Salah Ambil Keputusan Soal COVID-19, Ekonomi Indonesia Terpuruk Makin Dalam Pelaksanaan tes cepat dan tes swab di Pasar Bogor Kota Bogor (ANTARA/HO/Pemkot Bogor)

Merahputih.com - Anggota DPR Syaifullah Tamliha menilai, pemerintah harus hari-hati dalam mengambil kebijakan bidang ekonomi di tengah pademi COVID-19. Harusnya, kebijakan yang diputuskan benar-benar mempunyai dampak positf untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.

"Jika salah mengambil keputusan perekonomian Indonesia bisa terpuruk semakin dalam," kata Syaifullah dalam keteranganya, Selasa (19/5).

Baca Juga

DPR Sahkan Perppu COVID-19, MAKI: Lebih Mantap Untuk Menggugatnya

Menurut Syaifullah, kebijakan yang salah satu kebijakan yang berpotensi memberikan dampak negatif adalah adanya wacana Bank Indonesia untuk mencetak uang dalam jumlah besar yaitu Rp 600 triliun.

Ia sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional.

"Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru, hiper inflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965," jelas Syaifullah.

Sampel darah pasien corona virus (Foto: Antara)

Ia mengingatkan, pada tahun 1965, pencetakan uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Soekarno.

"Hal ini harus dihindari," terang politikus PPP ini.

Salah satu alternatif kebijakan yang bisa dipilih untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia di tengah pademi Covid 19 ini adalah dengan memberikan stimulus dalam bentuk modal kerja bagi UMKM, karena UMKM terbukti menjadi garda terdepan dalam meningkatkan konsumsi domestik di dalam negeri.

"Pemerintah juga bisa memberikan pelatihan penjualan barang secara online bagi UMKM," terang dia.

Baca Juga

MAKI Bakal Gugat Lagi Jika Perppu COVID-19 Disahkan Menjadi UU

Ia menjelaskan, stimulus dan pelatihan ini akan membuat UMKM bisa tetap bertahan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Mereka bisa tetap berproduksi dan memasarkan barangnya dari rumah ke rumah. Dengan cara itu pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, dan ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk jauh," tutup Syaifullah. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Mahfud MD Sebut Pelaku Bom Katedral Makassar Pecatan Polisi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Mahfud MD Sebut Pelaku Bom Katedral Makassar Pecatan Polisi

Berdasarkan keterangan tanggal dan jam, tidak ditemukan artikel dengan tampilan sampul serta judul seperti demikian.

Mahfud Tegaskan Bom Bunuh Diri di Gereja Bukan Perjuangan Agama
Indonesia
Mahfud Tegaskan Bom Bunuh Diri di Gereja Bukan Perjuangan Agama

Kalau pelakunya mengatasnamakan perjuangan agama tertentu berarti dia telah beragama secara salah.

Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa
Indonesia
Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa

SARA (Suku Agama Ras Antar Golongan) menjadi penghambat dalam kemajuan suatu bangsa

340 Juta Vaksin COVID-19 Bakal Masuk Indonesia, Jokowi: Negara Lain Sejuta Saja Belum Dapat
Indonesia
340 Juta Vaksin COVID-19 Bakal Masuk Indonesia, Jokowi: Negara Lain Sejuta Saja Belum Dapat

Komitmen tersebut merupakan buah kesepakatan awal antara pemerintah melalui Bio Farma dengan pihak-pihak lain

Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal
Indonesia
Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal

Gudung DPRD DKI Jakarta ditutup sementara selama 7 hari menyusul ada anggota terpapar COVID-19.

Bentuk Utang Budi Politik Anies: Tak Potong Gaji dan Tunjangan TGUPP
Indonesia
Bentuk Utang Budi Politik Anies: Tak Potong Gaji dan Tunjangan TGUPP

Sangat tak adil bila Pemprov DKI tebang piling TGUPP diistimewakan

Energy Watch: Seharusnya Awal Mei Harga BBM Turun
Indonesia
Energy Watch: Seharusnya Awal Mei Harga BBM Turun

Pertamina cukup banyak membantu pemerintah dalam rangka penanganan COVID -19

231 Ulama dan Tokoh Jabar Terima Vaksin COVID-19 di Gedung Pakuan
Indonesia
231 Ulama dan Tokoh Jabar Terima Vaksin COVID-19 di Gedung Pakuan

Sebanyak 231 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat, menerima vaksinasi COVID-19 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (10/3)

Ganja Masuk Komoditas Binaan di 2006, Petani Belum Dilegalkan
Indonesia
Ganja Masuk Komoditas Binaan di 2006, Petani Belum Dilegalkan

"Ganja termasuk kelompok komoditas tanaman obat, ditanam hanya untuk keperluan medis dan secara legal oleh UU Narkotika, itu yang kita jadikan acuan," ungkap Tommy.