Saksi Sebut Pinangki Beli Mobil BMW X5 Setelah Menang Perkara Jaksa Pinangki (Tengah). (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari disebut membeli mobil merek BMW type X5 setelah menang perkara. Hal itu diungkapkan oleh Yeni Pratiwi, yang merupakan Sales Center PT Astra International BMW.

Yeni dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Pinangki dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (2/12).

Baca Juga

Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Awalnya, jaksa menanyakan perihal pembelian mobil merek BMW X5. Yeni kemudian bercerita bahwa dirinya bertemu dengan Pinangki saat pameran BMW di Senayan, Jakarta.

Singkat cerita Pinangki pun sepakat membeli mobil tersebut dengan memberikan DP Rp25 juta. Menurut Yeni, Pinangki meminta pembayarannya dilakukan secara tunai dan bertahap senilai Rp1,709 miliar.

Pertama, Pinangki transfer sebesar Rp475 juta, kedua 9 Desember Rp490 juta setoran tunai BCA, 11 Desember Rp490 juta setoran tunai BCA, 13 Desember sebesar Rp100 juta transfer bank panin dan pada 13 Desember 2019 Rp129 juta transfer bank.

"Total 5 kali pembayaran," ungkap Yeni.

Selanjutnya, dalam persidangan jaksa membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan bahwa Pinangki membeli mobil BMW X5 setelah memenangkan perkara.

"Saudara di sini (BAP) katakan, bahwa pembayaran budget habis menang kasus, tapi saksi nggak nanya kasus apa. Benar?," kata hakim ketua IG Eko Purwanto.

Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki. (Foto: istimewa).

Hal tersebut diamini oleh Yeni. Yeni mengatakan alasan menang kasus itu juga ditulis di data dealer. "Jadi kayak laporan dari dealer, bukti dari kantor, nggak tahu, kaya print-printan gitu. Kan kalau biasanya pembelian kita laporin," kata dia.

Selain itu, Yeni mengungkapkan bahwa dirinya menawarkan agar pembelian mobil tersebut dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, menurut Yeni, Pinangki menolak tawaran tersebut.

"Kalau customer keberatan kita tidak memaksa," imbuhnya.

Yeni mengaku tidak menanyakan alasan kenapa mantan kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung itu enggan melaporkan pembelian mobil BMW X5 tersebut ke PPATK.

Dalam perkara ini, Pinangki didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Eks Pejabat Ditjen Pajak
Indonesia
KPK Periksa Eks Pejabat Ditjen Pajak

Perkembangan akan diinfokan lebih lanjut

Usai Diperiksa Polisi, Rachel Vennya Mengaku Khilaf
Indonesia
Usai Diperiksa Polisi, Rachel Vennya Mengaku Khilaf

Rachel pun mengungkapkan permohonan maaf atas tindakannya tersebut

Berikut Prakiraan Cuaca di Sejumlah Provinsi di Indonesia
Indonesia
Berikut Prakiraan Cuaca di Sejumlah Provinsi di Indonesia

BMKG mengeluarkan peringatan dini perihal potensi hujan disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia, Sabtu (5/6).

ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data
Indonesia
ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data

Indonesia Corruption Watch menyebut penilaian Menteri Mahfud MD soal prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi era Firli Bahuri tak berbasis data.

Polda Metro Minta Haris Azhar dan Fatia Kontras Hadiri Pemeriksaan
Indonesia
Polda Metro Minta Haris Azhar dan Fatia Kontras Hadiri Pemeriksaan

Polda Metro Jaya melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia.

Satgas Penanganan COVID-19 Bentuk Satgas Prokes, Ini Tugas dan Anggarannya
Indonesia
Satgas Penanganan COVID-19 Bentuk Satgas Prokes, Ini Tugas dan Anggarannya

Surat Edaran itu berlaku efektif mulai 1 September 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan.

PSI: Proses Pemecatan Viani dari Anggota DPRD DKI Masih Berjalan
Indonesia
PSI: Proses Pemecatan Viani dari Anggota DPRD DKI Masih Berjalan

Keputusan untuk menindak kader yang sudah melenceng dari nilai perjuangan

Pasca-Kebrutalan KKB, Kondisi Warga Kabupaten Puncak Berangsur Kondusif
Indonesia
Pasca-Kebrutalan KKB, Kondisi Warga Kabupaten Puncak Berangsur Kondusif

Aktivitas masyarakat di Beoga, Kabupaten Puncak saat ini berangsur normal dan warga mulai menggelar dagangan.

Warga Kritik Lewat Mural, Moeldoko: Jangan Sembarangan Menyatakan Sesuatu
Indonesia
Warga Kritik Lewat Mural, Moeldoko: Jangan Sembarangan Menyatakan Sesuatu

Presiden adalah orang yang perlu dihormati sehingga seharusnya tidak sembarangan menyatakan sesuatu dengan gambar maupun kalimat.

[Hoaks atau Fakta]: Demokrat Keluarkan Paket Pilpres Duet Puan-Moeldoko dan JK-AHY
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Demokrat Keluarkan Paket Pilpres Duet Puan-Moeldoko dan JK-AHY

Poster deklarasi pasangan Capres-cawapres 2024 tersebut beredar di tengah ramainya perbincangan publik mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat