Saksi Dugaan Korupsi Infrastruktur PUPR Kota Banjar Meninggal Dunia Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Kasus dugaan pengaturan proyek dan aliran uang dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat, Tahun 2012-2017 terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat, tiga orang saksi diperiksa KPK, Selasa (1/12).

Ketiganya yakni Irman Darmawan selaku Direktur PT Bangun Pilar Patroman, Anry Suryawan selaku Ka Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjar Tahun 2020, dan Rahmat Wardi selaku Direktur CV Prima.

Baca Juga:

KPK Geledah Kantor Sambas Jaya Terkait Korupsi Pemkab Banjarnegara

"Ketiga saksi hadir dan didalami keterangannya, antara lain terkait dugaan pengaturan proyek dan aliran sejumlah uang untuk pihak terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/12).

Dalam waktu yang sama, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya. Saksi tersebut yaitu Andri selaku Direktur CV Renata.

"Informasi yang kami terima, yang bersangkutan telah meninggal dunia," ucap Ali.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bupati Banjarnegara Tersangka Suap

Selain itu dalam penyidikan kasus tersebut, KPK hari ini memanggil empat saksi, yakni Hauran selaku Direktur CV Gayam, Budi selaku Direktur CV Puncak Asih, Joko selaku Direktur CV Sumiaji, dan Bayu selaku Direktur CV Sinar. Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta.

KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Dinas PUPR Kota Banjar.

Baca Juga:

Bupati Banjarnegara Bantah Terima Rp 2,1 M, KPK: Kami Punya Bukti Kuat

Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

Terkait pengumpulan bukti, tim penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi dengan mengamankan berbagai dokumen yang terkait kasus proyek infrastruktur di Kota Banjar tersebut. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota TGUPP Alvin Wijaya Mengundurkan Diri
Indonesia
Anggota TGUPP Alvin Wijaya Mengundurkan Diri

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bernama Alvin Wijaya atau AW mengundurkan diri.

Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Terima Aduan 4.000 Terkait Pinjol
Indonesia
Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Terima Aduan 4.000 Terkait Pinjol

Hasil analisa dari pengaduan tersebut yakni sekitar 6 persen meminjam untuk dana pendidikan, berobat sebesar 3 persen, usaha sebesar 49 persen, kebutuhan konsumtif sebesar 2 persen, dan biaya hidup sehari-hari sebesar 33 persen.

Penjual Senjata 'Bang Jago' yang Ancam Warga di Duren Sawit Terancam 20 Tahun Penjara
Indonesia
Penjual Senjata 'Bang Jago' yang Ancam Warga di Duren Sawit Terancam 20 Tahun Penjara

Atas perbuatannya, tersangka AM alias S pun dijerat dengan Undang-Undang Dadurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

TNI Rampungkan 2 Jembatan di NTT Yang Rusak Akibat Siklon Seroja
Indonesia
TNI Rampungkan 2 Jembatan di NTT Yang Rusak Akibat Siklon Seroja

TNI Angkatan Darat terus memaksimalkan penanggulangan bencana agar aktivitas ekonomi wilayah Adonara agar bisa kembali seperti sediakala.

Menkeu Sri Mulyani Bilang THR ASN, TNI-Polri Dibagikan H-10 Lebaran
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Bilang THR ASN, TNI-Polri Dibagikan H-10 Lebaran

“THR ini akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5, karena biasanya ini bertahap,” ucap Sri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/4).

Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH
Indonesia
Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH

Pemerintah telah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 di sejumlah wilayah.

Wagub DKI Sebut Keterisian Tempat Tidur RS COVID-19 di Jakarta Turun
Indonesia
Wagub DKI Sebut Keterisian Tempat Tidur RS COVID-19 di Jakarta Turun

"Ada penurunan cukup baik, mudah-mudahan ini pertanda baik dan keberhasilan PPKM," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria usai meninjau RSUD Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (24/7)

Setuju Deklarasi Dukun di Banyuwangi, PKB: Bagus, Daripada Praktik Liar dan Merugikan
Indonesia
PDIP: Kelanjutan Hak Interpelasi di Tangan Ketua DPRD DKI
Indonesia
PDIP: Kelanjutan Hak Interpelasi di Tangan Ketua DPRD DKI

Semuanya kini ada di tangan Ketua PDRD yang mempunyai kewenangan untuk jadwal Bamus setelah anggota mengajukan interpelasi.

Konflik Partai Demokrat Ganggu Keamanan, Polisi Dipastikan Turun Tangan
Indonesia
Konflik Partai Demokrat Ganggu Keamanan, Polisi Dipastikan Turun Tangan

Polri memantau isu perkembangan dari kekisruhan internal Partai Demokrat usai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.