Salah Ketik Naskah UU Ciptaker, Yusril: Tetap Sah dan Mengikat Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra, saat menghadiri Muktamar Pemuda PBB, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat malam (28/2/2020). ANTARA

MerahPutih.com - Permasalahan salah ketik dalam naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai tidak berpengaruh terhadap norma yang diatur di dalamnya.

"Saya berpendapat kalau kesalahan itu hanya salah ketik saja tanpa membawa pengaruh kepada norma yang diatur dalam undang-undang itu," kata Ahli Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Yusril menilai, UU 11/2020 tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun terdapat kesalahan ketik sebelumnya. Dia menyarankan pemerintah dan Pimpinan DPR dapat mengadakan rapat memperbaiki salah ketik tersebut.

Baca Juga

'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'

"Maka Presiden (bisa diwakili Menko Polhukam, Menkumham, atau Mensesneg) dan Pimpinan DPR dapat mengadakan rapat memperbaiki salah ketik seperti itu," ujarnya.

Yusril mengungkapkan, naskah yang telah diperbaiki itu nantinya diumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk dijadikan sebagai rujukan resmi.

UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).
UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

Sehingga, kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menandatangani ulang naskah undang-undang yang sudah diperbaiki salah ketiknya itu.

"Mensesneg yang segera mengetahui hal tersebut karena harus membaca naskah RUU secara teliti sebelum diajukan ke Presiden untuk ditandatangani, biasanya melakukan pembicaraan informal dengan DPR untuk melakukan perbaikan teknis," kata Yusril.

Kemudian, lanjut Yusril, setelah diperbaiki diajukan lagi ke Presiden dengan memo dan catatan dari Mensesneg. Menurut Yusril, kesalahan ketik kali ini memang beda lantaran kesalahan itu baru diketahui setelah Presiden Jokowi menandatanganinya

Baca Juga

Jawaban KSP Soal 'PKWT Semur Hidup' di UU Ciptaker

"Dan naskahnya telah diundangkan dalam Lembaran Negara," tutup Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebaran Corona di Indonesia Meluas Dipicu Penularan Orang Tanpa Gejala
Indonesia
Sebaran Corona di Indonesia Meluas Dipicu Penularan Orang Tanpa Gejala

Masih ada daerah yang menunjukkan tren penambahan kasus positif corona semakin tinggi.

KPK Amankan Duit Rp440 Juta Terkait Kasus Bupati Banggai Laut
Indonesia
KPK Amankan Duit Rp440 Juta Terkait Kasus Bupati Banggai Laut

"Setelah dihitung tim penyidik, jumlah uang yang diamankan dalam giat geledah tersebut senilai sekitar Rp440 juta terdiri dari mata uang rupiah dan asing," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Gegara Corona, Polisi Dilarang Pergi ke Luar Kota bahkan Mudik Lebaran
Indonesia
Gegara Corona, Polisi Dilarang Pergi ke Luar Kota bahkan Mudik Lebaran

Surat telegram ini harus dipatuhi karena berlaku bagi semua anggota Polri juga PNS Polri.

Sistem PPDB Online Bikin Bingung Orang Tua Murid
Indonesia
Sistem PPDB Online Bikin Bingung Orang Tua Murid

Pengaduan diterima KPAI mulai 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2020.

Positif COVID-19, Dahlan Iskan Masuk Isolasi RS di Surabaya
Indonesia
Positif COVID-19, Dahlan Iskan Masuk Isolasi RS di Surabaya

Dahlan Iskan memiliki riwayat medis transplantasi hati di tahun 2007

Isu Pergantian Menteri Mencuat, Ketum Golkar Airlangga Sambangi Prabowo
Lainnya
Isu Pergantian Menteri Mencuat, Ketum Golkar Airlangga Sambangi Prabowo

Kedatangan para politisi pendukung pemerintah ini, langsung disambut oleh Prabowo dengan saling menempelkan siku tangan mereka.

Budi Karya Sumadi Puas dengan Protokol Kesehatan Bandara YIA
Indonesia
Budi Karya Sumadi Puas dengan Protokol Kesehatan Bandara YIA

Kemenhub juga sedang menyediakan infrastruktur antarmoda, seperti bus, dan kereta api

RUU Cipta Kerja Diprotes, Bahlil: Seolah Negara Ini Mau Bubar Saja
Indonesia
RUU Cipta Kerja Diprotes, Bahlil: Seolah Negara Ini Mau Bubar Saja

Investasi akan membuka lapangan kerja bagi lulusan-lulusan perguruan tinggi. Pasalnya, lulusan baru itu tentu tidak akan terserap seluruhnya menjadi pegawai negeri sipil atau perusahaan BUMN.

Ini Pihak-Pihak yang Diizinkan Keluar-Masuk Jabodetabek oleh Pergub Anies
Indonesia
Ini Pihak-Pihak yang Diizinkan Keluar-Masuk Jabodetabek oleh Pergub Anies

Anies Baswedan mengeluarkan aturan larangan warga DKI keluar wilayah. Hal itu diambil untuk menekan penyebaran COVID-19.

Menag Gus Yaqut Punya Tugas Berat Meredam Intoleransi
Indonesia
Menag Gus Yaqut Punya Tugas Berat Meredam Intoleransi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mewanti-wanti jangan sampai perlakuan diskriminatif atas nama agama justru muncul dari Kemenag.