Saksi Ungkap PT Jhonlin Baratama Minta Pajak "Disunat" hingga Rp 110 Miliar Tersangka mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (kiri) di Gedung Merah Putih KPK. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

MerahPutih.com - PT Jhonlin Baratama disebut meminta kepada pemeriksa pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keluangan (Kemenkeu) untuk menurunkan nilai pajak yang harus dibayarkan kepada negara dari Rp 120 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Hal itu disampaikan anggota pemeriksa pajak Ditjen Pajak Febrian saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/9).

"Negosiasinya seperti itu Yang Mulia, dari restitusi Rp 120 miliar tidak dikembalikan, dihitung, dikonpensasi, tetapi Jhonlin harus bayar Rp 10 miliar," kata Febrian kepada majelis hakim.

Baca Juga:

Dua Eks Pejabat Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar dari Jhonlin Baratama Hingga Bank Panin

Febrian menjelaskan, tawaran itu diajukan oleh konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo. Sementara pegawai pajak yang menjadi penghubung di PT Jhonlin Baratama ialah Yulmanizar.

Apabila permintaan PT Jhonlin Baratama dikabulkan, maka perusahaan milik grup Haji Isam itu akan memberikan Rp 50 miliar, termasuk dengan pembayaran pajaknya Rp 10 miliar kepada pejabat Ditjen Pajak.

"Jadi awalnya Pak Yulmanizar cerita bahwa Jhonlin menyediakan dana Rp 50 miliar," ujarnya.

Terdakwa mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Sidang beragenda pembacaan surat dakwaan bagi terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktort Jenderal (Ditjen) Pajak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc
Terdakwa mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Sidang beragenda pembacaan surat dakwaan bagi terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktort Jenderal (Ditjen) Pajak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc

Febrian membenarkan bahwa permintaan PT Jhonlin Baratama itu dikabulkan. Dengan begitu, PT Jhonlin Baratama sebagai wajib pajak hanya membayar Rp 10 miliar.

"Fee-nya jadi Rp 40 miliar," pungkasnya.

Untuk diketahui, Angin dan Dadan didakwa menerima suap sebesar Rp 57 miliar melalui para konsultan atau kuasa pajak tiga perusahaan besar, yakni Bank Panin, PT Gunung Madu Plantations (GMP) dan PT Jhonlin Baratama.

Baca Juga:

Kasus Suap Pajak, KPK Kembali Panggil Konsultan PT Jhonlin Baratama

Khusus untuk PT Jhonlin Baratama, pejabat Ditjen Pajak itu telah menerima Rp 35 miliar.

Atas perbuatannya, kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menterinya Ditangkap, KKP Minta Biarkan Penyidik KPK Kerja Profesional
Indonesia
Menterinya Ditangkap, KKP Minta Biarkan Penyidik KPK Kerja Profesional

Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK tentang penangkapan Menteri Edhy Prabowo,

KPK Periksa Azis Syamsuddin sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Periksa Azis Syamsuddin sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Senin (11/10).

Luhut Perintahkan Anies Terapkan Kerja Dari Rumah Sampai 75 Persen
Indonesia
Luhut Perintahkan Anies Terapkan Kerja Dari Rumah Sampai 75 Persen

Terjadi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.

Hinca Pandjaitan Minta Polisi Bubarkan KLB Ilegal Partai Demokrat di Sumut
Indonesia
Hinca Pandjaitan Minta Polisi Bubarkan KLB Ilegal Partai Demokrat di Sumut

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Hinca Pandjaitan meminta pihak kepolisian membubarkan agenda yang diduga ilegal karena tidak ada izinnya.

 PSU Pilgub Kalsel Sementara Dimenangkan Petahana
Indonesia
PSU Pilgub Kalsel Sementara Dimenangkan Petahana

Hitung cepat yang ditampilkan bukan merupakan hasil resmi perhitungan perolehan suara, karena penetapan hasil rekapitulasi dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Jelang Ramadan, Mudah-mudahan SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi
Indonesia
Jelang Ramadan, Mudah-mudahan SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi

DPP Partai Demokrat mengimbau kepada seluruh kader dimana pun berada untuk tetap tenang

Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda
Indonesia
Ahli Bahasa tidak Hadir, Sidang Jumhur Hidayat Ditunda

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Kamis, menunda sidang kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Jumhur Hidayat karena jaksa penuntut umum (JPU) belum dapat menghadirkan ahli bahasa sebagaimana telah dijadwalkan dalam persidangan sebelumnya, Senin (5/4).

Dituding 'Bekingi' Mafia Tanah, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya
Indonesia
Dituding 'Bekingi' Mafia Tanah, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya menerima laporan berkaitan sengketa tanah itu sekitar 6 bulan lalu di tahun 2020

[HOAKS atau FAKTA]: Video Penggerebekan Pasangan Gancet akibat Terkena Azab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Penggerebekan Pasangan Gancet akibat Terkena Azab

ebuah akun Facebook bernama Seblak Gerasi mengunggah video berdurasi 7 menit yang memperlihatkan pasangan mesum yang diduga gancet sedang digerebek warga.

Kewenangan Kejaksaan Diusulkan Diperluas
Indonesia
Kewenangan Kejaksaan Diusulkan Diperluas

Perlu dilakukan kajian mendalam