Saling Sindir Ketua Komisi III DPR dan Mahfud MD di Kasus Brigadir J Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang mengomentari lebih awal kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, menuai kritik.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto mengatakan sikap diam DPR terkait kasus Brigadir J karena masih menunggu hasil penyidikan Polri.

Baca Juga:

Irjen Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Brigadir J

Pria yang karib disapa Bambang Pacul ini justru mempertanyakan, kinerja Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menurut Bambang, sebagai menteri , Mahfud seharusnya menunggu kinerja Polri dalam pengusutan dugaan pembunuhan Brigadir J.

"Jadi kalau Menko Polhukam ngomong bahwa itu DPR kok tidak ribut justru karena DPR sadar posisi. Kita malah justru bertanya apakah Menko Polhukam itu posisinya memang tukang komentar?," kata Bambang, Kamis (11/8).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mempertanyakan mengapa Mahfud kerap berkomentar di luar batas dalam kasus Brigadir J. Bahkan, Mahfud sempat menyebut Polri akan mengumumkan tersangka ketiga, sebelum Polri mengumumkan secara resmi tersangka tersebut.

"Tersangka belum diumumkan dia udah ngumumkan dulu. Apakah yang begitu itu jadi tugas Menko Polhukam. Saya bertanya sebagai Ketua Komisi III, apakah itu masuk di dalam tupoksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan? Koordinator loh, bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator," tegas Bambang.

Komisi III, kata Bambang, bakal segera memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai masa reses DPR berakhir. Pemanggilan Kapolri guna meminta penjelasan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir J.

“Kan saya bilang, bahwa ini rakyat perlu tahu. Maka nanti pak Kapolri pasti kita undang ke komisi III DPR menjelaskan ini semua,” kata dia.

Baca Juga:

Alasan Polri tidak Beberkan Motif Pembunuhan Brigadir J

Sebagai mitra kerja Polri, kata Ketua Bapillu PDIP ini, Komisi III mempunyai fungsi pengawasan dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja Polri, dalam mengusut kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.

"Komisi itu kan kita punya tiga hak, hak pengawasan, budget dan legislasi. Hak legislasi, kan ada RKUHP yang kemudian diminta untuk lebih terbuka, karena dianggap penting," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam tayangan video Kompas TV, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut DPR RI bersikap cuek terhadap kasus penembakan Brigadir J yang tengah menjadi sorotan publik. Padahal, biasanya DPR RI selalu terdepan dalam memberi komentar.

Menurut Mahfud, pasifnya sikap DPR karena merupakan bagian dari masalah psikopolitik yang ada di Mabes Polri.

"Selama ini, misalnya, saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini mana enggak ada tuh," ujar Mahfud. (Pon)

Baca Juga:

Komisi III bakal Panggil Kapolri soal Pembunuhan Brigadir J

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketum Peradi Bersatu Minta Advokat Jaga Etika, Jangan Remehkan Aparat Hukum
Indonesia
Ketum Peradi Bersatu Minta Advokat Jaga Etika, Jangan Remehkan Aparat Hukum

Seharusnya advokat dalam mengeluarkan pernyataan senantiasa berdasarkan fakta yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan

Dispendukcapil Surabaya Resmi Catat Pernikahan Pasangan Beda Agama
Indonesia
Dispendukcapil Surabaya Resmi Catat Pernikahan Pasangan Beda Agama

Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Surabaya resmi mencatat pernikahan beda agama yang dilakukan pasangan suami istri pada 9 Juni lalu.

PPKM Luar Jawa-Bali: Level 3 Masih 10 Kabupaten/Kota, Nihil Level 4
Indonesia
PPKM Luar Jawa-Bali: Level 3 Masih 10 Kabupaten/Kota, Nihil Level 4

Angka reproduksi kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali juga naik

Sekak Usul PDIP dan PSI, Gerindra Sebut Sinyal Jokowi Setujui Formula E
Indonesia
Sekak Usul PDIP dan PSI, Gerindra Sebut Sinyal Jokowi Setujui Formula E

Gelaran Formula E di Jakarta masih menjadi perbincangan hangat. Joko Widodo memberikan isyarat menyetujui formula e

Dua Tahun Berhenti, Tradisi Pembagian Bubur Samin Banjar Kembali Dilakukan di Solo
Indonesia
Dua Tahun Berhenti, Tradisi Pembagian Bubur Samin Banjar Kembali Dilakukan di Solo

Pembagian bubur samin di Masjid Darussalam ditiadakan selama dua tahun karena pandemi COVID-19.

Setelah 2 Tahun Tutup, Garuda Kembali Buka Penerbangan Sydney-Denpasar
Indonesia
Setelah 2 Tahun Tutup, Garuda Kembali Buka Penerbangan Sydney-Denpasar

Sejak diumumkannya rute penerbangan tersebut sekitar beberapa minggu yang lalu, Garuda telah menerima lebih dari 70 pemesanan.

KKB Pimpinan Lewis Kogoya Bakar Puskesmas dan Rumah di Kabupaten Paniai
Indonesia
KKB Pimpinan Lewis Kogoya Bakar Puskesmas dan Rumah di Kabupaten Paniai

Kamp penampungan pendulang yang ada di Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua, dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Minggu pagi (20/3).

Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani
Indonesia
Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani

Tujuan dibentuknya Dewan Kolonel untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.

Pemerintah Diminta Atasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Diminta Atasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Kesenjangan di bidang pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti. Menurutnya, masalah yang muncul antara lain biaya kuliah sangat mahal.

Puan Sebut Prioritas Pembangunan Nasional Terhambat karena Visi-Misi Pribadi
Indonesia
Puan Sebut Prioritas Pembangunan Nasional Terhambat karena Visi-Misi Pribadi

Politik pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat fokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional.