Salah Satu Direkturnya Jadi Tersangka, PT Krakatau Steel Janji Kooperatif ke KPK Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim (ketiga kiri) dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Minggu (24/3/2019). (ANTARA/M Razi Rahman)

Merahputih.com - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim menyatakan, pihaknya mendukung dan akan kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami akan kooperatif, di mana kita mendukung apapun yang kiranya akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Silmy Karim saat konferensi pers di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Minggu (24/3).

Silmy menyatakan ketika dirinya ditawarkan menangani Krakatau Steel, dia menyatakan dasar untuk melakukan hal itu adalah dengan menerapkan transformasi ke arah penerapan "Good Corporate Governance" (GCG), yang dinilai merupakan modal kuat untuk mengembalikan kejayaan Krakatau Steel.

Untuk itu, Silmy juga mengajak baik dalam hal-hal formal maupun informal dalam menyebarkan semangat pembenahan ini melalui berbagai upaya perbaikan dari segala lini perusahaan BUMN tersebut.

"Saya selaku pimpinan dan rekan kerja sangat prihatin (terhadap operasi tangkap tangan KPK) dan ini tentunya kami tidak ingin terjadi. Kami cukup kaget, terus terang BoD (dewan direksi) sangat baik dan sangat kompak dalam membangun kembali kejayaan Krakatau Steel," jelas dia.

Namun, ia menegaskan pihaknya akan mendukung apapun yang dilakukan oleh KPK karena bagaimanapun penegakan hukum merupakan salah satu tonggak yang dibawa pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sebagai dasar membangun bangsa.

Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (23/3). ANTARA FOTO/Rivan Awal Linggaa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat tersangka terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero).

KPK menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi korupsi dan kemudian berdasarkan bukti-bukti awal melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga melakukan OTT di Jakarta, Jumat (22/3).

"Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka dlsimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (23/3).

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni diduga sebagai penerima Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel WNU dan dari pihak unsur swasta yaitu AMU.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, sebagaimana dikutip Antara, yaitu KSU dan KET dari pihak swasta.

Sebagai pihak yang diduga penerima WNU dan AMU, keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi KSU dan KET disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Terapkan PSBB Total, Gerindra: Sangat Dilematis
Indonesia
Anies Terapkan PSBB Total, Gerindra: Sangat Dilematis

Perekonomian Jakarta akan terus anjlok dengan penerapan pembatasan aktivitas dalam PSBB total.

Libur Tahun Baru Islam, Penumpang Kereta Api Melonjak
Indonesia
Libur Tahun Baru Islam, Penumpang Kereta Api Melonjak

PT KAI Daop 1 Jakarta tetap konsisten menerapkan prosedur pencegahan COVID-19 baik di area Stasiun dan perjalanan KA di atas KA.

Erick Perintahkan Semua BUMN Wajib Miliki Sertifikasi Anti Penyuapan
Indonesia
Erick Perintahkan Semua BUMN Wajib Miliki Sertifikasi Anti Penyuapan

Kinerja direksi akan dinilai dan dievaluasi berdasarkan kontrak manajemen berbasis indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI).

168 Ribu Warga Berstatus Kasus Aktif COVID-19
Indonesia
168 Ribu Warga Berstatus Kasus Aktif COVID-19

Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Rabu (10/2), pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 8.776 kasus baru.

Belajar Daring di Tengah Pandemi, 1.500 Siswa Miskin Solo Diberi Smartphone Gratis
Indonesia
Belajar Daring di Tengah Pandemi, 1.500 Siswa Miskin Solo Diberi Smartphone Gratis

Siswa kurang mampu tidak bisa maksimal belajar daring karena keterbatasan fasilitas.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Bikin Alat Vital Memanjang Sampai 3 Inchi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Bikin Alat Vital Memanjang Sampai 3 Inchi

Salah satu bukti bahwa studi itu telah diedit terlihat dari adanya kesamaan metode

Pemkot Makassar Bakal Gunakan Kapal Pelni Buat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Pemkot Makassar Bakal Gunakan Kapal Pelni Buat Isolasi Pasien COVID-19

Kapal yang dijadikan isolasi apung terpadu ini akan ditempatkan di sekitar Pantai Losari-CPI, untuk memudahkan pihak Pemkot Makassar melakukan pengawasan

Pasca Serangan Teror di Katedral Makassar, Sidang Rizieq Shihab Diperketat
Indonesia
Pasca Serangan Teror di Katedral Makassar, Sidang Rizieq Shihab Diperketat

Pengunjung sidang Rizieq Shihab yang hadir di PN Jaktim juga akan diseleksi ketat

Tim Hukum Rizieq Datangi Kejagung, Bermaksud untuk Tabayyun?
Indonesia
Tim Hukum Rizieq Datangi Kejagung, Bermaksud untuk Tabayyun?

Peristiwa tersebut disebutnya semata-mata ingin memperjuangkan hak terdakwa

Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana
Indonesia
Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana

Di UU Pilkada maupun peraturan KPU tidak mengatur sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan tapi ada UU lain di luar UU pilkada