Saksi Ungkap Bukti 'Persekongkolan' Brigjen Prasetijo dengan Djoko Tjandra Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo. ANTARA/Rommy S

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi ahli dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam sidang lanjutan perkara surat jalan palsu Djoko Soegiarto Tjandra, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (17/11).

Saksi AKP Adi Setya dalam persidangan menunjukkan bukti pengiriman gambar surat jalan palsu Djoko Tjandra. Gambar tersebut dikirim oleh terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo kepada seseorang bernama Dodi Jaya.

Dodi Jaya dalam dakwaan merupakan pihak yang diminta Brigjen Prasetijo untuk membuat surat jalan palsu Djoko Tjandra. Bukti tersebut ditemukan dalam ponsel genggam milik Brigjen Prasetijo.

Baca Juga

Masa Tahanan Diperpanjang, Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking Makin Lama Dipenjara

"Kemudian dari handphone atas nama Prasetijo Utomo, yang mana ditemukan dalam handphone tersebut ada pengiriman konten gambar dari Prasetijo Utomo ke Dodi Jaya," ujar Adi.

Gambar tersebut berisi identitas Djoko Tjandra dengan nama Joko Soegiarto Tjandra dengan jabatan konsultan Biro Koorwas PPNS Bareskrim Polri. Kemudian, Adi menunjukan adanya pengiriman gambar terkait surat rekomendasi kesehatan dari ponsel milik Prasetijo.

"Kemudian ditemukan pengiriman gambar atas kontak Prasetjio Utomo dengan gambar sebagai berikut," kata Adi sambil menunjukkan gambar pada layar di ruang sidang.

Selain itu, Adi juga menemukan bukti terkait gambar surat penghapusan red notice di ponsel Brigjen Prasetijo. "Lalu ditemukan konten gambar surat penghapusan red notice. Ini kami temukan di handphone Prasetijo," kata Adi.

Brigjen Pol Prasetijo Utomo
Brigjen Pol Prasetijo Utomo

Jaksa kemudian bertanya, apakah gambar tersebut hanya disimpan di ponsel Brigjen Prasetijo atau diteruskan ke pihak lain.

"Konten ini ditransmisikan atau disimpan?" tanya jaksa.

"Dari barang bukti atas nama Prasetijo, tersimpan," kata Adi.

Brigjen Prasetijo didakwa membuat surat jalan palsu. Dalam membuat surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo mengesampingkan nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit.

Sejatinya, surat jalan ditandatangi oleh Komjen Listyo, namun atas perintah Brigjen Prasetijo, nama Komjen Listyo dicoret. Awalnya, Brigjen Prasetijo memerintahkan Dody Jaya selaku Kaur TU Ro Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk membuat surat jalan Djoko Tjandra ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan keperluan bisnis tambang.

Namun, di dalam surat jalan tersebut saksi Brigjen Prasetijo Utomo memerintahkan saksi Dody Jaya agar mencantumkan keperluan tersebut diganti menjadi monitoring pandemi di Pontianak dan wilayah sekitarnya.

Setelah surat jalan dibuat dan diterima oleh Brigjen Prasetijo, dia pun menyuruh Dody Jaya untuk merevisi surat jalan tersebut. Awalnya surat itu menggunakan kop surat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal menjadi Badan Reserse Kriminal Polri Biro Korwas PPNS.

Baca Juga

Brigjen Prasetijo Coret Nama Petinggi Polri Demi Muluskan Surat Jalan Djoko Tjandra

"Untuk pejabat yang menandatangani sebelumnya tertulis Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dicoret dan diganti menjadi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS termasuk nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dicoret dan diganti menjadi nama saksi Brigjen Prasetijo Utomo dan pada bagian tembusan dicoret atau tidak perlu dicantumkan tembusan," kata jaksa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH
Indonesia
Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH

Pemerintah telah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 di sejumlah wilayah.

Anies Minta Karyawan Naik Sepeda ke Kantor Diberi Insentif
Indonesia
Anies Minta Karyawan Naik Sepeda ke Kantor Diberi Insentif

"Kami harap perusahaan setiap kantor memberikan insentif bagi mereka yang baik sepeda," kata Anies di Jakarta, Jumat (4/6).

Holywings Kemang Ditutup sampai Pandemi COVID-19 Berakhir
Indonesia
Holywings Kemang Ditutup sampai Pandemi COVID-19 Berakhir

"Kenakan sanksi berupa pembekuan sementara izin selama masa pandemi covid, selama masa PPKM. Berikut juga dikenakan sanksi denda Rp 50 juta," ucap Kasatpol PP DKI, Arifin

[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam

Beredar di media sosial unggahan yang menyebut organisasi masyarakat Muhammadiyah menolak memberikan pelayanan vaksinasi kepada pemilik kartu tanda penduduk (KTP) yang beragama non-Islam.

Black Box CVR Belum Ditemukan, Evakuasi Pesawat Sriwijaya Air Diperpanjang 3 Hari
Indonesia
Black Box CVR Belum Ditemukan, Evakuasi Pesawat Sriwijaya Air Diperpanjang 3 Hari

Pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta kembali diperpanjang selama 3 hari ke depan.

Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK
Indonesia
Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK

Jaringan GUSDURian juga meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

Batu Nisan Kesultanan Aceh Ditemukan Bergeletakan di Lokasi Proyek Jalan Tol
Indonesia
Batu Nisan Kesultanan Aceh Ditemukan Bergeletakan di Lokasi Proyek Jalan Tol

Puluhan batu nisan yang diduga situs makam peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam ditemukan di lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), di kawasan Kabupaten Aceh Besar.

Diborong Negara dan Orang Kaya, Anggaran Vaksin Dipastikan Melonjak
Indonesia
Diborong Negara dan Orang Kaya, Anggaran Vaksin Dipastikan Melonjak

Kondisi ini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan peringatan bahwa vaksinasi COVID-19 bisa menjadi tragedi moral dunia.

Vaksinasi COVID-19 Lansia di Bandung baru 97 Ribu dari Target 305 Ribu
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Lansia di Bandung baru 97 Ribu dari Target 305 Ribu

Dinkes terus berupaya mempercepat vaksinasi bagi lansia dengan tetap melakukannya di Puskesmas, rumah sakit, dan pos-pos pelayanan vaksinasi.

Sindir Dewas KPK, Novel Baswedan: Ombudsman Lebih Berani dan Jujur
Indonesia
Sindir Dewas KPK, Novel Baswedan: Ombudsman Lebih Berani dan Jujur

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyindir Dewas Pengawas (Dewas) KPK. Sindiran itu disampaikan Novel menanggapi putusan Dewas yang tidak melanjutkan pengaduan terhadap Firli Bahuri Cs ke persidangan etik.