Sambut Baik Pencabutan Gugatan Asimiliasi, Menkumham: Waktunya Kita 'Move On' Menkumham Yasonna Laoly (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyambut baik pencabutan gugatan hukum atas kebijakan asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memusatkan energi mengatasi dampak pandemi itu di lingkup Kemenkumham.

"Tentu saya menyambut baik dicabutnya gugatan tersebut. Seperti yang saya yakini dan sampaikan sejak awal, kebijakan asimilasi dan integrasi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Yasonna Laoly dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9).

Baca Juga:

Sejumlah Eks Napi Asimilasi Diberdayakan Bantu Siskamling Cegah Corona

Syarat perdamaian yang diajukan penggugat, seperti dibukanya ruang komunikasi untuk memberikan saran soal asimilasi serta pengetatan syarat pelaksanaan program, kata dia, sudah dterapkan tanpa diminta. Yang paling penting kebijakan itu diambil atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

"Sudah waktunya kita move on dari urusan gugatan asimilasi, kemudian mengalihkan energi yang sebelumnya untuk mengurusi gugatan ini pada pelaksanaan tugas serta fungsi Kemenkumham lainnya demi melayani publik secara maksimal," kata Yasonna.

Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (3/9) mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 102/Pdt.G/2020/PN. Sukt, kemudian memerintahkan panitera pengganti PN Surakarta untuk mencoret perkara itu dari daftar register dan membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Polisi menangkap dua napi asimilasi yang kembali beraksi di Bandung. ANTARA/Bagus Rizaldi

Majelis hakim yang dipimpin Bambang Hermanto mengatakan bahwa salinan akta perdamaian dan penetapan pengadilan diserahkan 1 hari setelah pembacaan penetapan itu.

Gugatan atas kebijakan asimilasi dan integrasi saat wabah COVID-19 itu dilayangkan oleh sekelompok advokat Kota Solo yang tergabung dalam Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.

Gugatan itu dilayangkan kepada Kepala Rutan Kelas I A Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai tergugat II, Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat III, dan Kabapas Surakarta sebagai tergugat IV.

Baca Juga:

Penunjukkan Reinhard Silitonga jadi Ditjen PAS Diduga untuk 'Muluskan' Asimilasi Napi

Sidang pertama dan mediasi gugatan tersebut digelar pada tanggal 25 Juni 2020, berlanjut dengan mediasi pada tanggal 16 Juli 2020.

Sidang penetapan pencabutan perkara itu sedianya dilakukan pekan lalu. Akan tetapi, penetapan dibatalkan karena penggugat prinsipal tidak hadir. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPATK Berjanji Profesional Lakukan Pemeriksaan Data-Data Pandora Papers
Indonesia
PPATK Berjanji Profesional Lakukan Pemeriksaan Data-Data Pandora Papers

PPATK masih melakukan analisis terkait pejabat Indonesia yang disebut dalam Pandora Papers itu

Kejagung Minta Polisi Segera Serahkan Munarman
Indonesia
Kejagung Minta Polisi Segera Serahkan Munarman

Kejagung meminta penyidik Densus segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, sesuai Pasal 8 ayat 3b, Pasal 138 ayat 1 dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kondisi Terkini AKBP Dermawan Setelah Dikeroyok Oknum Pemuda Pancasila
Indonesia
Kondisi Terkini AKBP Dermawan Setelah Dikeroyok Oknum Pemuda Pancasila

Berniat baik atur jalannya demo Pemuda Pancasila di depan Gedung DPR RI, dirinya malah jadi korban pengeroyokan oknum ormas tersebut.

Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jabar Baru 17,61 Persen
Indonesia
Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jabar Baru 17,61 Persen

Cakupan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat (Jabar) perlu diperluas dan dipercepat.

Cuaca Ekstrem bakal Landa Jabodetebak, Berpotensi Terjadi Hujan Es
Indonesia
Cuaca Ekstrem bakal Landa Jabodetebak, Berpotensi Terjadi Hujan Es

"Termasuk juga ada hujan es apabila inti kondensasi yang terbentuk di udara itu masih siap jatuh berupa butiran dan tidak sampai ke bumi,” ucapnya.

Ketua DPR: Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Bukti Tidak Ada Penundaan
Indonesia
Ketua DPR: Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Bukti Tidak Ada Penundaan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan peluncuran tahapan tahapan Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Selasa (14/6).

Kunjungi Pasar Gemolong Sragen, Jokowi Bagikan BLT Rp 1,2 Juta
Indonesia
Kunjungi Pasar Gemolong Sragen, Jokowi Bagikan BLT Rp 1,2 Juta

Paket sembako ini juga dibagikan pedagang lain di luar Pasar Gemolong.

Inkonsisten Putusan MK tentang UU Cipta Kerja di Mata PKS
Indonesia
Inkonsisten Putusan MK tentang UU Cipta Kerja di Mata PKS

Alih-alih membatalkannya, MK justru memberikan tenggang waktu 2 tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

5 Gubernur Ikut Kemah Bareng Jokowi di IKN Nusantara
Indonesia
5 Gubernur Ikut Kemah Bareng Jokowi di IKN Nusantara

Kepala Negara mengundang gubernur se-Indonesia ke IKN. Tetapi, hanya lima kepala daerah yang berkemah bersama Jokowi.

Keluh Kesah Emak-emak Harga Pangan Melonjak, Begini Harapannya
Indonesia
Keluh Kesah Emak-emak Harga Pangan Melonjak, Begini Harapannya

Masyarakat mengeluhkan sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga tinggi saat bulan suci Ramadan 1443 Hijriah/2022. Tak tanggung-tanggung kenaikannya ada yang capai 100 persen.