Sambil Dorong-dorongan dengan Polisi, Massa 1812 Lantunkan Selawat Massa 1812 sebelum terlibat dorong-mendorong dengan petugas (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Polisi memukul mundur massa aksi 1812 di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Mereka diminta membubarkan diri. Akibatnya, massa sempat dorong-dorongan dengan polisi.

"Kami meminta untuk tidak berkerumun, silakan membubarkan diri Jakarta masih pandemi," ujar Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto.

Tak lama kemudian mobil komando massa aksi bergerak mundur. Sekitar 50 meter mundur, mobil komando kemudian berhenti.

Baca Juga

Ramai-ramai Tolak Aksi Bela Rizieq Shihab di Istana Negara

Pantauan merahputih.com, Massa yang berada di mobil komando turun. Pada saat itulah aksi polisi dan massa dorong-dorongan. Sambil dorong-dorongan, massa melantukan selawat.

Petugas kepolisian dengan tameng berjaga agar massa tidak maju ke depan Gedung Sapta Pesona. Massa diminta mundur ke arah Jalan Budi Kemuliaan.

Aksi 1812

Sambil berjalan mundur, massa masih melantunkan selawat. Massa yang telah berkumpul di area sekitar Monas untuk menggelar aksi diminta untuk mengikuti rapid test dan rapid antigen.

Kapolsek Metro Gambir Kompol Kade Budiarta mengatakan, beberapa massa ada yang dites COVID-19. Pemeriksaan rapid test dan rapid antigen ini sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan.

"Kami minta, agar bapak dan ibu sekalian untuk tidak berkerumun. Silahkan ikut kami ke posko COVID-19 yang telah kami siapkan untuk menjalani rapid test dan rapid antigen," kata Budi.

Baca Juga

Komnas HAM Telah Minta Keterangan 25 Saksi Terkait 6 Laskar FPI yang Tewas

Budi mengimbau, agar massa yang telah berkumpul ini menerapkan protokol kesehatan. "Selalu gunakan masker secara benar, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan," imbaunya.

Apabila tidak mematuhi protokol kesehatan, maka massa yang berkumpul ini akan dibubarkan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf?
Indonesia
COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf?

"Di Indonesia. Tak kenal budaya minta maaf dan mundur," ucap Ujang

Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam
Indonesia
Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam

Pemerintah berencana mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 10 persen. Salah satunya skema PPN yang bakal diterapkan terhadap sembilan bahan pokok.

BNPB Jamin Penanganan Kesehatan Maksimal bagi Korban Banjir Bandang di NTT
Indonesia
BNPB Jamin Penanganan Kesehatan Maksimal bagi Korban Banjir Bandang di NTT

"Memastikan mereka yang menderita luka ringan atau berat mendapatkan perawatan kesehatan yang maksimal," ujar Doni.

BNPB Minta PSSI dan IBL Pastikan tidak Ada Penonton di Stadion
Olahraga
BNPB Minta PSSI dan IBL Pastikan tidak Ada Penonton di Stadion

Pernyataan ini disampaikan Kepala BNPB yang juga Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo saat menanda tangani nota kesepahaman (MoU) dengan PSSI dan IBL di Jakarta, Kamis (17/9).

Rencana Anies Isolasi Pasien Tanpa Gejala Bakal Bebani Tenaga Medis
Indonesia
Rencana Anies Isolasi Pasien Tanpa Gejala Bakal Bebani Tenaga Medis

Kelelahan membuat kewaspadaan tenaga medis berkurang

Pemprov DKI Kerahkan Mobil Lab Percepat Deteksi COVID-19 di Zona Merah
Indonesia
Pemprov DKI Kerahkan Mobil Lab Percepat Deteksi COVID-19 di Zona Merah

Kolaborasi ini mendapat dukungan pendanaan dari Nama Foundation.

KPK Tahan Bekas Anggota BPK Rizal Djalil
Indonesia
KPK Tahan Bekas Anggota BPK Rizal Djalil

Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR

Gereja Diminta Adakan Perayaan Natal Secara Virtual
Indonesia
Gereja Diminta Adakan Perayaan Natal Secara Virtual

PGI mengimbau gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk merayakan Natal dan tahun baru secara virtual.

Polisi Perpanjang Operasi Madago Raya Tiga Bulan ke Depan
Indonesia
Polisi Perpanjang Operasi Madago Raya Tiga Bulan ke Depan

Satuan Tugas Madago Raya masih memburu 9 DPO MIT

DPR Dorong Evaluasi Sistem Keamanan Kilang Pertamina
Indonesia
DPR Dorong Evaluasi Sistem Keamanan Kilang Pertamina

Komisi VII akan melakukan evaluasi mendalam