Salah Kaprah Pemprov DKI Pakai Ganjil Genap 'Rem Darurat' Tangani COVID-19 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyampaikan PSBB transisi, Rabu (1/7/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Merahputih.com - Penambahan angka kasus positif corona terus meningkat di DKI Jakarta. Ini membuat Jakarta kembali menempati urutan pertama provinsi dengan kasus positif COVID-19 di Indonesia.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah kembali menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan pribadi dengan dalih untuk menangani pandemi COVID-19 di Jakarta.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta nomor: 51 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat.

Baca Juga:

Fraksi Golkar Sarankan Anies Perpanjang PSBB Transisi dengan Pengawasan Ketat

Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan, sebenarnya penerapan sistem ganjil genap bagi kendaraan mobil pribadi di Jakarta sudah dilakukan sejak tanggal 3 Agustus 2020 lalu.

“Belum ada evaluasi atas penerapan ganjil genap bagi mobil pribadi ini, Anies sudah terdengar akan menerapkan Ganjil Genap sepanjang hari. Ini tidak efektif menekan angka kasus COVID-19 di Jakarta,” ujar Tigor dalam keterangan resminya, Minggu (23/8).

Tak hanya itu, Anies juga malah berencana akan menerapkan sistem ganjil genap kepada penggunaan sepeda motor di Jakarta.

Tigor pun menyarankan agar Anies seharusnya melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan masa transisi dan melaksanakan protokol kesehatan secara baik.

“Pelanggaran pembatasan masa transisi seperti jam kerja dan jumlah pekerja yang bekerja di Jakarta. Lalu protokol kesehatan semisal tidak memakai masker saja masih sering terjadi di Jakarta. Ini yang harus diawasi sebenarnya,” katanya.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan. (Foto: MP/John Abimanyu)

Tigor juga menjelaskan bahwa kebijakan ganjil genap tak ada kaitan sama sekali dengan upaya penganan pandemi corona di Jakarta.

“Penggunaan dan pengaturan penggunaan ganjil genap sebagai rem emergensi pada masa pandemi COVID-19 adalah salah,” ujarnya.

Ia mengatakan, yang menjadi pemicu pengguna kendaraan pribadi itu tinggi karena masyarakat sudah dipaksa kembali untuk bekerja secara penuh seperti di perkantoran pemerintah dan swasta. Saat ini ribuan perkantoran di Jakarta melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.

“Seharusnya pada masa transisi ini perkantoran hanya boleh mengoperasikan pekerjanya sebesar 50 persen saja. Tetapi faktanya perkantoran atau perusahaan itu memperkejakan pekerjanya 100 persen dan ini yang menyebabkan tingginya pergerakan masyarakat di Jakarta dan ke Jakarta,” katanya.

Ia pun meminta agar Anies dan aparat Pemprov DKI Jakarta harus tegas dan teliti mengawasi penerapan PSBB masa transisi. Tujuannya agar perkantoran atau perusahaan taat menerapkan operasional pekerjanya dan protokol kesehatan bisa diterapkan secara baik di Jakarta.

“Jadi Anies, berhentilah menekan dan menyalahkan masyarakat dalam kasus gagalnya Jakarta menangani pandemi COVID-19,” ujarnya.

Baca Juga

Kasus Corona Melonjak, DPRD: Kemungkinan Anies Ambil Langkah Darurat

Untuk diketahui, jumlah kasus COVID-19 di Jakarta sekarang sudah ini bertambah menyentuh angka 641 kasus positif.

Tingginya penambahan tersebut, sekarang ini total kasus positif COVID-19 di Jakarta sudah mencapai angka 32.398 kasus per Sabtu (22/8). Jakarta pun masih menempati peringkat pertama terbanyak kasus positif di tanah air. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyaluran Stimulus Subsidi Listrik Dampak COVID-19 Sudah Rp 6,75 Triliun
Indonesia
Penyaluran Stimulus Subsidi Listrik Dampak COVID-19 Sudah Rp 6,75 Triliun

Khusus untuk pembebasan biaya beban, abonemen, dan pembebasan ketentuan rekening minimum, pemberian stimulus akan diberikan secara otomatis dengan memotong tagihan rekening listrik konsumen sosial, bisnis dan industri.

Pembantaian Satu Keluarga di Sigi Bukti Negara Tak Hadir Melindungi Warga
Indonesia
Pembantaian Satu Keluarga di Sigi Bukti Negara Tak Hadir Melindungi Warga

"Kelompok MIT ini sudah beberapa kali melakukan aksi teror dengan memenggal kepala orang yang dianggap sebagai musuh," jelas Stanislaus

Usai Demo UU Cipta Kerja, PKL Malioboro Meliburkan Diri
Indonesia
Usai Demo UU Cipta Kerja, PKL Malioboro Meliburkan Diri

Sehari usai demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, sebagian besar PKL dan pedagang toko di sepanjang kawasan Malioboro tutup.

Sistem Kemitraan Perkuat UMKM
Indonesia
Sistem Kemitraan Perkuat UMKM

Sistem kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putra Ahok Ancam Laporkan Balik Ayu Thalia
Indonesia
Putra Ahok Ancam Laporkan Balik Ayu Thalia

"Saya minta AT untuk minta maaf karena fitnah saya dan keluarga saya. Jika dalam 24 jam nggak ada itikad baik minta maaf, maka saya akan bawa hal ini ke ranah hukum," ujar Ramzy membacakan pesan Sean.

Polisi Ciduk Pelaku Penganiayaan di Salemba
Indonesia
Polisi Ciduk Pelaku Penganiayaan di Salemba

Kapolsek Senen, Kompol Ewo Samono mengatakan, aksi penganiyaan itu dilakukan karena adanya dendam lama

Upaya Kudeta di Demokrat Diduga Ulah Kelompok Barisan Sakit Hati terhadap SBY
Indonesia
Upaya Kudeta di Demokrat Diduga Ulah Kelompok Barisan Sakit Hati terhadap SBY

Orang-orang tersebut merasa kecewa dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan ketua umum sekaligus pendiri partai.

Masjid Istiqlal Batal Gelar Salat Idul Fitri
Indonesia
Masjid Istiqlal Batal Gelar Salat Idul Fitri

Masjid Istiqlal Jakarta memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan Salat Id Idul Fitri 1442 Hijriah.

Lima Mahasiswa ITS Temukan Alat Pencegah Illegal Fishing
Indonesia
Lima Mahasiswa ITS Temukan Alat Pencegah Illegal Fishing

Teknologi temuan mereka kali ini diberi nama Humanless Underwater Sensors Technology (HUST).

Sespri Edhy Prabowo Diduga Pinjam Perusahaan untuk Dapat Izin Ekspor Benur
Indonesia
Sespri Edhy Prabowo Diduga Pinjam Perusahaan untuk Dapat Izin Ekspor Benur

Peminjaman perusahaan diduga dilakukan Andreau untuk mendapatkan izin