Saksi JPU Sebut Ponpes Agrokultural Markaz Milik Rizieq Shihab Ilegal Rizieq Shihab menyapa massa yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww)

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) kembali menggelar sidang kasus kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab. Agenda sidang yakni mendengar keterangan dari saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu Kasie Pendidikan dan Ponpes Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Sihabudin.

Jaksa menanyakan kepada Sihabudin perihal perizinan Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Bogor. Sihabudin menyatakan pesantren itu tak berizin alias ilegal.

Baca Juga:

Hari Ini PN Jaktim Kembali Gelar Sidang Kasus Kerumunan Rizieq

"Sebagaimana awal saya sampaikan belum terdaftar, belum masuk," ujar Sihabudin.

Untuk mendapat izin pendirian pesantren, pemohon harus mengajukan berkas permohonan dari pimpinan dengan melampirkan berkas yayasan, domisili, rekomendasi kepala KUA, dan menampilkan profil ponpes.

Sidang lanjutan Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Sidang lanjutan Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Syarat lainnya yakni harus mempunyai rekomendasi Kemenag hingga harus mempunyai surat pernyataan cinta NKRI.

"Ponpes bisa diizinkan terkait dengan tadi administrasi, kedua juga tadi ada pemenuhan kelembagaan ada pimpinan ponpes, ada sanksi minimal 15, ada asrama, ada kitab yang dikaji, ada masjid," jelas dia.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Raja Salman Jemput Paksa Rizieq

Selain Sihabudin, JPU juga menghadirkan saksi lain yakni Bhabimkamtibmas Polsek Megamendung, Dadang Sudiana; Kepala Puskesmas Kecamatan Megamendung, Ramli Randan.

Kemudian Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Adang Mulyana; dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Sundoyo. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keluarga Bantah Kakek Legislator PDIP Arteria Dahlan Pendiri PKI Sumbar
Indonesia
Keluarga Bantah Kakek Legislator PDIP Arteria Dahlan Pendiri PKI Sumbar

Penjelasan yang bersifat bantahan ini diberikan sehubungan dengan pernyataan wartawan senior Hasril Chaniago.

KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos
Indonesia
KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos

KPK memeriksa Agustri Yogaswara selaku operator dari anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan
Indonesia
Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan

"Permohon pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka," tulis Peter Gontha

Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha
Indonesia
Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha

Wali Kota Bandung, Oded M Danial memberi arahan kepada para pegawai di lingkup DPMPTSP Kota Bandung menyampaikan, jika ada masalah segera menyelesaikan.

Warga AS Jadi Bupati di NTT, KPU Diminta Tunda Pelantikan
Indonesia
Warga AS Jadi Bupati di NTT, KPU Diminta Tunda Pelantikan

Bawaslu menyurati KPU untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dilaporkan ke MKD, Begini Respons Azis Syamsuddin
Indonesia
Dilaporkan ke MKD, Begini Respons Azis Syamsuddin

Azis diadukan ke MKD karena tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka

Buku panduan ini berisi Standar Operational Prosedur (SOP) serta sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah dan orangtua yang ingin menerapkan KBM tatap muka terbatas.

Ribuan Aparat Disiagakan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS hingga Kantor PBB
Indonesia
Ribuan Aparat Disiagakan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS hingga Kantor PBB

"Ada 1.553 personel gabungan yang disiagakan menjaga kelancaran dan keamanan aksi," kata Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (28/5).

Prajurit TNI Pertama Gugur dalam Tugas PBB dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa
Indonesia
Prajurit TNI Pertama Gugur dalam Tugas PBB dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Prajurit Rama sudah mendapat hak kenaikan pangkat luar biasa.

KPK Periksa Bos Bea Cukai Soekarno-Hatta Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Periksa Bos Bea Cukai Soekarno-Hatta Terkait Kasus Edhy Prabowo

Selain Finari, penyidik KPK juga memanggil tiga saksi lagi