Saksi dari Kejagung Sebut Pinangki Pernah Dijatuhi Sanksi Penurunan Pangkat Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Luphia Claudia Huae, pemeriksa intelijen pada Inspektorat V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Janwas Kejagung) mengungkapkan bahwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari pernah mendapatkan sanksi pada 2012.

Hal tersebut diungkapkan Luphia dalam sidang lanjutan perkara suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/11).

Baca Juga

Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon

Luphia merupakan salah satu pihak dari Kejagung yang memeriksa Pinangki secara etik saat foto mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung itu mengemuka ke publik.

Saat pemeriksaan etik tersebut, kata Luphia, dirinya membuka rekam jejak Pinangki. Ternyata pada 2012 Pinangki pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

"Maka ditemukan bahwa saudara Pinangki Sirna Malasari pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor Kep-014/WJA/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun," ungkap Luphia.

Pinangki Sirna Malasari memasuki ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11-11-2020). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Pinangki Sirna Malasari memasuki ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11-11-2020). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Namun, Luphia mengaku lupa sanksi tersebut terkait dengan kasus apa. Dia menyebut rekam jejak tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi etik terhadap Pinangki dalam kasus foto viral bersama Djoko Tjandra.

Dalam perkara ini, Pinangki didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

Baca Juga

Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Rayakan Ulang Tahun, Nike Bagikan Ribuan Sepatu dan T-Shirt
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rayakan Ulang Tahun, Nike Bagikan Ribuan Sepatu dan T-Shirt

Beredar pesan berantai yang mengklaim bahwa Nike membagikan hadiah gratis dalam rangka ulang tahun.

Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler
Indonesia
Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler

Bebiasaan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat ini wajib dilakukan guna menurunkan risiko penularan COVID-19 dan penyakit lainnya.

ICW Singgung Firli Bahuri Soal Penyebab Puluhan Pegawai KPK Mengundurkan Diri
Indonesia
ICW Singgung Firli Bahuri Soal Penyebab Puluhan Pegawai KPK Mengundurkan Diri

Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan penyebab puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundurkan diri.

Polda Kepri Klarifikasi Pengakuan Calon Taruna Akpol yang Viral di Medsos
Indonesia
Polda Kepri Klarifikasi Pengakuan Calon Taruna Akpol yang Viral di Medsos

Ia menyebut, bukan hanya AKPOL yang tak diberangkatkan.

Basarnas Catat 84 Orang Meninggal Dunia akibat Gempa di Sulawesi Barat
Indonesia
Basarnas Catat 84 Orang Meninggal Dunia akibat Gempa di Sulawesi Barat

Basarnas melaporkan jumlah orang meninggal dunia akibat gempa bumi di Sulawesi Barat mencapai 84 orang.

Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka
Indonesia
Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka

"Sebetulnya. bicara tentang saksi itu selalu dalam dua kualitas. Satu saksi korban dan dua saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri tindak pidana," kata Eva.

Tiga Pihak Ini Diuntungkan dari Isu Kudeta Partai Demokrat
Indonesia
Tiga Pihak Ini Diuntungkan dari Isu Kudeta Partai Demokrat

Moeldoko, yang belum sepopuler AHY, bisa mendapat manfaat secara politik

Menag Imbau Warga di Zona Merah COVID-19 Ibadah di Rumah
Indonesia
Menag Imbau Warga di Zona Merah COVID-19 Ibadah di Rumah

Ia juga mengajak umat menjadi teladan disiplin mematuhi penerapan protokol kesehatan

Benny dan Heru Dituntut Hukuman Bui Seumur Hidup
Indonesia
Benny dan Heru Dituntut Hukuman Bui Seumur Hidup

Jaksa meyakini Benny dan Heru bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan memperkaya diri bekerjasama dengan tiga mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya senilai Rp16 triliun.

Antisipasi Demo, Sekolah Diminta Cek Pelajar 3 Kali Sehari
Indonesia
Antisipasi Demo, Sekolah Diminta Cek Pelajar 3 Kali Sehari

Berdasar data Polisi, selama dua kali demo 8 dan 13 Oktober 2020 lalu. ada 288 siswa yang diamankan.