Saksi dari Kejagung Sebut Pinangki Pernah Dijatuhi Sanksi Penurunan Pangkat Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Luphia Claudia Huae, pemeriksa intelijen pada Inspektorat V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Janwas Kejagung) mengungkapkan bahwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari pernah mendapatkan sanksi pada 2012.

Hal tersebut diungkapkan Luphia dalam sidang lanjutan perkara suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/11).

Baca Juga

Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon

Luphia merupakan salah satu pihak dari Kejagung yang memeriksa Pinangki secara etik saat foto mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung itu mengemuka ke publik.

Saat pemeriksaan etik tersebut, kata Luphia, dirinya membuka rekam jejak Pinangki. Ternyata pada 2012 Pinangki pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

"Maka ditemukan bahwa saudara Pinangki Sirna Malasari pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor Kep-014/WJA/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun," ungkap Luphia.

Pinangki Sirna Malasari memasuki ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11-11-2020). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Pinangki Sirna Malasari memasuki ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11-11-2020). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Namun, Luphia mengaku lupa sanksi tersebut terkait dengan kasus apa. Dia menyebut rekam jejak tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi etik terhadap Pinangki dalam kasus foto viral bersama Djoko Tjandra.

Dalam perkara ini, Pinangki didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

Baca Juga

Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq

Putusan itu diambil setelah mempertimbangkan surat permohonan dan surat jawaban yang diajukan pihak pemohon dan termohon

Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh
Indonesia
Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh

Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa telah menerima hasil TWK para pegawai dari BKN pada 27 April

DPR Pangkas Anggaran Tahapan Pemilu 2022 Jadi Rp 8 Triliun, PDIP: Itu Baru Rasional
Indonesia
DPR Pangkas Anggaran Tahapan Pemilu 2022 Jadi Rp 8 Triliun, PDIP: Itu Baru Rasional

"Itu baru rasional, bagi KPU untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu di tahun 2022 mendatang," kata Junimart

Satgas COVID-19 Bikin Tim Perlindungan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Satgas COVID-19 Bikin Tim Perlindungan Tenaga Kesehatan

Data Lapor COVID-19, ribuan tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Hingga 7 Januari 2021, 553 orang tenaga kesehatan meninggal dunia.

Pemkot Solo Mulai Salurkan 534 Paket Obat Isoman Bantuan dari Jokowi
Indonesia
Pemkot Solo Mulai Salurkan 534 Paket Obat Isoman Bantuan dari Jokowi

Paket obat isoman tersebut didapat dari bantuan langsung dari Presiden Jokowi.

KPK Periksa Dedi Mulyadi Terkait Kasus Dugaan Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Periksa Dedi Mulyadi Terkait Kasus Dugaan Suap Banprov Indramayu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi pada Rabu (4/8).

Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan
Indonesia
Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu terlihat menenteng sebuah map berwarna merah. Prasetio bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media.

Pemprov Jabar dan BPOM Perkuat Pengawalan Distribusi Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemprov Jabar dan BPOM Perkuat Pengawalan Distribusi Vaksin COVID-19

Distribusi vaksin COVID-19 diharapkan terkoordinasi dengan baik. Sehingga daerah bisa menyiapkan gudang-gudang penyimpanan vaksin corona.

Indonesia Minta Negara Maju Gelontorkan USD 100 Miliar Ke Negara Berkembang
Indonesia
Indonesia Minta Negara Maju Gelontorkan USD 100 Miliar Ke Negara Berkembang

Diharapkan agar negara berkembang dapat memperoleh mekanisme pendanaan yang mudah diakses, fleksibel, dan dengan prosedur yang sederhana.

3 Sampai 5 Orang Positif COVID-19, Satu RT di Surabaya Bakal Dites Usap
Indonesia
3 Sampai 5 Orang Positif COVID-19, Satu RT di Surabaya Bakal Dites Usap

Eri juga memerintahkan, agar setiap kampung dilakukan penyemprotan disinfektan minimal satu kali sehari. Apabila di satu kampung terdapat kasus positif, maka akan dilakukan penyemprotan disinfektan selama tiga hari berturut-turut.