Salurkan Kemarahan, Warga Korban Banjir Disarankan Ramai-Ramai Gugat Anies Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan mengecek ketinggian air di berbagai pintu air lainnya secara live melalui monitor di Pos Pantau Pintu Air Manggarai, Selasa (25/2/2020) (ANTARA/ Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Pengamat Perkotaan Azas Tigor Nainggolan menyarankan warga Jakarta yang marah karena banjir bisa menggugat Gubernur Anies Baswedan ke pengadilan.

"Bagi warga Jakarta bisa menggugat secara publik dengan metode Gugatan Class Action atau Gugatan Perwakilan Kelompok," kata Azas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/2).

Baca Juga:

Anies Mangkir RDP Banjir, DPR Bandingkan dengan Zaman Jokowi

Azas mengaku kemarahan warga akibat banjir diperoleh berdasarkan bincang-bincang dengan korban banjir. Menurut dia, berdasarkan hasil obrolannya bencana selama lebih dari dua hari itu menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa bagi warga.

Dokumentasi - Banjir merendam kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri di Jakarta, Kamis (2/1/2020). ANTARA/ Nova Wahyudi/wsj.
Dokumentasi - Banjir merendam kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri di Jakarta, Kamis (2/1/2020). ANTARA/ Nova Wahyudi/wsj.

"Mereka kehilangan dan alami kerugian besar, rumah tenggelam, barang pribadi banyak hilang hanyut, anggota keluarga jadi sakit dan stres, tidak dapat bantuan selama di pengungsian secara layak dari pemprov Jakarta," tutur Azas.

Menurut Azas, banyak warga korban banjir kecewa karena tak mendapatkan informasi peringatan dini yang harusnya dilakukan Pemprov Jakarta. Gubernur DKI, lanjut dia, selaku aparatur pemerintah daerah seharusnya bertanggung jawab menjamin keselamatan kehidupan warga daerahnya dari persoalan banjir.

Atas kejadian dan kerugian akibat banjir Jakarta 2020 ini, kata Azas, warga korban terkena banjir dan warga Jakarta secara umum dapat melawan untuk meminta pertanggungjawaban Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta.

Pengamat kritik soal pembelian lem aibon
Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan (Foto: antaranews)

Upaya meminta tanggung jawab kepada Anies Baswedan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara perdata ke pengadilan negeri, merujuk Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab UU Hukum Perdata

"Gugatan PMH itu diajukan dasar adanya atas kelalaian Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta tidak melakukan kewajiban hukumnya dan berakibat menimbulkan kerugian terhadap warga Jakarta," tutur pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu. (Knu)

Baca Juga:

Anggota DPR Semprot Ketidakbecusan Anies Tangani Banjir Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Kasus Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Nyoman Dhamantra Dituntut 10 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Nyoman Dhamantra Dituntut 10 Tahun Penjara

"Perbuatan ini bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun juga telah mencederai amanat yang diembannya selaku legislator yang merupakan 'wakil rakyat'

Deposito Bank DBS Swiss Sunda Empire Terbukti Palsu
Indonesia
Deposito Bank DBS Swiss Sunda Empire Terbukti Palsu

Kesimpulan dipastikan setelah pihaknya mendapat konfirmasi dari Kedutaan Besar Swiss.

  Lima Nama Ini Jadi Kandidat Kuat Bakal Caketum PPP
Indonesia
Lima Nama Ini Jadi Kandidat Kuat Bakal Caketum PPP

Mereka di antaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, politikus senior PPP Akhmad Muqowam, Ketua Fraksi PPP Amir Uskara dan anggota Wantimpres Mardiono.

Pemprov DKI Klaim Telah Beri Layanan Mental Bagi Pasien COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Telah Beri Layanan Mental Bagi Pasien COVID-19

Psikolog dan tenaga kesehatan jiwa di Puskesmas memberikan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psiko sosial melalui telepon dan WhatsApp.

  Menko Polhukam Pastikan Firli Bahuri Bukan Bawahan Kapolri
Indonesia
Menko Polhukam Pastikan Firli Bahuri Bukan Bawahan Kapolri

"Seperti menteri dengan menteri, kan bukan di bawahnya meski satu ini. Kita proporsional saja, itu hak Pak Firli lho untuk tetap menjadi anggota Polri, tapi tidak menjabat apapun di Polri,” kata Mahfud

DPD PAN Solo Bantah Pasang Spanduk Dukungan Purnomo-Teguh
Indonesia
DPD PAN Solo Bantah Pasang Spanduk Dukungan Purnomo-Teguh

Spanduk PAN Solo mendukung pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa di Pilwakot Solo 2020 bertebaran di sejumlah jalan.

KPK Tuntut Bupati Lampung Utara Agung Magkunegara 10 Tahun Bui
Indonesia
KPK Tuntut Bupati Lampung Utara Agung Magkunegara 10 Tahun Bui

Terdakwa diduga menerima suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bersama-sama dan berlanjut.

PDIP Terima Kunjungan Partai Buruh Australia
Indonesia
PDIP Terima Kunjungan Partai Buruh Australia

Hasto bertukar informasi sekaligus mempresentasikan tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM) di internal PDIP

MAKI Minta Nama yang Disebut Dalam Pledoi Terdakwa Jiwasraya Segera Diperiksa
Indonesia
MAKI Minta Nama yang Disebut Dalam Pledoi Terdakwa Jiwasraya Segera Diperiksa

"Semoga dari nota pembelaan terdakwa kemarin aparat penegak hukum bisa membongkar secara terang-benderang kasus korupsi Jiwasraya," kata Boyamin

Gugus Tugas Minta Tiga Lembaga Awasi Bantuan COVID-19
Indonesia
Gugus Tugas Minta Tiga Lembaga Awasi Bantuan COVID-19

Jenderal bintang tiga ini juga mengingatkan kelompok masyarakat untuk tidak mencoba-coba mengambil keuntungan dalam menjalankan usaha berkaitan dengan penanganan COVID-19