Saksi 02 Sebut Mayoritas Kepala Daerah di Jateng Dukung Jokowi

Saksi 02 Sebut Mayoritas Kepala Daerah di Jateng Dukung Jokowi Ilustrasi: Saksi dari pihak pemohon memberikan keterangan saat sidang PHPU presiden dan wakil presiden di Gedung MK, Rabu (19/6). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Merahputih.com - Tim Advokasi Prabowo-Sandi menghadirkan saksi keempat yakni Listiani. Ia seorang aktivis di Jawa Tengah yang mengaku melihat beberapa kecurangan Pemilu.

Listiani mengatakan, kecurangan yang dia maksud adalah dugaan deklarasi hampir seluruh kepala daerah di Jawa Tengah mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Total ada 32 kepala daerah.

"Ada deklarasi dipimpin Gubenur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) mendukung paslon nomor nol satu. Mengundang semua kepala daerah kecuali Wakil Wali Kota Salatiga yang tak datang," kata Listiani di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

BACA JUGA: Sidang Sengketa Pilpres, Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Kubu Prabowo-Sandi

Listiani mengatakan, dugaan ketidaknetralan kepala daerah di Jateng berdampak pada perolehan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Kalau memerinci (dampak perolehan suara) tidak bisa, tapi jelas berdampak karena suara 02 jauh dari 01 hampir di semua Jawa Tengah," katanya.

Selain itu, Listiani mengaku mendampingi pelaporan terhadap Wakil Wali Kota Semarang atas dugaan menggunakan fasilitas pemerintah dalam kampanye.

Wakil Wali Kota Semarang disebut mengundang Ketua RW se-kecamatan Semarang Utara, tokoh agama termasuk PPK. "Pada saat itu wakil walkot menyebutkan mengampanyekan pada tahun 2020 setiap Karang Taruna akan mendapatkan bantuan 7 juta, LPMK mendapatkan Rp 30 juta, setiap kelurahan mendapatkan bantuan 1 miliar, uang transportasi akan dinaikkan," kata Listiani.

Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

Listiani pernah melaporkan gubernur Jawa Tengah dan 32 kepala daerah di Jateng pada Januari 2019.

Dalam sidang gugatan hasil Pilpres, Listiani mengaku melaporkan Gubernur Jateng bersama bupati dan wali kota ke Bawaslu terkait deklarasi dukungan ke capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. "Menyatakan deklarasi mendukung, ada teks, ada videonya,"ujar Listiani

Listiani tak melihat langsung kejadian melainkan dari video di Youtube. Video ini yang kemudian dijadikan dasar pelaporan ke Bawaslu. "Pada saat itu (Bawaslu) menyatakan gubernur bersama 32 kepala daerah dinyatakan melanggar UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemda dan merekomendasikan kepada Mendagri," ujar Listiani.

BACA JUGA: Yusril Sebut Saksi BPN Banyak Bicara Tanpa Bukti

Dari putusan itu, Listiani mendatangi Bawaslu Jateng dan menyatakan keberatan. Seharusnya menurut Listiani sebagai pelapor, gubernur juga dikenakan UU Pemilu. "Salah satu komisioner (Bawaslu) menyampaikan kepada kami, gubernur dan kepala daerah melanggar asas netralitas," jelas Listiani.

"Saya merasa keberatan kalau Bawaslu provinsi berani menyatakan gubernur, wali kota dikenakan UU Pemda, harus dikenakaan UU Pemilu," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Komut PTPN VI Disebut Terima Duit Rp1,96 Miliar Terkait Suap Distribusi Gula
Indonesia
Komut PTPN VI Disebut Terima Duit Rp1,96 Miliar Terkait Suap Distribusi Gula

?"Terdakwa telah memberikan uang kepada Muhammad Syarkawi Rauf seluruhnya sebesar SGD190.300 atau setara dengan Rp1.966.500.000,00," kata Jaksa KPK, Ali Fikri

 Monumen Patung Didi Kempot, Wali Kota Solo: Lebih Tepatnya Dibangun di Lokananta
Indonesia
Monumen Patung Didi Kempot, Wali Kota Solo: Lebih Tepatnya Dibangun di Lokananta

"Kami juga menyediakan tempat untuk pembangunan monumen Didi Kempot di aset milik Pemkot Solo," kata dia.

Kebijakan Luhut soal Ojol Bikin Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 tidak Jelas
Indonesia
Kebijakan Luhut soal Ojol Bikin Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 tidak Jelas

"Permenhub ini memukul mundur semangat sejumlah pihak dalam pencegahan penyebaran COVID-19," kata Ferdian

Baleg Selesaikan 118 DIM Perizinan Usaha di RUU Cipta Kerja
Indonesia
Baleg Selesaikan 118 DIM Perizinan Usaha di RUU Cipta Kerja

Dalam DIM pasal 23, 24, dan 25 RUU Cipta Kerja perihal ketentuan pemutusan sanksi terhadap pelanggaran, pembahasan agar dilakukan kembali dalam rapat berikutnya bersama Tim Musyawarah (Timus).

 Firli Cs Hentikan 36 Penyelidikan Kasus Korupsi yang Ditangani KPK
Indonesia
Firli Cs Hentikan 36 Penyelidikan Kasus Korupsi yang Ditangani KPK

Penghentian penanganan perkara tersebut dilakukan sejak Firli dan empat pimpinan KPK lainnya dilantik pada 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020.

PKS Minta Komisi B Panggil Dinas Pariwisata Terkait 107 Pengunjung Diskotek Crown Positif Narkoba
Indonesia
PKS Minta Komisi B Panggil Dinas Pariwisata Terkait 107 Pengunjung Diskotek Crown Positif Narkoba

BNN mendapati sebanyak 107 pengunjung terindikasi menggunakan narkoba.

Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra

Pencopotan ini dilakukan imbas Pinangki melakukan pertemuan dengan buronan Djoko Tjandra.

Komentar Menhub Budi Terkait Polemik Dugaan Penyelundupan Onderdil Harley Davidson
Indonesia
Komentar Menhub Budi Terkait Polemik Dugaan Penyelundupan Onderdil Harley Davidson

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menanggapi penyelundupan onderdil motor Harley Davidson menggunakan Pesawat Garuda A330-900 Neo

Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra

KPK kerap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain

Jerman Rawat Pasien Pertama Terjangkit Virus Corona
Indonesia
Jerman Rawat Pasien Pertama Terjangkit Virus Corona

Pasien berada dalam kondisi baik dan diisolasi di bawah pengawasan medis.