Sambutan Hangat Dunia Kembalinya Amerika Pada Perjanjian Iklim Kampanye selamatkan hutan. (Foto: Greenpeace Indonesia)

MerahPutih.com - Joe Biden dalam beberapa jam usai bersumpah menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), langsung menandatangi perintah eksekutif termasuk bergabung kembali dengan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Frans Timmermans menyambut baik langkah Presiden Biden tersebut. Padahal, pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump, menarik AS dari kesepakatan itu. Proses untuk memasukkan kembali kesepakatan internasional membutuhkan waktu satu bulan.

Baca Juga:

Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

"Bergabung kembali dengan Perjanjian Paris benar-benar merupakan dasar, untuk pemerintahan Biden tentang iklim," kata CEO Greenpeace International Jennifer Morgan dikutip Antara,

Direktur Kebijakan Iklim dan Energi Union of Concerned Scientists (UCS) Rachel Cleetus, mengatakan akan ada sejumlah peluang pada 2021 bagi Biden, untuk membantu memajukan agenda iklim progresif di panggung dunia. Termasuk KTT para pemimpin G7 dan G20, dan pembicaraan iklim PBB pada November.

Biden dan utusan iklim internasionalnya John Kerry, akan mengadakan pertemuan dengan para penghasil emisi besar lainnya, ntuk memperkuat cara-cara secara kolektif menangani krisis iklim secara langsung.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: VOA)
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: VOA)

Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, mengungkapkan rasa senangnya Biden telah berkomitmen untuk membawa negaranya kembali ke dalam, yang disebutnya pakta perdamaian dengan planet ini.

"Masuknya kembali AS akan membantu memobilisasi dan membangkitkan kembali" kemauan politik di antara para pemimpin global, bisnis dan masyarakat sipil untuk melaksanakan kesepakatan lebih cepat," ujarnya.

Dilansir VOA Indonesia, beberapa jam setelah bersumpah jadi Presiden, Biden menandatangani Proklamasi Hari Pelantikan dan dokumen untuk nominasi posisi kabinet dan posisi lain dalam pemerintah. Dalam pernyataannya, tim transisi Biden mengatakan, beberapa dari masalah tersebut termasuk mengatasi krisis virus corona, imigrasi, dan perubahan iklim.

Baca Juga:

Langkah Cepat Biden Usai Bersumpah Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Biar Tak Berpotensi 'Tabrak' Ajaran Agama, Pemerintah Diminta Konsultasi Sebelum Bikin Kebijakan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Banding Terkait Kemenangan Gugatan Diskotek Golden Crown
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Banding Terkait Kemenangan Gugatan Diskotek Golden Crown

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memenangkan gugatan PT MAS mengenai penutupan tempat hiburan Golden Crown.

Pemprov DKI Bantah Kunjungan Anies ke Daerah karena Stok Beras Menipis
Indonesia
Pemprov DKI Bantah Kunjungan Anies ke Daerah karena Stok Beras Menipis

"Dan suplainya tidak terganggu,” papar Pamrihadi.

Dalam 24 Jam, 10.139 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 10.139 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah hingga Jumat (29/1).

Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib
Indonesia
Sindir Rizieq, Pangdam Jaya: Kalau Ucapannya Tidak Baik, Tak Pantas Disebut Habib

Dudung pun merasa prihatin perihal beberapa isi ceramah seorang tokoh agama yang dinilai tak pantas dilontarkan.

Biden Disuntik Vaksin Corona Dosis Kedua Sepekan Sebelum Pelantikan
Berita
Biden Disuntik Vaksin Corona Dosis Kedua Sepekan Sebelum Pelantikan

Joe Biden menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 pada 20 Desember 2020.

Kondisi Pandemi, Usulan Pendapatan APBD DKI Rp48,1 Triliun Terlalu Tinggi
Indonesia
Kondisi Pandemi, Usulan Pendapatan APBD DKI Rp48,1 Triliun Terlalu Tinggi

Padahal tahun 2017 lalu kondisi ekonomi Jakarta masih stabil

Jangan Sampai Ego Sektoral yang Menonjol Saat Presiden ingin Angka COVID-19 Ditekan
Indonesia
Jangan Sampai Ego Sektoral yang Menonjol Saat Presiden ingin Angka COVID-19 Ditekan

Kesan yang muncul justru ego sektoral, kebijakan yang dinilai bertolak belakang dan menimbulkan polemik.

UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online
Indonesia
UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online

"UU Cipta Kerja sebagai materi pembelajaran, makanya kita berikan bahan ajarnya, kalau tidak ada RPP justru guru akan kesulitan," ujar Anies

Polri Hentikan Kasus FPI dan Status Tersangka 6 Laskar yang Tewas Gugur
Indonesia
Polri Hentikan Kasus FPI dan Status Tersangka 6 Laskar yang Tewas Gugur

Badan Reserse Kriminal Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.