Saksi Sebut Pinangki Beli Mobil BMW X5 Setelah Menang Perkara Jaksa Pinangki (Tengah). (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari disebut membeli mobil merek BMW type X5 setelah menang perkara. Hal itu diungkapkan oleh Yeni Pratiwi, yang merupakan Sales Center PT Astra International BMW.

Yeni dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Pinangki dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (2/12).

Baca Juga

Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Awalnya, jaksa menanyakan perihal pembelian mobil merek BMW X5. Yeni kemudian bercerita bahwa dirinya bertemu dengan Pinangki saat pameran BMW di Senayan, Jakarta.

Singkat cerita Pinangki pun sepakat membeli mobil tersebut dengan memberikan DP Rp25 juta. Menurut Yeni, Pinangki meminta pembayarannya dilakukan secara tunai dan bertahap senilai Rp1,709 miliar.

Pertama, Pinangki transfer sebesar Rp475 juta, kedua 9 Desember Rp490 juta setoran tunai BCA, 11 Desember Rp490 juta setoran tunai BCA, 13 Desember sebesar Rp100 juta transfer bank panin dan pada 13 Desember 2019 Rp129 juta transfer bank.

"Total 5 kali pembayaran," ungkap Yeni.

Selanjutnya, dalam persidangan jaksa membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan bahwa Pinangki membeli mobil BMW X5 setelah memenangkan perkara.

"Saudara di sini (BAP) katakan, bahwa pembayaran budget habis menang kasus, tapi saksi nggak nanya kasus apa. Benar?," kata hakim ketua IG Eko Purwanto.

Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki. (Foto: istimewa).

Hal tersebut diamini oleh Yeni. Yeni mengatakan alasan menang kasus itu juga ditulis di data dealer. "Jadi kayak laporan dari dealer, bukti dari kantor, nggak tahu, kaya print-printan gitu. Kan kalau biasanya pembelian kita laporin," kata dia.

Selain itu, Yeni mengungkapkan bahwa dirinya menawarkan agar pembelian mobil tersebut dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, menurut Yeni, Pinangki menolak tawaran tersebut.

"Kalau customer keberatan kita tidak memaksa," imbuhnya.

Yeni mengaku tidak menanyakan alasan kenapa mantan kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung itu enggan melaporkan pembelian mobil BMW X5 tersebut ke PPATK.

Dalam perkara ini, Pinangki didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Ridwan Kamil Dukung Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin
Indonesia
Ini Alasan Ridwan Kamil Dukung Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin

Ridwan Kamil mendukung pencalonan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Kemendikbud Ubah Skema Bantuan Operasional Sekolah
Indonesia
Kemendikbud Ubah Skema Bantuan Operasional Sekolah

Kemendikbud mengubah perhitungannya dengan merujuk pada indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan Badan Pusat Statistik atau BPS.

GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras
Indonesia
GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras

Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor beras dan garam.

Pilih Jalan Lobi, Tidak Semua Organisasi Buruh Bakal Mogok Kerja
Indonesia
Pilih Jalan Lobi, Tidak Semua Organisasi Buruh Bakal Mogok Kerja

Advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, lobi hingga terlibat langsung dalam audiensi bukan hanya demo.

Menhan Prabowo Targetkan Tanam Singkong di Area Seluas 1,4 Juta Hektar
Indonesia
Menhan Prabowo Targetkan Tanam Singkong di Area Seluas 1,4 Juta Hektar

Singkong Indonesia dapat menghasilkan tepung tapioka yang bisa menjadi bahan utama kebutuhan pangan seperti roti, nasi dari singkong kemudian mie.

Selama Lockdown, Gedung KPK Bakal Disemprot Disinfektan
Indonesia
Selama Lockdown, Gedung KPK Bakal Disemprot Disinfektan

Pegawai KPK bekerja kembali di kantor pada hari Kamis (3/9) dengan sistem kehadiran fisik proporsi

Anies Tinjau Lokasi Kebakaran Tewaskan 10 Warga
Indonesia
Anies Tinjau Lokasi Kebakaran Tewaskan 10 Warga

Anies Baswedan meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Pisangan Baru III, kawasan Matraman, Jakarta Timur yang menewaskan 10 orang warga.

Pernah Jadi Sasaran Bom Bunuh Diri, Gereja Kepunton Solo Dijaga Ketat
Indonesia
Pernah Jadi Sasaran Bom Bunuh Diri, Gereja Kepunton Solo Dijaga Ketat

Polresta Surakarta meningkatkan pengamanan di tempat ibadah setelah serang teroris bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Kota Makassar.

Jokowi dan DPR Diminta Hadiri Sidang Uji Materi Perppu COVID-19
Indonesia
Jokowi dan DPR Diminta Hadiri Sidang Uji Materi Perppu COVID-19

Kalaupun Jokowi tak bisa menghadiri persidangan, sedianya diwakili oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Kemenag Tiadakan Ujian Akhir Madrasah
Indonesia
Kemenag Tiadakan Ujian Akhir Madrasah

Kementerian Agama memastikan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) tahun 2021 ditiadakan.