Saksi Sidang Pilkada Kalsel Berbelit, Hakim MK: Jangan Ngajak Kami Ke Neraka Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

MerahPutih.com - Kubu pasagan Denny Indrayana-Difriadi tampak di atas angin. Ini setelah pada persidangan yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Senin (22/3) kemarin, tampaknya benar-benar bisa membuktikan hampir semua dalil gugatannya. Di antaranya soal penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petahana, pasangan Sahbirin Noor-Muhiddin.

"Pada persidangan kan jelas semua dalil gugatan kami terbukti, secara terang-benderang disampaikan para saksi," kata kuasa hukum Raziv Barokah dalam rilis kepada awak media, Selasa (23/2) pagi.

Diketahui, dalam rekaman persidangan yang diunggah di kanal Youtube milik Mahkamah Konstitusi, Muhammad Yahya, saksi yang dihadirkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana-Difriadi menjelaskan terjadinya pelanggaran penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk pemenangan pasangan petahana Sahbirin Noor-Muhidin.

Baca Juga:

6 Hakim MK Belum Lapor LHKPN Periodik

Yahya yang berprofesi sebagai pengemudi tenaga kontrak di Balai Pengawasan Benih Kalimantan Selatan ini mengaku terlibat langsung dalam pengemasan beras untuk bansos sejak 2018 hingga pertengahan 2020.

"Perintah itu disampaikan kepada kami, katanya ini langsung dari Jenderal. Jenderal sebutan Muhammad Ikhsan kepada Gubernur Sahbirin Noor. Muhammad Ikhsan adalah Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel," ujarnya.

Dikatakan Yahya, setiap hari seluruh karyawan diperintahkan mengemas beras bansos per hari hingga tujuh ton atau sekitar 1.800 kemasan dengan stiker bertuliskan "Bergerak" dan "Paman Birin" disertai foto Sahbirin Noor dilakukan dengan pengerahan pegawai kontrak. Setelah dikemas, sambung dia, beras bansos diantar ke rumah dinas gubernur sebelum dibagikan kepada masyarakat. Yahya juga membenarkan tayangan foto dan video yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut.

Hal senada juga disampaikan Chandra Adi Susilo. Menurutnya, penyalahgunaan bansos yang melibatkan ASN untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 tersebut tersebar di 20 kecamatan dan diketahui melalui media sosial dan tayangan berita stasiun telivisi lokal di Banjarmasin. Chandra juga mengaku melihat bahan kampanye pasangan Sahbirin Noor-Muhidin di fasilitas-fasilitas umum, di antara di mobil pengangkut sampah dan tandon air.

Perdebatan yang cukup menarik juga terjadi antara Hakim Aswanto dengan saksi Pihak Terkait, Hamdiah. Saksi adalah merupakan saksi tingkat Kabupaten Banjar. Saat hakim Aswanto bertanya tampak saksi menjawab ringkas dan sering menjawab tidak tahu.

"Saksi tadi menjelaskan ada pelanggaran berupa surat suara tercoblos. Apakah saksi tahu ada orang yang dijatuhi pidana karena mencoblos surat suara sebelum pemungutan suara," Tanya Aswanto. Pertanyaan itu kemudian dijawab tidak tahu oleh Hamdiah.

"Tadi ibu saat ditanya Pemohon tahu. Kini saya Tanya tidak tahu. Ibu harus jujur memberikan kesaksian, ibu kalau mau masuk neraka silakan saja masuk sendirian. Jangan ngajak-ngajak hakim. Nanti akibat dari ibu tidak jujur, kita semua bias masuk neraka jika putusan nanti ada pihak yang terzalimi," kata Aswanto mengingatkan dengan nada kesal.

Mahkamah Konstitusi tolak gugatan uji materi UU KPK
Ilustrasi: Ketua MK Anwar Usman (tengah) saat memimpin sidang uji materi UU KPK (Foto: antaranews)

Beberapa kali Aswanto meminta saksi untuk jujur karea sudah disumpah di depan persidanga."Ibu tadi disumpah, kalau tidak jujur kami bisa meminta untuk diproses secara hukum karena memberikan kesaksian palsu.

Panel Hakim Suhartoyo juga menyoroti adanya 24 TPS dengan pemilih 100 persen kehadiran dan seluruhya memilih pasangan Sahbirin-Muhiddin. Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah SAg MSi yang mejadi sasaran pertanyaan hakim. "Kabupaten Tapin Kecamatan Binuang, kalau hasil pengawasan Bawaslu, ada 24 TPS di Kecamatan Binuag 100 persen," terang Erna.

"24 TPS ya, 100 persen? Kepasangan nomor berapa?" Tanya Hakim Suhartoyo

"(suaranya) Ke Nomor berapa?" cecar hakim.

"TPS-nya?" Tanya Erna balik tampak tak menegerti pertanyaan hakim."Kepasangan Nomor berapa?" tegas hakim.

