Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Direktur PT. Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin mengungkapkan soal kesaktian terdakwa Harry Van Sidabukke. Selain Harry, Matheus Joko disebut juga punya kesaktian sebanding.

Rajif mengatakan, anak buahnya sempat mengeluh kesulitan untuk mendapat tanda tangan dari Matheus Joko Santoso (MJS) yang saat itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga

Matheus Joko Santoso Diduga Berbohong Soal Pungutan Fee Bansos COVID-19

Tetapi, tanda tangan itu akan dengan mudahnya didapat saat terdakwa Harry Van Sidabukke yang memintanya.

"Pernah tidak stafnya saksi bernama Siska mengeluh tidak pernah mendapat tanda tangan Pak Joko, kecuali Harry yang meminta?," tanya terdakwa Harry Van Sidabukke saat menjalani persidangan di PN Tipikor Jakarta, Senin (5/4).

Dia mengakui, tanda tangan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) itu sulit didapatkan. Namun, jika Harry Van yang meminta tanda tangan ke Matheus Joko Santoso tidak sulit.

"Pernah, saya lupa pastinya. Kayaknya lebih dari satu kali," ucap Rajif.

Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12). Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak
Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12). Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak

Kemudian, dia kembali menegaskan, tanda tangan surat pengadaan bansos di Kemensos sangat mudah didapatkan, jika Harry yang memintanya langsung ke Matheus Joko Santoso.

"Jadi betul harus saya ya yang mintakan?," ucap Harry.

"Iya betul," tandas Rajif.

Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp3,2 miliar.

Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.

Harry diduga memberikan suap senilai Rp1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp1,95 miliar.

Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.

Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.

Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (*)

Baca Juga

Saksi Akui Pembayaran Paket Bansos Tertahan Jika Tidak Membayar Fee 12 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Sabtu (3/10) 299.506 Positif, 225.052 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (3/10) 299.506 Positif, 225.052 Sembuh

Data pemerintah pada Sabtu pukul 12.00 WIB ini menunjukkan bahwa terdapat 4.007 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir per Sabtu (3/10).

Kini Saksi Kunci Penganiayaan Jurnalis Tempo Buka Suara
Indonesia
Kini Saksi Kunci Penganiayaan Jurnalis Tempo Buka Suara

Saksi kunci kasus penganiayaan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi mulai membeberkan infirmasinya di Mapolda Jatim, Jumat (2/4) lalu.

Waspadai Konflik Terjadi Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak
Indonesia
Waspadai Konflik Terjadi Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak

Polri mewaspadai beberapa daerah rawan konflik yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Wabup Bantul Positif COVID-19, Berawal dari Hilang Indra Penciuman
Indonesia
Wabup Bantul Positif COVID-19, Berawal dari Hilang Indra Penciuman

Setelah dikonfirmasi terinfeksi virus corona, ia menjalani karantina di RSUD Panembahan Senopati.

Anak Buah Surya Paloh Sebut Teror Terhadap Akademisi dan Jurnalis Bentuk Perlawanan Demokrasi
Indonesia
Anak Buah Surya Paloh Sebut Teror Terhadap Akademisi dan Jurnalis Bentuk Perlawanan Demokrasi

"Bukan dengan intimidasi dan teror. Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya.

KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa
Indonesia
KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Senior Vice President Building Division PT Waskita Karya (Persero) Setiawan Andri.

BPOM Dampingi Uji Klinis Vaksin COVID-19 dan Jamin Validitas Protokolnya
Indonesia
BPOM Dampingi Uji Klinis Vaksin COVID-19 dan Jamin Validitas Protokolnya

BPOM akan mendampingi uji klinis vaksin COVID-19

Pergub Penanganan Corona yang Dikeluarkan Anies Dinilai Tak Bertaji, Ini Alasannya
Indonesia
Pergub Penanganan Corona yang Dikeluarkan Anies Dinilai Tak Bertaji, Ini Alasannya

Tigor mengaku heran, dalam penegakan PSBB, banyak terjadi pemberian sanksi sosial berupa push up.

Pangdam dan Kapolda Diminta Awasi Kepulangan TKI dari Luar Negeri
Indonesia
Pangdam dan Kapolda Diminta Awasi Kepulangan TKI dari Luar Negeri

Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mendapatkan perhatian khusus dari Satgas Penanganan COVID-19.

MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan
Indonesia
MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan

Kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia awal Desember ini dipandang sebagai salah satu kemampuan Indonesia untuk meyakinkan produsen vaksin dunia.