Sambut UU TPKS, Erick Thohir Bikin Edaran Perilaku Saling Menghargai di BUMN Kementerian BUMN.(Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Kasus pelecehan atau kekerasan seksual sangat berpotensi terjadi di perusahaan, terutama perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN menerbitkan edaran nomor SE-3/MBU/04/2022 tentang kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja atau Respectful Workplace Policy (RWP) dalam rangka menyambut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Kementerian BUMN berkomitmen menyediakan lingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, pelecehan, perundungan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya serta menjunjung tinggi martabat dan harga diri, untuk menjaga produktivitas selama bekerja," ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Jumat (16/4).

Baca Juga:

Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual

Ia mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-undang TPKS oleh DPR RI, mengingat hal itu selaras dengan nilai utama BUMN yakni Akhlak dan juga menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.

Selain itu, kata Erick Thohir, Kementerian BUMN juga memberi perhatian pada penyandang disabilitas, kesetaraan gender, serta mencegah adanya bias dan diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi atau Grup BUMN.

Ia meminta, seluruh direksi memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam menduduki seluruh tingkat jabatan di perusahaan. Surat edaran ini bertujuan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan harmonis.

"Aturan ini menjadi pedoman seluruh insan BUMN untuk berperilaku sopan dan menghindari berperilaku tidak hormat, termasuk perilaku yang akan menyinggung, mengintimidasi, mempermalukan orang lain, berbagai bentuk pelecehan, perundungan, serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang berpotensi merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan," ujar Erick Thohir.

Dalam surat edaran ini, Menteri BUMN meminta direksi BUMN menyusun dan menerapkan RWP di lingkungan Grup BUMN dan mentolerir setiap tindakan diskriminasi, kekerasan, pelecehan di seluruh lingkungan BUMN. Direksi BUMN ditugaskan menyiapkan program strategis maupun taktis dalam penyusunan dan penerapan RWP.

Erick menyampaikan penerapan RWP mencakup penyiapan pola pikir dan kesadaran, kebijakan tindakan pencegahan, publikasi pencegahan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan, serta sistem kewaspadaan atas risiko kejadian.

Dia meminta BUMN memiliki strategi dalam tindakan penanganan meliputi mekanisme pelaporan, investigasi, penanganan dan pendampingan, sanksi dan support system seperti hotline, platform pelaporan, format pelaporan dan investigasi, penyiapan tim profesional pendampingan serta anggaran pendampingan.

Tindakan pengawasan meliputi implementasi keputusan sanksi dan pemenuhan hak-hak korban. Menteri BUMN mewajibkan seluruh insan BUMN mengimplementasikan prinsip-prinsip RWP di lingkungan BUMN dengan menghargai perbedaan dalam lingkungan kerja yang beragam.

Menteri BUMN Erick Thohir. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/pd/pri.
Caption

Erick Thohir ingin memastikan setiap insan BUMN tidak diperlakukan berbeda karena karakteristiknya serta memiliki kesempatan akses sarana dan prasarana yang sama dan adil.

"Direksi BUMN wajib melakukan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran dan menerapkan sanksi secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan pada masing-masing perusahaan," katanya.

Ia pun memerintahkan, seluruh pihak yang menangani kegiatan RWP wajib menjaga dan menjamin kerahasiaan atas segala data dan informasi terkait kejadian pelanggaran, melakukan tindak lanjut atas pelaporan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.

"Bahkan melakukan pendampingan secara terpisah terhadap pihak pelapor dan terlapor selama proses penanganan kasus berlangsung, dan membuat pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan RWP secara berkala," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPR Apresiasi Masyarakat Sipil Bantu Wujudkan UU TPKS

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tren Kepercayaan Publik Terus Menurun, KPK Justru Lihat Ada Sisi Positif
Indonesia
Tren Kepercayaan Publik Terus Menurun, KPK Justru Lihat Ada Sisi Positif

KPK menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan optimisme publik dalam pemberantasan korupsi selama beberapa bulan belakangan.

Satu Massa 'Tersundul' Mobil RAISA, Polisi-Massa Penolak Formula E Bentrok
Indonesia
Satu Massa 'Tersundul' Mobil RAISA, Polisi-Massa Penolak Formula E Bentrok

Diketahui, polisi melarang aksi mereka lantaran Ibu Kota masih PPKM Level 3

Harapan Ketua DPD RI di Tahun 2022
Indonesia
Harapan Ketua DPD RI di Tahun 2022

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, berharap tahun 2022 Indonesia akan lebih baik dari sebelumnya.

PBNU Era Gus Yahya Siap Beking Jokowi Wujudkan IKN Nusantara
Indonesia
PBNU Era Gus Yahya Siap Beking Jokowi Wujudkan IKN Nusantara

IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik masa depan dan NU menginginkan menjadi bagian di dalamnya.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas 2 Ribu Hari Ini
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas 2 Ribu Hari Ini

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali menyentuh angka di atas 2 ribuan per hari.

Chairul Tanjung Ingatkan Media Daerah Tak Andalkan Jakarta untuk Bisa Bertahan
Indonesia
Chairul Tanjung Ingatkan Media Daerah Tak Andalkan Jakarta untuk Bisa Bertahan

Chairman CT Corp Chairul Tanjung memberi wejangan kepada media daerah dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 di Sulawesi Tenggara, Selasa (8/2).

Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri
Indonesia
Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri

Izin yang dikelurkan harus lebih diperketat. Karena, fungsi serta manfaat dari lahan yang akan digarap pun harus jelas.

Gempa Dangkal Magnitudo 6,0 Landa Halmahera Barat
Indonesia
Gempa Dangkal Magnitudo 6,0 Landa Halmahera Barat

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Percepat Perekrutan Novel Baswedan Cs, Polri Siapkan Legalitas
Indonesia
Percepat Perekrutan Novel Baswedan Cs, Polri Siapkan Legalitas

57 mantan pegawai KPK tersebut kini tengah melakukan kelengkapan berkas perekrutan

LaNyalla: Wacana Penundaan Pemilu Bikin Skor Potensi Kemarahan Publik Meningkat
Indonesia
LaNyalla: Wacana Penundaan Pemilu Bikin Skor Potensi Kemarahan Publik Meningkat

Berdasarkan analisa Big Data yang DPD, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode turun dari 28 persen menjadi 23 persen.