Samakan Kerumunan Jokowi di NTT dengan Rizieq Dianggap Logika Berpikir Sesat Kerumunan warga menyambut Presiden Jokowi di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Selasa (23/2) siang. Foto: istimewa.

MerahPutih.com - Sejumlah pihak tak henti-hentinya menarik peristiwa kerumunan warga Maumere saat kunjungan Presiden Jokowi ke dalam kasus kerumunan massa Rizieq Shihab, yang telah berimplikasi sebagai tindak pidana.

Praktisi hukum, Petrus Selestinus menilai, menyamakan peristiwa kerumunan warga di Maumere dengan kasus kerumunan massa Rizieq Shihab, dianggap sebagai logika terbalik.

Baca Juga

Polri Sebut Tak ada Unsur Pidana Saat Kerumunan Kegiatan Jokowi di NTT

"Jelas tidak kompatibel, sesat dan tidak memiliki dasar hukum," kata Petrus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (28/2).

Tindakan ini, lanjut Petrus, bahkan telah merendahkan harga diri dan martabat Presiden Jokowi.

"Termasuk menurunkan indeks kebahagiaan warga Maumere, karena luapan kegembiraan warga Maumere tanpa motif politik dan ideologi," papar Petrus.

Kunjungan kerja Jokowi. (Foto: Antara)
Kunjungan kerja Jokowi. (Foto: Antara)

Petrus mengingatkan, kerumunan massa Rizieq Shihab selalu diisi dengan ceramah yang bersifat agitasi propaganda untuk membangun kekuatan perlawanan terhadap Kekuasaan Pemerintahan.

Sementara, pada peristiwa kerumunan warga di Maumere, tidak terdapat motif politik dan ideologi, tidak ada ceramah atau pidato dari Presiden Jokowi di hadapan warga yang berkerumun.

"Ini murni soal luapan kebahagiaan dan kegembiraan warga Maumere, karena bisa melihat, bertemu dan bertatap muka dengan Presidennya secara lebih dekat," jelas Petrus.

"Sehingga tidak kompatibel jika membandingkan dengan kerumunan massa Rizieq Shihab yang berkonsolidasi untuk gerakan politik," imbuh Petrus.

Seperti diketahui, peristiwa kerumunan di Maumere, terjadi karena warga dikunjungi oleh Jokowi sebagai Presiden RI yang dicintai rakyat dan datang ke NTT (Sumba dan Maumere).

Saat itu Jokowi meninjau hasil kerja pembangunan yang pada gilirannya wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang memilihnya. (Knu)

Baca Juga

Laporan terhadap Jokowi Soal Kerumunan di NTT Kembali Kandas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Puji Kinerja Anies Baswedan Kendalikan Penyebaran Kasus COVID-19 di Jakarta
Indonesia
DPR Puji Kinerja Anies Baswedan Kendalikan Penyebaran Kasus COVID-19 di Jakarta

"Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Anies, karena beliau mampu menerapkan aturan prokes dengan ketat di seluruh sektor sehingga pasien aktif dapat terkendali," ujar Sahroni

Eks Pimpinan KPK Kritik Cara Firli Cs Umumkan Tersangka
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Kritik Cara Firli Cs Umumkan Tersangka

KPK baik pimpinan maupun pegawai digaji menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat

Saat Presiden Jokowi Kecewa Pada Kebijakan PPKM
Indonesia
Saat Presiden Jokowi Kecewa Pada Kebijakan PPKM

Selama 20 hari pelaksanaan PPKM ada penambahan kasus 241.596 atau setiap harinya 12 ribu kasus tambahan.

KPK Periksa Pejabat KKP Terkait Kasus Suap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Periksa Pejabat KKP Terkait Kasus Suap Ekspor Benur

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tujuh tersangka

Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review
Indonesia
Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review

UU Cipta Kerja yang baru diputuskan pada Senin (5/10) lalu itu sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu kelompok.

Pangdam Jaya Beberkan Kondisi Terkini Oknum TNI yang Karang Cerita Dipukuli
Indonesia
Pangdam Jaya Beberkan Kondisi Terkini Oknum TNI yang Karang Cerita Dipukuli

Mantan Gubernur AKMIL ini pun mengatakan kondisi Prada Ilham belum stabil.

Turki Hukum Seumur Hidup Para Pemimpin Kudeta 2016
Dunia
Turki Hukum Seumur Hidup Para Pemimpin Kudeta 2016

Kudeta tersebut dilakukan para pimpinan militer dari sebuah pangkalan udara dekat ibu kota Ankara.

DPR Ogah Tunda Pilkada Serentak 2020
Indonesia
DPR Ogah Tunda Pilkada Serentak 2020

Awalnya Komisi II DPR meminta penundaan Pilkada dilakukan hingga 2021, namun pemerintah beragumentasi tidak ada yang bisa menjamin pandemi Covid-19 kapan akan menurun atau berakhir.

 New Normal di Sektor Pariwisata, Pelanggaran Protokol Kesehatan Disanksi Tegas
Indonesia
New Normal di Sektor Pariwisata, Pelanggaran Protokol Kesehatan Disanksi Tegas

Kepala Dinas Pariwisata Solo, Hasta Gunawan, mengungkapkan Pemkot Solo saat ini terus menggodok terkait teknis pelaksanaan bagi objek wisata berkaitan new normal.

Uni Eropa Janji Berikan Kelebihan Vaksin Buat Negara Miskin
Dunia
Uni Eropa Janji Berikan Kelebihan Vaksin Buat Negara Miskin

Namun, tidak jelas apakah EU akan menyumbangkan atau menjual kelebihan dosisnya.