Pilpres 2019
 Saksi Ahli IT dari Kubu Prabowo-Sandi Dinilai Justru Untungkan KPU Ketua Tim Hukum KPU Ali Nurdin (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Tim hukum Prabowo-Sandi menghadirkan saksi seorang ahli IT dari ITB bernama Hermansyah. Kehadiran saksi Hermansyah di Sidang MK menurut kuasa hukum KPU, Ali Nurdin justru menguntungkan Komisi Pemilihan Uimum (KPU).

Ketua tim hukum sengketa pilpres KPU Ali Nurdin ditemui saat jeda sidang, mengatakan setidaknya terdapat empat keterangan saksi Hermansyah yang menguntungkan pihaknya.

"Ini menarik yang saksi ketiga, malah menguntungkan KPU. Satu, soal tidak ada ancaman, yang kemarin ada ancaman kan itu kata dia kan ternyata terjadi sebelum pemilu," ujar Ali Nurdin di Gedung MK, Rabu (19/6).

Dalam sidang, Ali Nurdin meminta penegasan terhadap saksi soal kekerasan fisik yang dialami berupa ditusuk saat berada di tol pada 2017 tidak terkait dengan Pemilu 2019, kemudian diiyakan oleh saksi.

Ahli IT Hermansyah diantara para saksi yang dihadirkan kubu Prabowo-Sandi
Saksi ahli IT Hermansyah diantara para saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandi di Sidang MK (Foto: antaranews)

Selanjutnya keterangan Hermansyah yang dinilai menguntungkan KPU adalah saksi mengaku melihat langsung data dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU oleh petugas di Bogor, Jawa Barat.

"Oleh majelis ditanya apakah 'entry' data sama dengan yang dilihat saksi? Kan sama dia bilang. Artinya menguatkan bahwa Situng itu oleh operator benar sesuai," ujar Ali Nurdin.

Lalu dalam sidang, Hermansyah mengatakan yang dipakai oleh KPU adalah rekapitulasi berjenjang, bukan Situng, ketika ditanya oleh majelis hakim.

BACA JUGA: Sidang Sengketa Pilpres Disusupi Dua Saksi "Ilegal" dari Kubu Prabowo

Saksi Prabowo: Lihat Kejanggalan di TPS, Dicap Penjahat Politik hingga Diancam Dibunuh

Terakhir, sebagaimana dilansir Antara, kesaksian Hermansyah yang dinilai menguntungkan KPU adalah adanya potensi "intruder" yang berarti belum terjadi atau bukan merupakan fakta hukum.

Untuk hal yang disampaikan saksi pertama serta serta saksi kedua, Ali Nurdin menilai tidak berangkat dari fakta dan lebih banyak pendapat dari saksi.(*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Jawaban Polisi Dicecar Tentang Penangkapan Aktivis Ravio Patra
Indonesia
Begini Jawaban Polisi Dicecar Tentang Penangkapan Aktivis Ravio Patra

Bahkan, muncul sebuah petisi di chance.org agar Ravio segera dibebaskan

BMKG: Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Berawan dan Berawan
Indonesia
BMKG: Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Berawan dan Berawan

memprakirakan cuaca di lima wilayah kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta cerah berawan dan berawan pada siang hingga malam hari.

Ahok Bakal Pimpin BUMN, Jokowi: Masih Proses
Indonesia
Ahok Bakal Pimpin BUMN, Jokowi: Masih Proses

Menurut Jokowi, kinerja Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta memberinya peluang untuk menempati posisi bergengsi di BUMN.

Langgar Protokol Kesehatan, 90 Ribu Warga Jakarta Disanksi Kerja Sosial
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, 90 Ribu Warga Jakarta Disanksi Kerja Sosial

Sedangkan, 11.201 orang dijatuhi hukuman denda.

Mahfud MD Nilai Polisi Jual Masker Hasil Sitaan Tak Melanggar Hukum
Indonesia
Mahfud MD Nilai Polisi Jual Masker Hasil Sitaan Tak Melanggar Hukum

Polisi yang menjual masker hasil sitaan tidak melanggar hukum.

Kecewa dengan Pemprov DKI, Orang Tua Siswa: PPDB Kejamnya Melebihi Corona
Indonesia
Kecewa dengan Pemprov DKI, Orang Tua Siswa: PPDB Kejamnya Melebihi Corona

Kekecewaan itu mereka sampaikan melalui karangan bunga yang terpajang di depan kantor Gubernur Anies Baswedan Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

 Jokowi Melarang Warga Mudik, Demokrat: Sangat Terlambat
Indonesia
Jokowi Melarang Warga Mudik, Demokrat: Sangat Terlambat

"Jadi, kalau presiden baru melarang mudik saat ini, saya pikir ini sangat terlambat karena keburu coronanya sudah menyebar. pemudik yang sudah pulang kampung dahuluan, begitu," kata Irwan

Protokol Kesehatan saat Demo Dilanggar, Pelaku Bisa Dijerat UU Kekarantinaan
Indonesia
Protokol Kesehatan saat Demo Dilanggar, Pelaku Bisa Dijerat UU Kekarantinaan

Pihak kepolisian menyikapi tegas terkait rencana kaum buruh atau serikat pekerja yang berencana melakukan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Ibu Kota Pindah, DPRD Beri Usulan Wacana Revisi UU tentang Daerah Khusus Jakarta
Indonesia
Ibu Kota Pindah, DPRD Beri Usulan Wacana Revisi UU tentang Daerah Khusus Jakarta

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menanggapi wacana Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007.

Indonesia Hadapi 'Krisis Kembar', SBY: Kita Harus Bersatu
Indonesia
Indonesia Hadapi 'Krisis Kembar', SBY: Kita Harus Bersatu

SBY juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur