Salah Ketik Naskah UU Ciptaker, Yusril: Tetap Sah dan Mengikat Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra, saat menghadiri Muktamar Pemuda PBB, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat malam (28/2/2020). ANTARA

MerahPutih.com - Permasalahan salah ketik dalam naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai tidak berpengaruh terhadap norma yang diatur di dalamnya.

"Saya berpendapat kalau kesalahan itu hanya salah ketik saja tanpa membawa pengaruh kepada norma yang diatur dalam undang-undang itu," kata Ahli Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Yusril menilai, UU 11/2020 tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun terdapat kesalahan ketik sebelumnya. Dia menyarankan pemerintah dan Pimpinan DPR dapat mengadakan rapat memperbaiki salah ketik tersebut.

Baca Juga

'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'

"Maka Presiden (bisa diwakili Menko Polhukam, Menkumham, atau Mensesneg) dan Pimpinan DPR dapat mengadakan rapat memperbaiki salah ketik seperti itu," ujarnya.

Yusril mengungkapkan, naskah yang telah diperbaiki itu nantinya diumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk dijadikan sebagai rujukan resmi.

UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).
UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

Sehingga, kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menandatangani ulang naskah undang-undang yang sudah diperbaiki salah ketiknya itu.

"Mensesneg yang segera mengetahui hal tersebut karena harus membaca naskah RUU secara teliti sebelum diajukan ke Presiden untuk ditandatangani, biasanya melakukan pembicaraan informal dengan DPR untuk melakukan perbaikan teknis," kata Yusril.

Kemudian, lanjut Yusril, setelah diperbaiki diajukan lagi ke Presiden dengan memo dan catatan dari Mensesneg. Menurut Yusril, kesalahan ketik kali ini memang beda lantaran kesalahan itu baru diketahui setelah Presiden Jokowi menandatanganinya

Baca Juga

Jawaban KSP Soal 'PKWT Semur Hidup' di UU Ciptaker

"Dan naskahnya telah diundangkan dalam Lembaran Negara," tutup Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan
Indonesia
Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan

Menko Polhukam, Mahfud MD menepis anggapan yang menyebut pemerintah lambat dalam menangani kisruh Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara. Mahfud menilai kinerja pemerintah terkait kisruh PD sudah cepat.

DPR Belum Sepakat soal Ambang Batas Parlemen
Indonesia
DPR Belum Sepakat soal Ambang Batas Parlemen

Pasalnya, setiap fraksi memiliki pandangannya masing-masing.

Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan
Indonesia
Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan

Tugas Dewas KPK itu diatur dalam Pasal 37b UU KPK

Anies Diminta Tempatkan Pengungsi Banjir di Hotel
Indonesia
Anies Diminta Tempatkan Pengungsi Banjir di Hotel

Protokol kesehatan harus diutamakan

Santri Bikin Aplikasi NU Hub Digital Valley
Indonesia
Santri Bikin Aplikasi NU Hub Digital Valley

Pemilihan Surabaya sebagai lokasi peluncuran aplikasi tersebut lantaran Surabaya merupakan tempat NU Hub Digital Valley.

Vaksin Bandung Sejak Zaman Hindia Belanda
Indonesia
Vaksin Bandung Sejak Zaman Hindia Belanda

Fokus Bio Farma dalam penelitian vaksin membuahkan hasil signifikan mulai 1997. Tahun tersebut Bio Farma mendapatkan Pra-Kualifikasi WHO untuk 12 jenis vaksin sehingga bisa memasuki pasar ekspor.

Perkara Penghapusan 'Red Notice', Bareskrim Periksa Anak Buah Yasonna
Indonesia
Perkara Penghapusan 'Red Notice', Bareskrim Periksa Anak Buah Yasonna

Penyidik bakal meminta keterangan terhadap saksi soal kronologi surat penyampaian penghapusan 'red notice' Interpol atas nama Djoko Soegiarto Tjandra

Pemprov DKI Klaim Jalur Zonasi Masuk Sekolah Sudah dari 2017
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Jalur Zonasi Masuk Sekolah Sudah dari 2017

Ibukota Jakarta memiliki demografi yang unik

Pembukaan Wisata Bali Bagi Asing Harus Hati-hati
Indonesia
Pembukaan Wisata Bali Bagi Asing Harus Hati-hati

Pemerintah harus melakukan pengecekan ganda (double screening) terhadap wisatawan, terutama asing, yang akan berkunjung ke Pulau Dewata itu.

Kabaharkam Polri Minta Tim Gabungan Perluas Pencarian Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
Kabaharkam Polri Minta Tim Gabungan Perluas Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Komjen Agus berpesan agar selalu mengecek kesiapan dan kesehatan anggota.