Saksi Sebut Alokasi BLT Minyak Goreng Bukan Kerugian Negara Produk minyak goreng curah rakyat kemasan sederhana MinyaKita. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

MerahPutih.com - Ahli Keuangan Negara Dian Puji M. Simatupang menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya atau lebih dikenal kasus Migor.

Pada sidang di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Kamis (8/12), ia menyebut, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bantuan langsung tunai minyak goreng (Migor) tidak bisa dikategorikan dalam kerugian negara.

Baca Juga

Rizal Mallarangeng Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Kata dia. pengeluaran dana APBN untuk BLT minyak goreng juga sudah ada dasar hukumnya, yakni Undang-Undang APBN. Karenanya, apa yang dikeluarkan negara untuk BLT tersebut, bukan lah kerugian negara, juga bukan tindakan melawan hukum.

"Jadi ketika kemudian tadi jika ada alokasi terhadap bea tersebut maka sebagai pengeluaran yang sah dalam penerimaan dan pengeluaran, dan itu dinyatakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan khususnya dalam sektor yang dimaksud," ucap Dian.

Dian juga menekankan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam alokasi APBN untuk BLT minyak goreng. Sebab, dasar hukumnya jelas.

"Tidak ada perbuatan melawan hukum karena dasar hukumnya sudah ada. Di sisi lain kekurangannya tidak karena dia sendiri yang menyatakan jelas bahwa saya harus mengalokasikan. Jadi biaya-biaya yang teralokasikan dan tercatat dalam UU APBN maka itulah dasar hukum bagi pengeluaran uang. Jadi tidak bisa disebut sebagai kekurangan uang sebagai yang nyata dan pasti dari negara," urai Dian.

Senada dengan Dian, Ahli Keuangan Negara dari Universitas Indonesia (UI), Haula Rosdiana mengatakan bahwa metode input output atau IO tidak tepat untuk penghitungan kerugian perekonomian negara. Sementara, salah satu metode untuk perhitungan kerugian perekonomian negara dalam kasus ini menggunakan IO.

"Memang cocok untuk menghitung perencanaan, tetapi bukan untuk menghitung kerugian negara. Karena, seperti kata Prof Suahazli Nazara ada keterbatasan dalam analisis input output karena terlalu banyak asumsi yang digunakan," katanya.

Saksi ahli lainnya, yakni mantan tim Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Mallarangeng juga menegaskan serupa.

Di kesaksian sebelumnya, Rizal, menyatakan bahwa BLT dapat membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu, mengerakkan perekonomian masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan yang terpenting ini ditujukan untuk terjaganya daya beli masyarakat.

“Jelas BLT bukan kerugian, tetapi merupakan keuntungan, dimana negara hadir dalam membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya, mengurangi kemiskinan. Industri berjalan karena produknya terjual dan negara mendapatkan pemasukan dari pajak,” kata Rizal.

Baca Juga

Pedagang Sebut Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penetapan HET

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa Master Parulian Tumagor, Juniver Girsang, menilai pernyataan para ahli menegaskan tidak adanya kerugian negara dalam kasus minyak goreng.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa menyematkan BLT sebagai kerugian negara akibat kelangkaan. Karena, BLT sudah dianggarkan sebelum kelangkaan terjadi dan tidak terkait dengan harga minyak goreng secara khusus.

"Tidak ada kerugian negara dalam kasus minyak goreng karena dijelaskan yang selama ini ada BLT, BLT itu sudah dianggarkan oleh negara dan kewajiban negara," ujarnya.

Menurutnya, apa yang dianggarkan negara untuk BLT adalah bukti hadirnya negara bagi warganya. Tidak untuk menutup kerugian akibat apa pun.

"Kalau sudah masuk APBN berarti tanggung jawab negara terhadap masyarakat, kecuali ada penyimpangan BLT itu, disitulah baru dikatakan merugikan negara, sementara BLT tidak diberikan kepada produsen," kata Juniver.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disebutkan bahwa pada 7 April 2022, untuk menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Sosial menandatangani Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode April, Mei, dan Juni Tahun 2022.

Keputusan menteri tersebut dirincikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin No. 41/6/SK/HK.01/4/2022. Total anggaran yang ditetapkan untuk BLT khusus minyak goreng adalah Rp 6.194.850.000.000.

Keluarnya bantuan minyak goreng itu disebut-sebut sebagai penyebab mahalnya harga minyak goreng dan imbas dari pemberian fasilitas ekspor CPO.