"Tidak semuanya 100 persen untuk kepasangan 01, tetapi ada juga perolehan suara untuk pasangan 02," jawab Erna.

"Iya, tapi perolehan suara Pasangan 02 itu seratus persen juga?" tanya Suhartoyo kesal.

"Perolehan pasangan 02 dari 24 TPS untuk itu ada 190 suara, untuk pasangan 01 sebanyak 6027 suara," jawab Erna lagi.

"Bukan Bu, yang 100 persen itu semua ada 24 TPS, nah itu untuk pasangan berapa saja?," tanya hakim Suhartoyo lagi.

"Jadi, peroleran suaranya kan ada 01 dan 02," kata Erna tampak makin bingung.

Jawaban Erna yang berbelit-belit ini membuat Hakim Suhartoyo kesal dan geleng-geleng kepala. Akhirnya hakim mengalah dan mengatakan: "Waduh, saya gak bisa jadi meghitungnya. Boleh, sini datanya." tandasnya.

Baca Juga:

Profil Aswanto, Wakil Ketua MK yang Baru

Hakim juga menanyakan dari kecamata Bawaslu apakah ada karena sesuatu yang men-drive, secara sistemik sehingga masyarakat di daerah tersebut memberikan suaranya 100 persen.

Erna menjelaskan bawa pada saat pemungutan berlangsung tidak ada laporan pelanggaran. Namun, setelahitu ada laporan penggunaan suara oleh orang yang sudah meniggal dunia, yaitu pada TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang.

"TPS 01 dan 02, Keluharan Binuang, Kecamatan Binuang, untuk penanganan etik sudah ditindaklajuti, kalau penanganan pidana karena ditangani Gakumdu karena proses penanganan tersebut dihentikan, karena 01 pecoblos tidak dapat dihadirkan dan ditemui untuk diklarifikasi sampai batas akhir yang ditentukan, 02 juga dihentikan karena terduga tidak diketahui orangnya," kata Erna. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta Kemenlu Pantau Keselamatan WNI di Lebanon
Indonesia
DPR Minta Kemenlu Pantau Keselamatan WNI di Lebanon

Menurutnya, pihak Kemenlu diharapkan segera memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan.

PPDB DKI Tuai Polemik, DPRD DKI Usul Bentuk Pansus
Indonesia
PPDB DKI Tuai Polemik, DPRD DKI Usul Bentuk Pansus

Bahkan, kata Baco, Pemprov DKI hingga kini belum menemukan solusi polemik PPDB ini.

Menteri Agama Ingatkan Soal Kebhinekaan Indonesia
Indonesia
Menteri Agama Ingatkan Soal Kebhinekaan Indonesia

"Jumlah yang ada bukan untuk unjuk kekuatan, tapi untuk dioptimalkan dalam meneguhkan cinta kedamaian dan ketenangan dalam negara NKRI ini," pesan Menag.

Sidang Tuntutan Jiwasraya Ditunda Gegara Benny Tjokro Positif COVID-19
Indonesia
Sidang Tuntutan Jiwasraya Ditunda Gegara Benny Tjokro Positif COVID-19

Penundaan sidang dilakukan karena Benny terkonfirmasi positif COVID-19.

Kasus Corona Melonjak hingga 52.812
Indonesia
Kasus Corona Melonjak hingga 52.812

Yuri mengungkapkan, jumlah penambahan 576 pasien menjadi 21.909 yang sembuh.

KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi
Indonesia
KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi

KPK memastikan bakal mendalami munculnya nama-nama besar dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris MA Nurhadi.

Moeldoko Pastikan Idham Azis Segera Diganti
Indonesia
Moeldoko Pastikan Idham Azis Segera Diganti

"Tinggal menunggu waktu. Siapanya pasti sudah ada,” kata Moeldoko di Gedung KSP,

Juliari Batubara Akui Berikan Uang SGD50 Ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal
Indonesia
Juliari Batubara Akui Berikan Uang SGD50 Ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal

Juliari Peter Batubara mengakui pernah memberikan uang senilai SGD50 ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti.

Kemenhub Benarkan Sriwijaya Air Hilang Kontak
Indonesia
Kemenhub Benarkan Sriwijaya Air Hilang Kontak

Pesawat bernomor registrasi PK CLC jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Bioskop di Solo Resmi Dibuka, Karyawan Kena PHK Mulai Dipekerjakan Lagi
Indonesia
Bioskop di Solo Resmi Dibuka, Karyawan Kena PHK Mulai Dipekerjakan Lagi

Dibukanya bioskop tersebut mendapatkan sambutan positif dari Manajer Area Bioskop Jaringan XXI Jawa Tengah, Bambang Rahmat Widodo. Menurutnya, dibukanya bioskop membuat pengelola mulai mempekerjakan lagi karyawan yang sebelumnya dirumahkan.