Saksi Rahmat Benarkan Ponselnya Diminta Pinangki agar Tak Disita Kejagung Jaksa Pinangki Sirna Malasari (kiri) dengan kuasa hukumnya saat sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/1/2021). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Pengusaha Rahmat mengakui ponselnya diminta oleh Pinangki Sirna Malasari agar tak disita tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Rahmat merupakan sosok yang mengenalkan Pinangki dengan Djoko Tjandra.

Hal tersebut diakui Rahmat saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara suap dan pemufakatan jahat pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa Djoko Tjandra.

Awalnya, jaksa bertanya kepada Rahmat apakah ponselnya pernah diminta oleh Pinangki. Rahmat mengaku pernah.

Baca Juga:

Andi Irfan Sebut Pinangki Pernah Curhat Soal Rumah Tangga ke Djoko Tjandra

"Tanggal 10 Agustus 2019 (ponsel Rahmat diminta oleh Pinangki)," kata Rahmat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/1).

Rahmat mengaku, hingga kini, dirinya belum menerima kembali ponsel tersebut. "Belum dikembalikan ke saya," imbuhnya.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)
Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

Jaksa kemudian mencecar alasan Pinangki meminta ponsel Rahmat. Menurut Rahmat, Pinangki meminta ponselnya agar tak dijadikan barang bukti oleh tim penyidik Kejagung.

"Kata Pinangki, daripada HP kamu disita Kejaksaan, sudah (dipegang) sama saya saja," kata Rahmat mengulang permintaan Pinangki.

Rahmat mengatakan, tim penyidik Kejagung juga sudah menyita alat komunikasi dirinya. Namun yang disita bukan ponsel yang diminta oleh Pinangki.

"Beda (ponsel yang disita)," ujar Rahmat.

Baca Juga:

Bantu Jaksa Pinangki, Andi Irfan Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra didakwa menyuap Pinangki senilai USD500 ribu. Suap diberikan agar Pinangki mengupayakan agar Djoko Tjandra tak dieksekusi terkait kasus korupsi Bank Bali melalui fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, Djoko Tjandra juga didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama Pinangki dan Andi Irfan Jaya. Djoko Tjandra melakukan pemufakatan jahat karena menjanjikan uang USD10 juta kepada pejabat MA dan Kejagung berkaitan dengan fatwa MA tersebut. (Pon)

Baca Juga:

Pinangki Bayar Sewa Apartemen Dharmawangsa Pakai Mata Uang Asing

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Imigrasi Buka-bukaan Tujuan 49 TKA Tiongkok Masuk Kendari
Indonesia
Imigrasi Buka-bukaan Tujuan 49 TKA Tiongkok Masuk Kendari

Arvin mengatakan TKA Tiongkok tersebut sempat singgah di Thailand pada 29 Februari 2020.

Bakamla Gelar Operasi Cegah Tangkal Antisipasi COVID-19 di Tiga Zona
Indonesia
Bakamla Gelar Operasi Cegah Tangkal Antisipasi COVID-19 di Tiga Zona

Yang diambil adalah swab hidung atau tenggorokan

Ribuan Jurnalis Lolos Seleksi FJPP, Pendaftaran Masih Dibuka
Indonesia
Ribuan Jurnalis Lolos Seleksi FJPP, Pendaftaran Masih Dibuka

Jumlah pendaftar yang mencapai 4.963 orang sejak registrasi dibuka pada 3 Oktober 2020.

Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Berikan 46 Perwira Kenaikan Pangkat Jenderal
Indonesia
Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Berikan 46 Perwira Kenaikan Pangkat Jenderal

Khusus mereka yang berada di luar struktur Polri, Idham Azis juga menekankan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

 Anggaran JPS Rp49 Miliar Hanya Sampai Mei, Pemkot Solo Tak Mampu Berlakukan PSBB
Indonesia
Anggaran JPS Rp49 Miliar Hanya Sampai Mei, Pemkot Solo Tak Mampu Berlakukan PSBB

Kami tidak mampu lagi jika harus melakukan PSBB," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Solo, Ahyani, Selasa (21/4).

Jokowi Minta Menkes Terawan Audit dan Koreksi Protokol Keamanan untuk Nakes
Indonesia
Jokowi Minta Menkes Terawan Audit dan Koreksi Protokol Keamanan untuk Nakes

Pastikan ketersediaan tempat tidur dan ICU di RS rujukan untuk kasus-kasus yang berat

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Untuk itu, pemerintah tidak akan pernah memproses hukum Din atas sikap kritisnya.

Risma Janji Berikan Pekerjaan untuk Tunawisma agar Bebas dari Kemiskinan
Indonesia
Risma Janji Berikan Pekerjaan untuk Tunawisma agar Bebas dari Kemiskinan

Mereka bisa berusaha, dan mengakses pekerjaan

Penyidik bakal Gelar Perkara Tetapkan Tersangka Kebakaran Kejagung
Indonesia
Penyidik bakal Gelar Perkara Tetapkan Tersangka Kebakaran Kejagung

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu (30/9).

Ahok Bakal Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Baru, Gerindra: Luar Biasa Pak Jokowi
Indonesia
Ahok Bakal Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Baru, Gerindra: Luar Biasa Pak Jokowi

Sebaiknya Jokowi fokus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini