Saksi Ungkap PT Jhonlin Baratama Minta Pajak "Disunat" hingga Rp 110 Miliar Tersangka mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (kiri) di Gedung Merah Putih KPK. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

MerahPutih.com - PT Jhonlin Baratama disebut meminta kepada pemeriksa pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keluangan (Kemenkeu) untuk menurunkan nilai pajak yang harus dibayarkan kepada negara dari Rp 120 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Hal itu disampaikan anggota pemeriksa pajak Ditjen Pajak Febrian saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/9).

"Negosiasinya seperti itu Yang Mulia, dari restitusi Rp 120 miliar tidak dikembalikan, dihitung, dikonpensasi, tetapi Jhonlin harus bayar Rp 10 miliar," kata Febrian kepada majelis hakim.

Baca Juga:

Dua Eks Pejabat Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar dari Jhonlin Baratama Hingga Bank Panin

Febrian menjelaskan, tawaran itu diajukan oleh konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo. Sementara pegawai pajak yang menjadi penghubung di PT Jhonlin Baratama ialah Yulmanizar.

Apabila permintaan PT Jhonlin Baratama dikabulkan, maka perusahaan milik grup Haji Isam itu akan memberikan Rp 50 miliar, termasuk dengan pembayaran pajaknya Rp 10 miliar kepada pejabat Ditjen Pajak.

"Jadi awalnya Pak Yulmanizar cerita bahwa Jhonlin menyediakan dana Rp 50 miliar," ujarnya.

Terdakwa mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Sidang beragenda pembacaan surat dakwaan bagi terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktort Jenderal (Ditjen) Pajak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc
Terdakwa mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Sidang beragenda pembacaan surat dakwaan bagi terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktort Jenderal (Ditjen) Pajak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc

Febrian membenarkan bahwa permintaan PT Jhonlin Baratama itu dikabulkan. Dengan begitu, PT Jhonlin Baratama sebagai wajib pajak hanya membayar Rp 10 miliar.

"Fee-nya jadi Rp 40 miliar," pungkasnya.

Untuk diketahui, Angin dan Dadan didakwa menerima suap sebesar Rp 57 miliar melalui para konsultan atau kuasa pajak tiga perusahaan besar, yakni Bank Panin, PT Gunung Madu Plantations (GMP) dan PT Jhonlin Baratama.

Baca Juga:

Kasus Suap Pajak, KPK Kembali Panggil Konsultan PT Jhonlin Baratama

Khusus untuk PT Jhonlin Baratama, pejabat Ditjen Pajak itu telah menerima Rp 35 miliar.

Atas perbuatannya, kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan
Indonesia
PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan reformasi perpajakan untuk mengejar pemenuhan target tahun 2022.

Soal UU Corona, Banggar DPR Patuh Putusan MK
Indonesia
Soal UU Corona, Banggar DPR Patuh Putusan MK

Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan 2022 dilakukan dengan prosedur yang benar.

Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen
Indonesia
Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen

Langkah hukum tersebut merupakan imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen.

Kabiro Perencanaan dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Terbukti Langgar Kode Etik
Indonesia
Kabiro Perencanaan dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Dewas KPK rampung menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap dua terperiksa yakni Kepala Biro Perencanaan Arif Waluyo dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Juliharto.

DKI Jakarta Mulai Pilah Pasien COVID-19 Yang Butuh Perawatan RS
Indonesia
DKI Jakarta Mulai Pilah Pasien COVID-19 Yang Butuh Perawatan RS

"Untuk yang bergejala ringan, seperti batuk, pilek, sakit kepala, radang tenggorokan, tidak sesak napas, maupun yang tanpa gejala, bisa menjalani isolasi mandiri saja di rumah atau fasilitas isolasi terkendali," ujar Kadinkes DKI Jakarta.

Tersangka Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Bertambah
Indonesia
Tersangka Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Bertambah

Perannya diduga sebagai pelaku perusakan

Harga Kedelai Melonjak, Tahu Tempe Makin Tipis dan Naik 20 Persen
Indonesia
Harga Kedelai Melonjak, Tahu Tempe Makin Tipis dan Naik 20 Persen

Pada 2021 sudah naik menjadi Rp 9.500 - Rp 10 ribu per kilogram. Kini harga kacang kedelai sudah berada di atas Rp 11 ribu per kilogram.

Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah
Indonesia
Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah

Seorang kepala desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Hariyanto dituntut membayar denda Rp 12,5 juta subsider enam bulan penjara atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

UU Daerah Kepulauan Diyakini Dongkrak Perekonomian
Indonesia
UU Daerah Kepulauan Diyakini Dongkrak Perekonomian

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti berharap Rancangan Undang-undang tentang Daerah Kepulauan yang diusulkan lembaganya segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

7 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Jayapura
Indonesia
7 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Jayapura

Jenazah warga yang meninggal karena tertimbun longsoran tanah sudah dievakuasi ke beberapa rumah sakit di Kota Jayapura, termasuk Rumah Sakit Bhayangkara.