Salah Satu Paslon Pilkada Surabaya Dinyatakan Positif COVID-19 Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/fernandozhiminaicela)

MerahPutih.com - KPU Surabaya mengonfirmasi salah satu pasangan calon Pilkada Surabaya positif COVID-19.

Komisoner KPU Surabaya Soeprayitno mengatakan, pihaknya hari ini menerima surat hasil swab test dari RSUD Soetomo. Isi surat tersebut menyatakan bahwa salah satu bakal pasangan calon di Surabaya dinyatakan positif COVID-19.

Baca Juga:

Massa Simpatisan Machfud-Mujiaman Terobos Masuk Halaman KPU Surabaya

"Saya tidak bisa menyebut nama. Tapi memang, ada bapaslon di Surabaya yang sudah positif COVID-19," kata Soeprayitno.

Dijelaskannya, alasan KPU Surabaya baru bisa memberikan keterangan saat ini karena sebelumnya tidak memiliki landasan kuat.

 Komisoner KPU Surabaya Soeprayitno (kiri). (Foto: MP/Budi Lentera)
Komisoner KPU Surabaya Soeprayitno (kiri). (Foto: MP/Budi Lentera)

"Nah, dengan keluarnya surat dari RSUD dr Soetomo Surabaya tentang hasil swab tersebut, kami mengirim surat ke salah satu bakal paslon tersebut agar melakukan isolasi mandiri hingga 17 September 2020," lanjutnya.

Isolasi mandiri, lanjutnya, tidak hanya untuk bacawali, tapi bacawawali juga. Permintaan isolasi mandiri bakal paslon tersebut merupakan masukan dari pihak RSUD dr Soetomo Surabaya.

Baca Juga:

18 Pegawai Radio Suara Surabaya Positif COVID-19

Selanjutnya, di antara tanggal 18-19 September akan dilakukan swab ulang.

"Dan jika hasilnya sudah negatif, bisa dilanjutkan pemeriksaan kesehatan bakal paslon. Tetapi, jika hasilnya masih positif, maka isolasi mandiri ditambah tiga hari lagi. Sedangkan pada tanggal 21-22 September akan dilakukan tes psikoligi dan kesehatan," tutupnya.

Diketahui, dari hasil kehadiran tes kesehatan tahap dua dan psikotes, pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman, memang belum hadir. Sementara, pasangan Eri - Armuji, sudah hadir pada tes kesehatan, dan sudah mengumumkan jika hasil swab-nya negatif. (Bud Lentera/Jawa Timur)

Baca Juga:

Massa Pendukung Ery-Armuji Abaikan Protokol Kesehatan di KPU Surabaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Belum Berpikir Bubarkan OJK
Indonesia
Pemerintah Belum Berpikir Bubarkan OJK

Saat ini pemerintah pusat ingin setiap lembaga negara fokus pada tugasnya masing-masing sesuai perundang-undangan.

Satgas Kaji Sasaran Prioritas Penerima Vaksin COVID-19
Indonesia
Satgas Kaji Sasaran Prioritas Penerima Vaksin COVID-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito memastikan, pemerintah sedang mengkaji kelompok prioritas yang akan diutamakan menerima vaksinasi.

Jelang Penerapan PSBB di Jakarta, Wartawan Balkoters Beri Bantuan Alat Kesehatan
Indonesia
Jelang Penerapan PSBB di Jakarta, Wartawan Balkoters Beri Bantuan Alat Kesehatan

Wartawan Balai Kota mengimbau agar warga yang tidak menjalankan WFH tetap melaksanakan protokol kesehatan.

 Periksa Wahyu Setiawan, KPK Dalami Sumber Dana Suap Harun Masiku
Indonesia
Periksa Wahyu Setiawan, KPK Dalami Sumber Dana Suap Harun Masiku

Penyidik juga melanjutkan pemeriksaan kepada tersangka WS dan tersangka ATF terkait dengan rangkaian perbuatan penerimaan uang yang diterima dari Saiful Bahri dan tersangka HM (Harun Masiku)

 Jaksa Masih Terus Teliti Berkas Perkara Kasus Penyerangan Novel Baswedan
Indonesia
Jaksa Masih Terus Teliti Berkas Perkara Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Penerbitan Surat P-16 merupakan tindak lanjut atas diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) No B/24261/XII/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2019 dari Polda Metro Jaya.

Libur Tahun Baru Islam, Penumpang Kereta Api Melonjak
Indonesia
Libur Tahun Baru Islam, Penumpang Kereta Api Melonjak

PT KAI Daop 1 Jakarta tetap konsisten menerapkan prosedur pencegahan COVID-19 baik di area Stasiun dan perjalanan KA di atas KA.

Berkomplot dengan Mafia, Anak Tega Palsukan Sertifikat Tanah Ayahnya
Indonesia
Berkomplot dengan Mafia, Anak Tega Palsukan Sertifikat Tanah Ayahnya

Untuk memudahkan pengurusan, pelaku menggunakan orang yang mengaku orangtuanya

Empat Tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 Buka Celah Politik Uang
Indonesia
Empat Tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 Buka Celah Politik Uang

Empat tahapan Pilkada 2020 disinyalir memiliki titik paling rawan terjadinya praktik politik uang.

Hakim Tolak Eksepsi Pinangki
Indonesia
Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Pinangki Sirna Malasari atas kasus suap Djoko Tjandra

Ahli Hukum: Pemakzulan Presiden Sudah Diatur
Indonesia
Ahli Hukum: Pemakzulan Presiden Sudah Diatur

Mungkin ini dilakukan oleh barisan sakit hati