Disebut dalam dakwaan juga, akibat perbuatan mantan Dirjen Kemendag Indra Sari Wisnu Wardana bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Master Parulian Tumanggor, Stanley Ma dan Pierre Togar Sitanggang mengakibatkan kerugian Negara seluruhnya sejumlah Rp 6.047.645.700.000.

"Dari kerugian negara tersebut, terdapat kerugian negara sebesar Rp 2.952.526.912.294,45 yang merupakan Beban kerugian yang ditanggung pemerintah dari diterbitkannya PE atas perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar, Grup Permata Hijau dan Grup Musim Mas.” katanya.

Jaksa Kejagung mendakwa lima terdakwa. Mereka yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley MA, General Manager PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang, dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. (Pon)

Baca Juga

Ahli Sebut Distribusi jadi Masalah Utama Kelangkaan Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keanggotaan Ganda Selalu Jadi Masalah saat Verifikasi Faktual Parpol
Indonesia
Keanggotaan Ganda Selalu Jadi Masalah saat Verifikasi Faktual Parpol

Partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2024 untuk menginput data ke Sipol sebelum tanggal 14 Agustus 2022 mendatang.

Partai Kebangkitan Bangsa, Suara NU dan Ambisi Cak Imin jadi Presiden di Pilpres 2024
Indonesia
Partai Kebangkitan Bangsa, Suara NU dan Ambisi Cak Imin jadi Presiden di Pilpres 2024

"Target minimalnya bertahan di wakil presiden Republik Indonesia, syukur syukur jadi presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Amin ya robbal alamin," terang Cak Imin

Polisi tak Temukan Benda Mencurigakan di Lokasi Konser NCT 127
Indonesia
Polisi tak Temukan Benda Mencurigakan di Lokasi Konser NCT 127

Dari hasil penyelidikan, aparat belum menemukan benda mencurigakan.

Pj DKI 1 Masih Kaji Pencabutan Pergub Penggusuran Era Ahok
Indonesia
Pj DKI 1 Masih Kaji Pencabutan Pergub Penggusuran Era Ahok

"Belum ada keputusan. Biro Hukum sedang mengkaji (aturan) yang mana yang perlu, yang mana yang tidak," kata Heru di Jakarta, Selasa (8/11).

Disdik DKI Tak Akan Beri Sanksi Pelajar Ikut Demo di DPR
Indonesia
Disdik DKI Tak Akan Beri Sanksi Pelajar Ikut Demo di DPR

Kasubag Humas Disdik DKI Taga Radja menyebutkan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi bagi pelajar yang ikut berdemo.

152 WNI Ditangkap di Malaysia, Termasuk Belasan Anak-Anak
Indonesia
152 WNI Ditangkap di Malaysia, Termasuk Belasan Anak-Anak

Sebanyak 18 anak-anak yang ikut ditangkap adalah karena orang tuanya juga ditangkap.

Program Pemulihan Ekonomi Transisi COVID-19 Harus Dirasakan Rakyat
Indonesia
Program Pemulihan Ekonomi Transisi COVID-19 Harus Dirasakan Rakyat

DPR RI menilai pemerintah telah melakukan gotong royong dalam upaya pengendalian COVID-19 yang kian hari semakin menemukan titik cerah. Puan berharap pemulihan kondisi kesehatan ini, juga diikuti oleh pemulihan ekonomi yang dirasakan rakyat.

Demokrat DKI Gelar Muscab Ke-IV, DPD: Bukan Pertarungan Jadi Ketua DPC
Indonesia
Demokrat DKI Gelar Muscab Ke-IV, DPD: Bukan Pertarungan Jadi Ketua DPC

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-IV secara serentak seluruh wilayah kota/kabupaten di Jakarta, pada Senin (28/3).

Harta Kekayaan Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Ditangkap KPK
Indonesia
Harta Kekayaan Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Ditangkap KPK

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, Lukas tercatat memiliki harta sebesar Rp 33.784.396.870 atau Rp 33,7 miliar.

Polri Belum Berani Simpulkan Pemuda Madiun yang Ditangkap Bjorka
Indonesia
Polri Belum Berani Simpulkan Pemuda Madiun yang Ditangkap Bjorka

Polri angkat bicara mengenai informasi penangkapan seorang pemuda berinisial MAH (21) yang diduga sebagai hacker Bjorka.