Saksi: Tidak Ada Arahan Menteri Soal Target Fee Vendor Bansos Sidang perdana terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Hary Van Sidabukke, yang digelar secara virtual. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, Senin (15/3).

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi baru dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Lewat teleconference, ada dua saksi yang dihadirkan.

Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan staf ahli dan ajudan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bernama Kukuh Ary Wibowo dan Eko.

Baca Juga:

Sosok yang Merekomendasikan PT Sritex Dapat Proyek Goodie Bag Bansos Akhirnya Terkuak

Selain kedua saksi, jaksa juga kembali menghadirkan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Keduanya sudah pernah diperiksa pada persidangan pekan lalu, Senin, (8/3).

Matheus Joko dan Adi merupakan anak buah Juliari. Matheus Joko ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial. Sementara Adi Wahyono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek bansos.

Kuasa hukum terdakwa melancarkan pertanyaan seputar kebenaran rekomendasi yang diberikan dari Menteri Juliari Batubara terkait pengadaan goody bag Bansos.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.
Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

"Terkait dengan Sritex, siapa yang melakukan rekomendasi atau referensi tersebut sehingga meloloskan Sritex dalam penyedia goodie bag bansos ini?," tanya kuasa Hukum terdakwa.

"Saya tidak tahu," jawab saksi Adi.

"Untuk saksi Joko?" tanya kuasa hukum terdakwa lagi.

"Saya juga tidak tahu," jawab Joko.

Baca Juga:

Mantan Mensos Juliari Batubara Makin Lama Dipenjara

Tak sampai di situ, kuasa hukum terdakwa pun mencecar saksi dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Hal ini lantaran berkaitan dengan BAP yang ditandatangani saksi. Sebab butuh ketegasan untuk bisa mengungkapkan siapa sebenarnya yang bermain dalam kasus yang menyedot perhatian masyarakat ini.

"Saya ingin menanyakan kembali, bahwa dalam BAP, Saudara menandatangani bahwa Saudara yang diperiksa kan, karena dalam poin 34 BAP Saudara tanggal 16 Desember 2020 ini Saudara menjelaskan siapa yang merekomendasikan," tanya kuasa hukum.

"Saya jelaskan, pertama begini, saya masuk goodie bag itu sudah ada. Kemudian setelah perjalanan itu, saya hanya mendengar saja bahwa goodie bag yang Sritex itu, itu arahan Pak Menteri," ungkap saksi Adi.

"Saya tidak bisa memastikan siapa yang merekomendasikan. Seiring perjalanan waktu saya hanya dengar-dengar itu (Sritex) dari Pak Menteri, yang kedua yang Kanva dari Pak Sekjen. SK saya itu 14 Mei 2020 dan itu sedang berjalan," imbuh Adi.

Staf ahli mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Kukuh Ari Wibowo, yang mendapatkan giliran terakhir pemeriksaan, menyatakan bahwa menteri tidak pernah memberikan arahan untuk menargetkan dana sebesar Rp35 miliar dari vendor, tidak ada komitmen fee sebesar Rp 10.000 per paket, ataupun adanya pembagian klaster vendor untuk bansos.

Dalam keterangannya, Kukuh juga menegaskan bahwa menteri tidak memiliki usaha penjualan beras.

"Tidak pernah, Pak. Tidak pernah," kata Kukuh.

Baca Juga:

Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar

Saat dikonfrontasi dengan kesaksian Kukuh tersebut, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, menyatakan tetap dengan kesaksian mereka.

Kukuh juga membantah telah memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti kasus suap pengadaan bansos. Hal ini ditelisik jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi dalam persidangan.

"Apakah pernah meminta untuk menghilangkan beberapa catatan, mengganti laptop, mengganti nomor kepada Pak Adi dan Pak Joko?" tanya jaksa Ikhsan Fernandi.

"Tidak pernah," singkat Kukuh. (Pon)

Baca Juga:

Staf Ahli dan Ajudan Eks Mensos Juliari Bakal Bersaksi di Sidang Suap Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MKD Dampingi KPK Saat Geledah Ruangan Azis Syamsuddin
Indonesia
MKD Dampingi KPK Saat Geledah Ruangan Azis Syamsuddin

Penyidik KPK tiba di Gedung Nusantara III DPR, Rabu (28/4) malam, sekitar pukul 18.00 WIB

Kasus Jiwasraya, Kuasa Hukum Heru Hidayat Minta Hakim Tolak Dakwaan Jaksa
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Kuasa Hukum Heru Hidayat Minta Hakim Tolak Dakwaan Jaksa

“Jadi, surat dakwaan tidak cermat,” imbuh Soesilo.

PPKM Bikin Bingung Warga
Indonesia
PPKM Bikin Bingung Warga

Sesuai dengan masukan dari sejumlah epidemiolog dan masyarakat, diperlukan upaya perbaikan strategi disertai penerapan yang benar dan tegas di lapangan.

30 Ribu Kendaraan Nekat Masuk Jakarta Tanpa SIKM
Indonesia
30 Ribu Kendaraan Nekat Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Penindakan ini dilakukan mulai tanggal 27 Mei hingga 7 Juni 2020

KPK Dalami Fee yang Diterima Juliari dari PT Tigapilar Agro Utama
Indonesia
KPK Dalami Fee yang Diterima Juliari dari PT Tigapilar Agro Utama

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik mendalami proses pengadaan bansos yang dikerjakan perusahaan milik Ardian. Ardian diketahui merupakan pemilik PT Tigapilar Agro Utama.

LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Baku Tembak Polisi-FPI
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Baku Tembak Polisi-FPI

Proses hukum yang profesional dan akuntabel, hendaknya dikedepankan

Bio Farma Raih Modal Kerja dari Bank Buat Beli dan Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Bio Farma Raih Modal Kerja dari Bank Buat Beli dan Produksi Vaksin COVID-19

Bio Farma mendapatkan mandat yang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020.

Dalam 24 Jam, 10.139 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 10.139 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah hingga Jumat (29/1).

Syahrul Yasin Limpo Jabat Plt Menteri Kelautan dan Perikanan
Indonesia
Syahrul Yasin Limpo Jabat Plt Menteri Kelautan dan Perikanan

Syahrul Yasin Limpo ditunjuk untuk menjabat sementara sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

TNI AL Duga KRI Nanggala-402 Retak Sebelum Tenggelam
Indonesia
TNI AL Duga KRI Nanggala-402 Retak Sebelum Tenggelam

Dengan adanya temuan itu, proses pencarian bakal lebih digiatkan lagi