Saldo Anggaran Lebih 2020 Capai Rp 388,1 triliun Uang Rupiah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan RUU Pertanggungjawaban RUU APBN TA 2020 menyepakati laporan realisasi APBN 2020 di Jakarta, Senin.

Kesepakatan Panja adalah realisasi pendapatan negara tahun 2020 sebesar Rp 1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari APBN yaitu Rp1.699,9 triliun dan belanja negara 2020 adalah Rp 2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari APBN yakni Rp 2.739,1 triliun.

Baca Juga:

APBN Kerja Keras Pulihkan Ekonomi

Anggota Banggar DPR Dewi Asmara menjelaskan, berdasarkan realisasi pendapatan negara yang dibandingkan belanja negara tersebut, maka terdapat defisit anggaran yang berjumlah Rp 947,6 triliun dari APBN 2020 yakni Rp 1.039,2 triliun.

Adapun realisasi pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran mencapai Rp 1.193,2 triliun, yang berarti 114,8 persen dari APBN 2020 sebesar Rp 1.039,2 triliun.

"Berdasarkan defisit anggaran dan pembiayaan anggaran tersebut, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,6 triliun," ujar Dewi.

Rapat DPR. (Foto: Antara)
Rapat DPR. (Foto: Antara)

Selain itu, Dewi menyebutkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2020 adalah sebesar Rp 212,7 triliun dan terdapat penggunaan SAL yakni Rp70,6 triliun.

Ia memaparkan, berdasarkan SAL awal tahun 2020, penggunaan SAL, dan SiLPA 2020, maka terdapat SAL sebelum penyesuaian senilai Rp387,6 triliun, yang kemudian terdapat penyesuaian dan bertambah Rp 400 miliar, sehingga SAL akhir tahun 2020 mencapai Rp388,1 triliun. (*)

Baca Juga:

Terima RUU APBN dari Presiden, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksin Kedua di Bawah 50 Persen, Pemprov Sulteng 'Disemprit' Jokowi
Indonesia
Vaksin Kedua di Bawah 50 Persen, Pemprov Sulteng 'Disemprit' Jokowi

Hingga 18 Februari 2022, pencapaian vaksinasi di Sulteng dosis pertama 86,6 persen, dosis kedua 48,15 persen, dan dosis penguat baru 1,5 persen

Harus Diawasi Orang Tua, Jadi Syarat Anak Masuk Mal
Indonesia
Harus Diawasi Orang Tua, Jadi Syarat Anak Masuk Mal

Warna kuning atau oranye di PeduliLindungi artinya pengunjung telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Sementara warna hijau berarti pengunjung dalam kondisi aman karena telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.

Ganjar Terharu Dengar Kisah Penjual Pecel Asal Pati Berangkat Haji
Indonesia
Ganjar Terharu Dengar Kisah Penjual Pecel Asal Pati Berangkat Haji

ada satu nama yang membuat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terharu.

KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina
Indonesia
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.

Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu  Pondok Pesantren di Berbagai Daerah
Indonesia
Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu Pondok Pesantren di Berbagai Daerah

Yaqut juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pesantren-pesantren di daerah.

1 Korban Tewas Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur Teridentifikasi
Indonesia
1 Korban Tewas Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur Teridentifikasi

Korban merupakan anggota TNI Angkatan Laut bernama Suparno

Dukung MotoGP Mandalika, Pemerintah Siapkan Jaringan 4G dan 5G
Indonesia
Dukung MotoGP Mandalika, Pemerintah Siapkan Jaringan 4G dan 5G

"Jaringan mobile broadband melalui optimalisasi jaringan 4G serta penyediaan 5G Experience dan 5G Showcase,” paparnya.

Pemprov DKI Diminta Segera Tindaklanjuti Temuan Parasetamol di Teluk Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Segera Tindaklanjuti Temuan Parasetamol di Teluk Jakarta

Seharusnya di tengah menyusun upaya revitalisasi, pencegahan terhadap beban pencemaran dilakukan terlebih dahulu

DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan
Indonesia
DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan

"Jangan sampai ada WNI yang luput di data. Keselamatan WNI adalah hal terpenting saat ini," kata Anton

Kepala PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kepala PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

Dalam raker tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mendorong Komisi III mempercepat penetapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.