Sambangi Kantor PSI, KPK: Tidak ada Jaminan Orang Tidak Korupsi KPK menyambangi kantor DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (16/4). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengajak jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menguatkan kembali nilai-nilai integritas dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi.

Menurutnya, tidak ada jaminan orang tidak akan korupsi. Hal ini disampaikannya saat menyambangi kantor DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (16/4).

“Jadi yang diinsersikan pendidikan antikorupsi bukan hanya siswanya saja, tetapi juga gurunya. Nilai-nilai antikorupsi itu harus diberikan sejak paud sampai maut menjemput. Jaminan orang tidak korupsi itu tidak ada. Orang yang sudah diberikan penghargaan antikorupsi pun masih bisa korupsi,” tegas Wawan.

Baca Juga:

KPK Datangi Kantor PDIP dan PPP

KPK, sambung Wawan, dengan undang-undang baru memiliki strategi pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. KPK menilai penting untuk mendidik masyarakat akan bahaya dan dampak korupsi. Sehingga, KPK juga menggandeng segenap jejaring pendidikan, bukan hanya jenjang pendidikan semata.

Wawan menjelaskan, tujuan kunjungannya beserta jajaran ke DPP PSI adalah untuk mendorong komitmen PSI menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Harapannya, implementasi SIPP akan memelihara nilai-nilai integritas di internal partai.

Melalui SIPP, KPK merekomendasikan partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politisi, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, adanya sistem kaderisasi yang berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai.

“Kenapa Parpol? Alasannya parpol sebagai pencetak pemimpin bangsa atau penentu kebijakan, pembuat undang-undang dan mewakili suara rakyat. Untuk itu, bagaimana kita membentuk atau mengawal agar parpol yang ada sekarang ini menjadi parpol yang antikorupsi,” ujar Wawan.

  KPK menyambangi kantor DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (16/4). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menyambangi kantor DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (16/4). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

KPK berharap, PSI berkomitmen mengisi tools of assessment (ToA) yang ada dalam SIPP. Caranya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang, sesuai dengan jumlah komponen ToA, yang bertugas untuk mengisi ToA. Salah satu dari anggota tim tersebut, pinta Wawan, ditunjuk sebagai narahubung KPK.

Kehadiran KPK diterima oleh Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI Dea Tunggaesti, Bendahara Umum Suci Mayang Sari, dan beberapa anggota pengurus lainnya.

Sependapat dengan KPK, Isyana menyampaikan bahwa pendidikan menjadi salah satu yang utama dan PSI terus mengingatkan kader-kadernya akan nilai-nilai dasar integritas. PSI juga berupaya mengubah persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap parpol. Menurutnya, politik merupakan sesuatu yang mulia apabila berada di tangan orang-orang yang tepat.

“Salah satu yang kami lakukan untuk kaderisasi adalah dengan membuat sekolah kader solidaritas Indonesia. Berhubung pandemi, kami menyiapkannya secara online. Saat ini sudah selesai angkatan pertama. Ke depan, kami juga menyiapkan kader-kader kami untuk menjadi anggota legislatif ataupun staf ahli anggota legislatif,” ujar Isyana.

Baca Juga:

Jadi Tersangka, Kakak Ipar Ridwan Kamil Ditahan KPK

Ditambahkan oleh Dea Tunggaesti bahwa PSI telah menerapkan sistem pengelolaan internal partai yang meliputi sistem rekrutmen dan kaderisasi. Dalam proses rekrutmen, Dea mengaku, PSI senantiasa mengedepankan transparansi.

Terakhir, Wawan meminta agar PSI memasukkan materi antikorupsi dalam sesi-sesi pelatihan kepada kader. Wawan juga berpesan kepada seluruh pengurus DPP PSI yang hadir untuk saling mengingatkan agar jangan mendekati korupsi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tetapkan 2 Legislator Jabar Tersangka Kasus Suap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sembilan Orang Jadi Korban Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar
Indonesia
Sembilan Orang Jadi Korban Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

"Dari masyarakat ada sembilan orang, lima petugas gereja dan empat anggota jemaah. Kejadian saat pelaksanaan Misa Mu Minggu Palma," kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Merdisyam

Panglima TNI Ungkap Temuan Titik Koordinat Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Panglima TNI Ungkap Temuan Titik Koordinat Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air

Keberadaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan utara Jakarta menemui titik terang.

Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri
Indonesia
Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri

Tim penyidik telah memeriksa salah seorang tenaga ahli Iis di DPR, Alayk Mubarrok. Dia diduga mengetahui adanya aliran duit yang diterima Edhy dari eksportir benur.

Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024
Indonesia
Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024

“Selain Ketua Baleg Omnibus law dari Partai Gerindra, saya nilai Golkar dan PDIP bakal terpental pada Pilpres 2024 serta Pilkada serentak,” kata Jerry

KPK Dalami Aliran Duit Suap Benur Ke Perusahaan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Dalami Aliran Duit Suap Benur Ke Perusahaan Edhy Prabowo

Didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan pembelian material untuk pembangunan rumah Tsk EP

Keputusan Menag Batalkan Penyelanggara Haji Menuai Protes dan Kritik
Indonesia
Keputusan Menag Batalkan Penyelanggara Haji Menuai Protes dan Kritik

Sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut

Pemprov DKI Terus Tingkatkan Jumlah RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Terus Tingkatkan Jumlah RS Rujukan COVID-19

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BUMN dan rumah sakit swasta

Satgas Kritik Lemahnya Kinerja 5 Provinsi Dalam Kendalikan COVID-19
Indonesia
Satgas Kritik Lemahnya Kinerja 5 Provinsi Dalam Kendalikan COVID-19

Dari data yang diterima Satgas, kelima provinsi ini memiliki jumlah posko yang tak proporsional. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

WNA yang Datang ke Indonesia Wajib Dikarantina
Indonesia
WNA yang Datang ke Indonesia Wajib Dikarantina

Setelah sampai di Indonesia WNA harus kembali melakukan tes PCR dan melakukan karantina di tempat yang disediakan pemerintah. Selesai karantina WNA tersebut juga harus melakukan tes PCR.

124 Ribu Tiket Kereta Laris Diborong Pelancong, Mayoritas Berwisata ke Yogyakarta
Indonesia
124 Ribu Tiket Kereta Laris Diborong Pelancong, Mayoritas Berwisata ke Yogyakarta

"Momen libur panjang ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pulang kampung dan berlibur. Rute yang menjadi favorit masyarakat adalah rute Jakarta ke Yogyakarta pp dan Jakarta ke Bandung pp," ujar Joni.