Sambut Baik Pencabutan Gugatan Asimiliasi, Menkumham: Waktunya Kita 'Move On' Menkumham Yasonna Laoly (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyambut baik pencabutan gugatan hukum atas kebijakan asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memusatkan energi mengatasi dampak pandemi itu di lingkup Kemenkumham.

"Tentu saya menyambut baik dicabutnya gugatan tersebut. Seperti yang saya yakini dan sampaikan sejak awal, kebijakan asimilasi dan integrasi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Yasonna Laoly dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9).

Baca Juga:

Sejumlah Eks Napi Asimilasi Diberdayakan Bantu Siskamling Cegah Corona

Syarat perdamaian yang diajukan penggugat, seperti dibukanya ruang komunikasi untuk memberikan saran soal asimilasi serta pengetatan syarat pelaksanaan program, kata dia, sudah dterapkan tanpa diminta. Yang paling penting kebijakan itu diambil atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

"Sudah waktunya kita move on dari urusan gugatan asimilasi, kemudian mengalihkan energi yang sebelumnya untuk mengurusi gugatan ini pada pelaksanaan tugas serta fungsi Kemenkumham lainnya demi melayani publik secara maksimal," kata Yasonna.

Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (3/9) mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 102/Pdt.G/2020/PN. Sukt, kemudian memerintahkan panitera pengganti PN Surakarta untuk mencoret perkara itu dari daftar register dan membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Polisi menangkap dua napi asimilasi yang kembali beraksi di Bandung. ANTARA/Bagus Rizaldi

Majelis hakim yang dipimpin Bambang Hermanto mengatakan bahwa salinan akta perdamaian dan penetapan pengadilan diserahkan 1 hari setelah pembacaan penetapan itu.

Gugatan atas kebijakan asimilasi dan integrasi saat wabah COVID-19 itu dilayangkan oleh sekelompok advokat Kota Solo yang tergabung dalam Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.

Gugatan itu dilayangkan kepada Kepala Rutan Kelas I A Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai tergugat II, Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat III, dan Kabapas Surakarta sebagai tergugat IV.

Baca Juga:

Penunjukkan Reinhard Silitonga jadi Ditjen PAS Diduga untuk 'Muluskan' Asimilasi Napi

Sidang pertama dan mediasi gugatan tersebut digelar pada tanggal 25 Juni 2020, berlanjut dengan mediasi pada tanggal 16 Juli 2020.

Sidang penetapan pencabutan perkara itu sedianya dilakukan pekan lalu. Akan tetapi, penetapan dibatalkan karena penggugat prinsipal tidak hadir. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinas Pertanian Solo Bakal Tes Corona Hewan Kurban
Indonesia
Dinas Pertanian Solo Bakal Tes Corona Hewan Kurban

Corona pada hewan bisa menyebabkan hewan sakit diare dan flu.

Ini Perbedaan KRL Yogya-Solo dengan KRL Jabodetabek
Indonesia
Ini Perbedaan KRL Yogya-Solo dengan KRL Jabodetabek

Kereta rel listrik (KRL) relasi Yogyakarta-Solo mulai beroperasi untuk penumpang umum pada Rabu (10/2).

Bubarkan 18 Lembaga, Kajian Pemerintah Harus Matang
Indonesia
Bubarkan 18 Lembaga, Kajian Pemerintah Harus Matang

Anggaran yang semula diperuntukkan bagi 18 lembaga negara itu agar dapat dialokasikan ke kementerian/lembaga lain yang membutuhkan.

Satpam Kantor Hasto Akui Minta Harun Masiku Rendam Ponsel Saat OTT KPK
Indonesia
Satpam Kantor Hasto Akui Minta Harun Masiku Rendam Ponsel Saat OTT KPK

Hal itu diungkapkan Nurhasan saat bersaksi untuk terdawak Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridellina melalui video conference, Kamis (11/6).

Anak Buah Anies Ungkap Sumber Penularan Hingga Timbul 'Klaster Perkantoran'
Indonesia
Anak Buah Anies Ungkap Sumber Penularan Hingga Timbul 'Klaster Perkantoran'

Dari berbagai klaster kasus positif di perkantoran tersebut, harus diterapkan berbagai perlakuan dengan menutup gedung perkantoran

Kemendikbud Buka Pendaftaran Beasiswa Unggulan, Ini Persyaratannya
Indonesia
Kemendikbud Buka Pendaftaran Beasiswa Unggulan, Ini Persyaratannya

Program beasiswa itu dibuka mulai 21 September hingga 3 Oktober.

Hari Raya Iduladha, Jokowi Kurban 2 Ekor Sapi Limosin di Kampung Halaman
Indonesia
Hari Raya Iduladha, Jokowi Kurban 2 Ekor Sapi Limosin di Kampung Halaman

Bantuan secara simbolis diberikan langsung Kementrian Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden RI pada Wali Kota Solo.

Menteri Agama Harap Calon Kepala Daerah Pemenang Pilkada Sosok Amanah
Indonesia
Menteri Agama Harap Calon Kepala Daerah Pemenang Pilkada Sosok Amanah

Menteri Agama Fachrul Razi mengapresiasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang berlangsung aman.

Wisata Pendakian Gunung Lawu Dibuka Kembali Khusus Bagi Pengunjung Asal Jawa Tengah dan DIY
Indonesia
Wisata Pendakian Gunung Lawu Dibuka Kembali Khusus Bagi Pengunjung Asal Jawa Tengah dan DIY

Jalur pendakian tersebut sekarang mulai dibuka pada tanggal 22 Juni.

Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji
Indonesia
Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji

Karyawan PT CNQC Mitra JO mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar segera membuka rekening perusahaan mereka yang tengah mengalami kepailitan.