Saksi Akui HET Pemerintah Tak Bisa Imbangi Harga Keekonomian CPO Suasana persidangan kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (27/9/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Analis Perdagangan Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Indra Wijayanto menuturkan, pemerintah sudah berusaha agar harga minyak goreng di pasar sesuai dengan ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Padahal, HET yang ditetapkan jauh selisihnya dari harga keekonomian yang sesungguhnya.

Baca Juga

Pelaku Usaha Disebut Bantu Pemerintah Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

"Minyak jenis apapun merk apapun harus dijual dengan harga Rp 14 ribu. Di mana, harga keekonomiannya sekitar Rp 17.260 sehingga nanti yang akan dibayarkan oleh BPDPKS adalah selisih dari harga keekonomian dikurangi HET," kata Indra, dikutip Rabu (12/10)

Guna mengantisipasi adanya kelangkaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPBDPKS).

Apalagi, saat itu harga minyak goreng telah menyentuh harga Rp18.000 hingga Rp 19.000. Kemudian, pemerintah meminta para pelaku usaha untuk menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp 14.000. Padahal, harga minyak goreng telah menyentuh Rp 17.260.

Lagi-lagi, kebijakan ini tak bertahan lama. Pasalnya, kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana mencapai 200 juta liter. Sedangkan, para pelaku usaha hanya sanggup mengumpulkan sekitar 40 juta liter minyak goreng kemasan sederhana.

"Sedangkan kalau mereka (pelaku usaha.red) akan berinvestasi mungkin dibutuhkan waktu cukup lama untuk mendatangkan mesin kemasan," tambah Indra.

Baca Juga

Garap Bisnis Minyak, Indonesia dan Sudah Selatan Segera Buka Kedutaan

Karena itu, pemerintah kembali mengeluarkan Permendag Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS sebagai kebijakan baru. Aturan ini berupaya membuat minyak goreng kemasan baik sederhana maupun premium jadi satu harga.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan Permendag Nomor 06 Tahun 2022 sebagai aturan baru. Dalam kebijakan ini, minyak goreng dibagi ke tiga kategori. Yakni, minyak goreng kemasan, kemasan sederhana dan minyak goreng curah. Masing-masing kategori memiliki HET sendiri.

HET minyak goreng premium senilai Rp 14 ribu. Minyak goreng kemasan Rp 13.500. Terakhir, minyak goreng curah seharga Rp 11 ribu.

Kebijakan ini diperkuat dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2022. Kebijakan ini mengatur soal DMO. Regulasi ini meminta para pelaku usaha untuk melakukan subsidi minyak goreng. Pelaku usaha yang hendak ekspor diwajibkan untuk menenuhi DMO sebesar 20% ke dalam negeri sebelum melakukan ekspor.

Dalam kasus ini ada lima orang terdakwa. Mereka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.

Selanjutnya, Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas dan pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisodry Indonesia, Lin Che Wei. (Pon)

Baca Juga

Fakta Persidangan Ungkap Wilmar Sudah Penuhi DMO Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pers Dituntut Jadi Penghalau Banyaknya Disinformasi dan Hoaks saat Pemilu 2024
Indonesia
Pers Dituntut Jadi Penghalau Banyaknya Disinformasi dan Hoaks saat Pemilu 2024

Pers berkontribusi dalam mencegah disinformasi dan hoaks menjelang Pemilu Serentak 2024.

DInkes DKI Minta Masyarakat Tidak Pilih-Pilih Vaksin Booster
Indonesia
DInkes DKI Minta Masyarakat Tidak Pilih-Pilih Vaksin Booster

Untuk itu, bagi seluruh masyarakat Jakarta, mari manfaatkan kesempatan dan ketersediaan vaksin saat ini

Layanan Makkah Road Permudah Proses Keimigrasian Jemaah Haji
Indonesia
Layanan Makkah Road Permudah Proses Keimigrasian Jemaah Haji

Melalui 15 konter imigrasi Arab Saudi tersebut, diperkirakan setiap jamaah melakukan pre-clearance imigrasi dalam waktu 60 detik.

Puluhan Warga Rohingya Kembali Ditemukan Terdampar di Perairan Aceh
Indonesia
Puluhan Warga Rohingya Kembali Ditemukan Terdampar di Perairan Aceh

Puluhan warga Rohingya terdampar di Pantai Ujong Pie Laweung Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, Senin (26/12) sore.

Polres Sukoharjo Bikin Monumen Burung Elang Berbahan Knalpot Brong Sitaan
Indonesia
Polres Sukoharjo Bikin Monumen Burung Elang Berbahan Knalpot Brong Sitaan

Knalpot brong hasil operasi aparat Satlantas Polres Sukoharjo pun dibentuk menjadi monumen berbentuk burung elang.

Angka Testing COVID-19 Nasional Alami Penurunan
Indonesia
Angka Testing COVID-19 Nasional Alami Penurunan

Pelonggaran aturan seperti tak ada kewajiban tes COVID-19 PCR dan antigen untuk pelaku perjalanan domestik berpengaruh terhadap angka testing nasional.

Survei LSI Sebut 72,3 Persen Rakyat Puas dengan Kinerja Jokowi
Indonesia
Survei LSI Sebut 72,3 Persen Rakyat Puas dengan Kinerja Jokowi

Pada Mei, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden baru menyentuh 67,5 persen. Artinya, ada peningkatan sebesar 4,8 persen.

Pemberlakuan Tarif Integrasi Transportasi Rp 10.000 Tunggu Keputusan Anies
Indonesia
Pemberlakuan Tarif Integrasi Transportasi Rp 10.000 Tunggu Keputusan Anies

Namun, kata Syafrin, pihaknya masih menunggu Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait payung hukumnya.

300 Ulama Dunia Bakal Berkumpul Bahas Piagam PBB di Surabaya
Indonesia
300 Ulama Dunia Bakal Berkumpul Bahas Piagam PBB di Surabaya

Piagam PBB merupakan salah satu hal yang menjadi kesepakatan para pemimpin negara untuk menghentikan Perang Dunia II.

Gerindra Belum Final Usung Prabowo di Pilpres 2024
Indonesia
Gerindra Belum Final Usung Prabowo di Pilpres 2024

Pilpres 2024 akan berlangsung dua tahun lagi. Sejumlah nama digadang-gadang akan maju untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di republik ini.