Sama-Sama Tolak Perppu KPK, PDIP Puji Ketegasan Wapres JK Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menolak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) sudah tepat.

Bahkan, Hasto memuji alasan mengapa JK tidak sepakat dengan Perppu KPK untuk menganulir Revisi UU KPK oleh DPR RI tidak sembarangan.

Baca Juga

Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dilengserkan Karena Perppu, Eks Ketua KPK: Mau Impeachment Pakai Apa?

“Atas dasar pengalaman Pak JK yang luas tersebut, maka PDI Perjuangan sangat memahami mengapa Pak JK berulang kali menyatakan menolak Perppu Revisi UU KPK,” kata Hasto dalam siaran persnya kepada wartawan, Rabu (9/10).

Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto saat mengikuti perayaan ulang tahun ke-16 Lampung Hash House Harriers sekaligus kegiatan mingguannya di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung, Minggu (3/3/2019). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto saat mengikuti perayaan ulang tahun ke-16 Lampung Hash House Harriers sekaligus kegiatan mingguannya di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung, Minggu (3/3/2019). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Selain itu pula, Hasto juga menilai bahwa sebelum adanya Perppu masih ada mekanisme hukum lain yang bisa ditempuh bagi siapapun yang tidak sepakat dengan Revisi UU KPK yang disetujui oleh DPR RI. Mekanisme hukum tersebut adalah judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ketegasan Pak JK di dalam menolak Perppu didukung oleh PDI Perjuangan. Sebab mekanisme konstitusional telah tersedia melalui Mahkamah Konstitusi sehingga jalan ke MK adalah jalan terbaik,” ujarnya.

Baca Juga

Gerindra Akui Tak Bisa Halangi Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Dengan adanya mekanisme JR di MK itu kata Hasto penting untuk menjaga marwah demokrasi dan hukum di Indonesia. Ia memberikan catatan bahwa isu soal KPK tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun selain kepentingan negara.

Wapres JK tidak sepakat pimpinan MPR jadi 10 orang
Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

“Pak JK juga sangat memahami konstruksi hukum nasional dimana KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dengan sifatnya yang independen, sehingga proses penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak bisa diintervensi pihak manapun,” jelasnya.

Baca Juga

Ini Alasan Jokowi Belum Mau Terbitkan Perppu KPK

Jusuf Kalla sebetulnya tidak menolak jika Perppu KPK harus diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Hanya saja menurutnya, Perppu adalah jalan terakhir setelah mekanisme hukum yang konstitusional lainnya sudah dilewati, salah satunya adalah judicial review terhadap pasal-pasal di dalam sebuah undang-undang yang dianggap bermasalah. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Bantah Kunjungan Anies ke Daerah karena Stok Beras Menipis
Indonesia
Pemprov DKI Bantah Kunjungan Anies ke Daerah karena Stok Beras Menipis

"Dan suplainya tidak terganggu,” papar Pamrihadi.

Peringatan PDI Perjuangan Pada Ganjar Pranowo
Indonesia
Peringatan PDI Perjuangan Pada Ganjar Pranowo

Dinamika di internal PDI Perjuangan terkait dengan bursa calon presiden-wakil presiden dalam Pemilu 2024 mendatang tampaknya kian hangat dan memanas.

Lurah di Kota Tangerang Diperintah Awasi Warga Yang Baru Balik Mudik
Indonesia
Lurah di Kota Tangerang Diperintah Awasi Warga Yang Baru Balik Mudik

SIKM wajib dibawa masyarakat yang merupakan pekerja sektor informal maupun non pekerja yang dilengkapi dengan tanda tangan basah atau elektronik dari Lurah domisili.

Anies Susun Usaha Terdampak COVID-19 Yang Tidak Naikkan UMP
Indonesia
Anies Susun Usaha Terdampak COVID-19 Yang Tidak Naikkan UMP

Bagi usaha yang tidak terdampak dia harus mengikuti UMP yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Puluhan Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Sepanjang 2020
Indonesia
Puluhan Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Sepanjang 2020

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNOB, Raditya Jati mengatakan, data BNPB hingga 31 Desember 2020 pukul 15.00 WIB, mencatat 42.762 unit rumah rusak.

Malioboro Bebas Kendaraan Awal November, ini Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Malioboro Bebas Kendaraan Awal November, ini Rekayasa Lalu Lintas

Kawasan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan bebas kendaraan bermotor selama dua minggu pada awal November 2020.

UU Cipta Kerja Diklaim Mudahkan Usaha Syariah
Indonesia
UU Cipta Kerja Diklaim Mudahkan Usaha Syariah

Berdasarkan data pada awal 2020, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Koppontren memiliki total aset hingga Rp6,6 triliun.

Keluar Dari RS UMMI, Rizieq Bikin Surat Pernyataan
Indonesia
Keluar Dari RS UMMI, Rizieq Bikin Surat Pernyataan

Rizieq meninggalkan rumah sakit melalui pintu belakang pada Sabtu malam, 28 November 2020 pukul 20.50 WIB.

KPK Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan
Indonesia
KPK Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan

Sebelumnya, tim pènyidik KPK telah lebih dulu menggeledah ruang kerja Azis Syamsuddin di DPR beserta rumah dinasnya pada Rabu (28/4).

Kepala BNPT Peringatkan Penyebaran Paham Radikal Jadi Ancaman Serius
Indonesia
Kepala BNPT Peringatkan Penyebaran Paham Radikal Jadi Ancaman Serius

Penyebaran paham radikal intoleran yang berujung aksi terorisme di Indonesia tak hanya menyasar kepada masyarakat kekurangan ekonomi.