Saksi: Tidak Ada Arahan Menteri Soal Target Fee Vendor Bansos Sidang perdana terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Hary Van Sidabukke, yang digelar secara virtual. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, Senin (15/3).

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi baru dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Lewat teleconference, ada dua saksi yang dihadirkan.

Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan staf ahli dan ajudan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bernama Kukuh Ary Wibowo dan Eko.

Baca Juga:

Sosok yang Merekomendasikan PT Sritex Dapat Proyek Goodie Bag Bansos Akhirnya Terkuak

Selain kedua saksi, jaksa juga kembali menghadirkan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Keduanya sudah pernah diperiksa pada persidangan pekan lalu, Senin, (8/3).

Matheus Joko dan Adi merupakan anak buah Juliari. Matheus Joko ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial. Sementara Adi Wahyono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek bansos.

Kuasa hukum terdakwa melancarkan pertanyaan seputar kebenaran rekomendasi yang diberikan dari Menteri Juliari Batubara terkait pengadaan goody bag Bansos.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.
Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

"Terkait dengan Sritex, siapa yang melakukan rekomendasi atau referensi tersebut sehingga meloloskan Sritex dalam penyedia goodie bag bansos ini?," tanya kuasa Hukum terdakwa.

"Saya tidak tahu," jawab saksi Adi.

"Untuk saksi Joko?" tanya kuasa hukum terdakwa lagi.

"Saya juga tidak tahu," jawab Joko.

Baca Juga:

Mantan Mensos Juliari Batubara Makin Lama Dipenjara

Tak sampai di situ, kuasa hukum terdakwa pun mencecar saksi dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Hal ini lantaran berkaitan dengan BAP yang ditandatangani saksi. Sebab butuh ketegasan untuk bisa mengungkapkan siapa sebenarnya yang bermain dalam kasus yang menyedot perhatian masyarakat ini.

"Saya ingin menanyakan kembali, bahwa dalam BAP, Saudara menandatangani bahwa Saudara yang diperiksa kan, karena dalam poin 34 BAP Saudara tanggal 16 Desember 2020 ini Saudara menjelaskan siapa yang merekomendasikan," tanya kuasa hukum.

"Saya jelaskan, pertama begini, saya masuk goodie bag itu sudah ada. Kemudian setelah perjalanan itu, saya hanya mendengar saja bahwa goodie bag yang Sritex itu, itu arahan Pak Menteri," ungkap saksi Adi.

"Saya tidak bisa memastikan siapa yang merekomendasikan. Seiring perjalanan waktu saya hanya dengar-dengar itu (Sritex) dari Pak Menteri, yang kedua yang Kanva dari Pak Sekjen. SK saya itu 14 Mei 2020 dan itu sedang berjalan," imbuh Adi.

Staf ahli mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Kukuh Ari Wibowo, yang mendapatkan giliran terakhir pemeriksaan, menyatakan bahwa menteri tidak pernah memberikan arahan untuk menargetkan dana sebesar Rp35 miliar dari vendor, tidak ada komitmen fee sebesar Rp 10.000 per paket, ataupun adanya pembagian klaster vendor untuk bansos.

Dalam keterangannya, Kukuh juga menegaskan bahwa menteri tidak memiliki usaha penjualan beras.

"Tidak pernah, Pak. Tidak pernah," kata Kukuh.

Baca Juga:

Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar

Saat dikonfrontasi dengan kesaksian Kukuh tersebut, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, menyatakan tetap dengan kesaksian mereka.

Kukuh juga membantah telah memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti kasus suap pengadaan bansos. Hal ini ditelisik jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi dalam persidangan.

"Apakah pernah meminta untuk menghilangkan beberapa catatan, mengganti laptop, mengganti nomor kepada Pak Adi dan Pak Joko?" tanya jaksa Ikhsan Fernandi.

"Tidak pernah," singkat Kukuh. (Pon)

Baca Juga:

Staf Ahli dan Ajudan Eks Mensos Juliari Bakal Bersaksi di Sidang Suap Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perusahaan BUMN Bakal Gelontorkan 3,7 Liter Minyak Goreng Sampai Mei 2022
Indonesia
Perusahaan BUMN Bakal Gelontorkan 3,7 Liter Minyak Goreng Sampai Mei 2022

Anak usaha Holding Perkebunan, PT Industri Nabati Lestari (INL), tengah mengembangkan produksi turunan CPO. Kemasan sederhana INL ini baru dikembangkan saat harga minyak melambung tahun lalu.

Pembayaran Fee Formula E dari Utang, Pemprov DKI Berpotensi Langgar PP 12/2019
Indonesia
Pembayaran Fee Formula E dari Utang, Pemprov DKI Berpotensi Langgar PP 12/2019

Anggaran commitment fee Formula E dialokasikan di APBD-P 2019 sebesar Rp 360 miliar

KPK Kembali Periksa Eks Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Terkait Kasus Suap Pajak
Indonesia
DKI Targetkan 1 Juta Anak 6-11 Tahun Divaksin COVID-19, Waktunya Tunggu Kemenkes
Indonesia
DKI Targetkan 1 Juta Anak 6-11 Tahun Divaksin COVID-19, Waktunya Tunggu Kemenkes

Dinkes DKI masih melakukan persiapan pendataan anak penerima vaksin.

Jaksa KPK Sebut Uang Korupsi Bansos COVID-19 Mengalir ke Tim BPK
Indonesia
Jaksa KPK Sebut Uang Korupsi Bansos COVID-19 Mengalir ke Tim BPK

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang korupsi yang diterima dari perusahaan penyedia paket bansos COVID-19, juga mengalir ke tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

OTT di Riau, KPK Bekuk Bupati Kuansing Andi Putra
Indonesia
OTT di Riau, KPK Bekuk Bupati Kuansing Andi Putra

Ali belum bisa memerinci lebih jauh tindak pidana korupsi yang mereka lakukan

Puan Pimpin Pengesahan RUU TPKS Menjadi Inisiatif DPR
Indonesia
Puan Pimpin Pengesahan RUU TPKS Menjadi Inisiatif DPR

DPR akan menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 dengan dua agenda pada Selasa (18/1) siang.

Anak Buah Anies Ungkap Kasus Pertama Omicron di Jakarta
Indonesia
Anak Buah Anies Ungkap Kasus Pertama Omicron di Jakarta

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menegaskan bahwa kasus pertama varian baru COVID-19 Omicron bukan warga Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat.

100 Perkara Sengketa Pilkada Kandas di MK
Indonesia
100 Perkara Sengketa Pilkada Kandas di MK

MK memutus 30 perkara tidak dapat diterima

Lebih dari 200 Warga Daftar Vaksinasi Merdeka di Cideng Jakarta Pusat
Indonesia
Lebih dari 200 Warga Daftar Vaksinasi Merdeka di Cideng Jakarta Pusat

Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan oleh Pemerintah