kesehatan.

KPK Periksa General Manager Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Periksa General Manager Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya