Salah Satu Pimpinan KPK Diperkarakan ke Kejagung Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Dugaan keterlibatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Tanjungbalai, memasuki babak baru.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Lili Pintauli ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan sangkaan Pasal 36 Jo Pasal 65 Undang-undang KPK.

Baca Juga

ICW Minta KPK Hadirkan Lili Pintauli di Sidang Kasus Tanjungbalai

Pasal tersebut berisi larangan bagi pimpinan KPK untuk berhubungan langsung/tidak langsung dengan pihak berperkara. Dalam pasal itu, diatur mengenai ancaman lima tahun penjara.

"Kami masukan hari ini," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (3/12).

Boyamin menduga Lili melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara, yakni mantan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Dalam laporannya, Boyamin menyertakan sejumlah berita media massa terkait kesaksian mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dalam persidangan.

Robin merupakan terdakwa penerima suap dari Syahrial. Ia mendapat suap dari Syahrial untuk mengurus perkara di KPK. Eks penyidik KPK asal Polri itu kini mengajukan justice collaborator.

Dalam kesaksiannya, Robin mengungkapkan Syahrial pernah bercerita berkomunikasi dengan Lili mengenai kasus yang membelitnya. Dia menyebut Lili pernah menyodorkan nama pengacara untuk membantu Syahrial, yakni Arief Aceh alias Fahri Aceh.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar (Dok. KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Dok. KPK)

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar dua bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku selaku pimpinan lembaga antirasuah oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Ia dinyatakan terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara. Pihak berperkara yang dimaksud yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara dan jual beli jabatan di Kota Tanjungbalai.

Majelis Etik Dewan Pengawas KPK dalam putusannya menyatakan, Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Baca Juga

Kode Lili Pintauli ke Eks Walkot Tanjungbalai: Banyak Berdoa

Lili dinilai terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan, M Syahrial, untuk pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Kota Tanjungbalai.

Sementara terkait hubungan langsung dengan pihak berperkara, Lili dinyatakan terbukti berkomunikasi dengan M Syahrial terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Atas dasar itu, ia dihukum sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa
Indonesia
Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa

Bareskrim Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa.

Kementerian ESDM Kerahkan Teknisi Bantu Cari Nanggala 402
Indonesia
Kementerian ESDM Kerahkan Teknisi Bantu Cari Nanggala 402

Mereka bergabung dengan tim operasi gabungan yang dipimpin Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sejak 22 April 2021 hingga nanti pada 28 April 2021.

Begini Posisi Cadangan Kekayaan Mineral Indonesia dan Investasinya
Indonesia
Begini Posisi Cadangan Kekayaan Mineral Indonesia dan Investasinya

Saat ini Indonesia memiliki 19 unit pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter eksisting, 13 di antaranya adalah smelter nikel.

Pemprov DKI Kembali Berlakukan SIKM, Ini Warga yang Diberikan Izin
Indonesia
Pemprov DKI Kembali Berlakukan SIKM, Ini Warga yang Diberikan Izin

Pemprov DKI Jakarta dipastikan akan menerapkan kembali kebijakan SIKM guna membantu pemerintah pusat dalam aturan larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah.

Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 Tembus lebih dari 20 Ribu
Indonesia
Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 Tembus lebih dari 20 Ribu

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 355 orang

E-Commerce Tumbuh Tinggi, Indonesia Ajukan Diri Jadi Anggota POC
Indonesia
E-Commerce Tumbuh Tinggi, Indonesia Ajukan Diri Jadi Anggota POC

Bank Indonesia memprediksi transaksi e-commerce di Indonesia naik 33,2 persen dari Rp 253 triliun pada 2020, menjadi Rp337 triliun tahun ini.

Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi Senilai Rp 2 Triliun ke IKPP
Indonesia
Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi Senilai Rp 2 Triliun ke IKPP

Bank DKI memimpin kredit investasi secara sindikasi senilai Rp 2 triliun ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP). Kredit sindikasi ini melibatkan 12 Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya.

Kasus Omicron DKI Versi Pusat Beda, Anak Buah Anies Angkat Suara
Indonesia
Kasus Omicron DKI Versi Pusat Beda, Anak Buah Anies Angkat Suara

Perbedaan data sebaran kasus Omicron di DKI itu disebabkan adanya perbedaan cut off data

Warga Mesti Siap Hidup Berdampingan dengan COVID-19
Indonesia
Warga Mesti Siap Hidup Berdampingan dengan COVID-19

Kasus positif COVID-19 di Indonesia hari ini, Selasa (10/8), bertambah 32.081 kasus.