Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dua orang saksi tersebut yakni, Djoko Tjandra dan Rahmat.

Rahmat bercerita awal mula perkenalannya denganmantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu. Dia mengaku, perkenalan tersebut terjadi pada 2019 lalu dan keduanya hanya sebatas rekan bisnis.

"Saya kenal terdakwa ibu Pinangki bermula Juni-Juli 2019. Saya dikenalkan sahabat saya pak Laksana," kata Rahmat saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11).

Baca Juga:

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

Menurut Rahmat, bisnis yang dia jalankan bersama Pinangki adalah pengadaan kamera CCTV dan micro robotic di Kejaksaan Agung. Pertemuan dengan Pinangki pertama kali dilakukan di Mal Pacific Place, Jakarta Selatan.

Namun, kata Rahmat, bisnisnya dengan Pinangki tidak menemukan titik temu. Alhasil, pengadaan CCTV dan micro robotic di Kejaksaan Agung batal dilakukan.

"Intens ketemu soal pengadaan. Karena tidak sesuai dengan Kejaksaan, saya mundur," ungkap Rahmat.

Kemudian, Rahmat menjelaskan, Pinangki meminta dirinya untuk dikenalkan dengan Djoko Tjandra. Pinangki beralasan saat itu hendak berbisnis dengan Djoko Tjandra yang saat itu masih menjadi daftar pencarian orang (DPO) kasus hak tagih Bank Bali.

"Saat itu, dia bilang 'Rahmat kenalin saya dong ke Joko Tjandra mau bisnis'. Karena Pinangki mau bisnis, saya coba kenalin dan konfirmasi ke beliau (Djoko Tjandra)," kata Rahmat.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)
Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

"Saya bilang (Djoko Tjandra) itu bos Malaysia. Saya cari tahu dulu bisa ketemu atau tidak. Kurang lebih dua tiga hari saya kirim nomor Pinagki ke Djoko Tjandra lewat WA," sambung Rahmat.

Pada 11 November 2019, lanjut Rahmat, Djoko Tjandra menghubungi dirinya. Saat itu, Djoko Tjandra meminta pada Rahmat agar Pinangki datang ke Malaysia pada 12 November 2019.

"Terus Ibu Pinangki bilang 'saya lagi di Malaysia nemenin Ibu saya berobat. Tolong temani saya'. Saya cek jadwal 13 sampai 15 ada seminar. Oke deh saya temani," ujar Rahmat.

Dalam perkara ini, Pinangki didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Sidang Pinangki, Hakim Tegur Saksi yang Dihadirkan JPU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Bepergian Selama PSBB Wajib Dibekali Surat Keterangan Sehat yang Resmi
Indonesia
Bepergian Selama PSBB Wajib Dibekali Surat Keterangan Sehat yang Resmi

Yuri mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol pencegahan penularan virus corona. Mulai dari physical distancing, menggunakan masker, hingga cuci tangan dengan sabun.

PSI Percaya Pemerintah Bisa Atasi Virus Corona
Indonesia
PSI Percaya Pemerintah Bisa Atasi Virus Corona

"Ada masa ketika satu-satunya hal yang bisa jadi pengangan adalah "trust" (kepercayaan)," ujarnya.

Jalur Kereta Api Sukabumi-Cipatat Beroperasi Kembali 17 September
Indonesia
Jalur Kereta Api Sukabumi-Cipatat Beroperasi Kembali 17 September

Uji coba menggunakan KLB merupakan rangkaian uji operasi prasarana perkeretaapian yang siap dan aman dilalui kereta api sesuai.

MUI Ingatkan Pemerintah Transparan Kelola Anggaran Penanggulangan COVID-19
Indonesia
MUI Ingatkan Pemerintah Transparan Kelola Anggaran Penanggulangan COVID-19

Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk menanggulangi COVID-19.

 Terapkan PSBB, Pemkot Cirebon Tiadakan Salat Jumat Berjemaah di Mesjid
Indonesia
Terapkan PSBB, Pemkot Cirebon Tiadakan Salat Jumat Berjemaah di Mesjid

Wali Kota Cirebon Drs H Nashrudin Azis pada Kamis (2/4/) memutuskan untuk meniadakan sementara waktu pelaksanaan Salat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa dan masjid-masjid yang ada di Kota Cirebon

 Fase II Anies Tindak Warga dan Perusahaan yang Langgar PSBB
Indonesia
Fase II Anies Tindak Warga dan Perusahaan yang Langgar PSBB

"Ke depan fase imbauan, fase educational selesai. Dan sekarang adalah fase penegakan. Karena itu di hari-hari ke depan semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi, tapi akan langsung ditindak," jelasnya.

Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020
Indonesia
Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020

Persentase penindakan hanya sebesar 20 persen

Dewan Pers Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Pembunuhan Wartawan di Mamuju Tengah
Indonesia
Dewan Pers Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Pembunuhan Wartawan di Mamuju Tengah

Dewan Pers menanggapi kasus pembunuhan wartawan media online Demas Leira di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, pada Kamis (20/8) dini hari WIB.

Wagub Bantah Ada 6 Pejabat Tinggi Pemprov DKI Terpapar Corona
Indonesia
Wagub Bantah Ada 6 Pejabat Tinggi Pemprov DKI Terpapar Corona

Riza mengaku memang ada beberapa anak buahnya yang terjangkit COVID-19, hanya saja jumlahnya tak sampai enam orang.

Jokowi Sentil Kapolri dan Mendagri Soal Penegakan Protokol Kesehatan
Indonesia
Jokowi Sentil Kapolri dan Mendagri Soal Penegakan Protokol Kesehatan

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” kata Jokowi.