Said Didu Mengaku Enggak Niat Mangkir Panggilan Polisi Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. (ANTARA)

Meraputih.com - Terlapor kasus dugaan pencemaram nama baik, Said Didu memenuhi panggilan polisi terkait laporan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Said mengatakan pemeriksaan kali ini bakal ditanya soal pertanyaan bersifat umum.

"Tapi ini kan masih istirahat ini masih pertanyaan-pertanyaan ringanlah," kata Said Didu kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (15/5).

Baca Juga:

Khawatir Corona, Said Didu Mangkir Panggilan Polisi atas Dugaan Penghinaan Luhut

"Mungkin publik bertanya, apalah Said Didu baru datang sekarang? Saya secara pribadi tak ada niat untuk menghindar dari pemeriksaan," ujar pria asal Sulawesi ini.

Tak lupa, ia membeberkan alasan tak datang dalam panggilan sebelumnya. "Panggilan lertama karena saya menghormati PSBB dan peraturan terkait. Kedua, tetap menghormati PSBB, sehingga berharap apakah kemungkinkan diperiksa di rumah," imbuh mantan Sekertaris BUMN ini.

Said Didu melanjutkan saat ini pemeriksaannya sedang diistirahatkan. Nantinya, setelah itu akan kembali masuk menghadap ke penyidik. "Ya lihat nanti saja hasilnya bagaimana ya," ujarnya seraya masuk ke ruangan pemeriksaan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan. (ANTARA/ HO-Humas Polri)
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan. (ANTARA/ HO-Humas Polri)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan Said Didu saat ini masih diperiksa.

"Kami sampaikan benar pada hari ini 15 Mei 2020 SD didampingi oleh pengacaranya, Helvis telah datang memenuhi panggilan kedua, yang mestinya panggilan kedua datang pada 11 Mei kemarin, di mana ada panggilan pertama tidak hadir 4 Mei dengan alasan PSBB," ujar Ahmad.

Perkara ini dimulai saat Said Didu diwawancarai seseorang di Youtube mengenai adanya rencana pemindahan Ibu Kota di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Alasan PSBB, Said Didu Kembali Mangkir dari Pemeriksaan

Melihat itu, Luhut pun naik pitam dan meyatakan akan membawa pernyataan Said itu ke ranah hukum, walaupunt telah meminta Said melayangkan permintaan maaf dalam waktu 2x24 jam kala itu.

Namun, meskipun sudah ada penjelasan dari Said Didu, Luhut menilai pernyataan itu tidak ada substansi permintaan maaf dari Said Didu. Alhasil, kuasa hukum Luhut melaporkan Said ke polisi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan
Indonesia
Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan

Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini menambahkan, distribusi bantuan sosial wabah Covid-19 bagi warga miskin pun masih berantakan.

 [HOAKS atau FAKTA] : Beredar Email Mengatasnamakan Kapolri untuk Para Pengusaha
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Beredar Email Mengatasnamakan Kapolri untuk Para Pengusaha

"Tanda tangan juga bukan tanda tangan dari Kapolri," tegas Argo.

Megawati Orasi, Prabowo Inspektur, Hasto Jadi Mahasiswa Unhan
Indonesia
Megawati Orasi, Prabowo Inspektur, Hasto Jadi Mahasiswa Unhan

Hasto mengaku, sengaja memilih Unhan dan akan melakukan penelitian berkaitan dengan diskursus pemikiran geopolitik Bung Karno.

PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol
Indonesia
PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol

Menurut Justin, lahan 6 ha tersebut bisa digunakan untuk membangun rusun nelayan sekurangnya 4.000 unit

Moeldoko: UU Cipta Kerja Berorientasi Masa Depan
Indonesia
Moeldoko: UU Cipta Kerja Berorientasi Masa Depan

Banyak tokoh belum memahami isi Undang-Undang Cipta Kerja, namun sudah menolak undang-undang tersebut.

Anies Minta Tutup Gedung, Begini Tanggapan Sekjen DPR RI
Indonesia
Anies Minta Tutup Gedung, Begini Tanggapan Sekjen DPR RI

DPR mengungkap ada lebih dari 18 anggota DPR dan 22 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19.

 Viral, Anggota Polsuska Ancam Tembak Anak Punk, Begini Penjelasan PT KAI
Indonesia
Viral, Anggota Polsuska Ancam Tembak Anak Punk, Begini Penjelasan PT KAI

Polsuska mengeluarkan senjata kejut, bukan pistol, untuk pengamanan diri, sebab jumlah rombongan tersebut cukup banyak.

 Mulai 2020, 10 Kota Besar di Indonesia Bakal Dipasang Kamera ETLE
Indonesia
Mulai 2020, 10 Kota Besar di Indonesia Bakal Dipasang Kamera ETLE

"Untuk ETLE ini, saya sudah perintahkan Kakorlantas ini bisa diketuktularkan, untuk ETLE bisa dilaksanakan di 10 kota besar seluruh Indonesia di 2020, kalau Polda Metro bisa, saya yakin Polda lain juga bisa melakukan itu," kata Idham

Pakar Hukum Yakin Demo Tolak UU Ciptaker Tak Lagi Murni Gerakan Kesadaran Kolektif Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Yakin Demo Tolak UU Ciptaker Tak Lagi Murni Gerakan Kesadaran Kolektif Rakyat

Demonstrasi tersebut sudah tidak murni memperjuangkan sebuah aspirasi

Ketua DPRD DKI Dukung Penyelenggaran Formula E, tapi...
Indonesia
Ketua DPRD DKI Dukung Penyelenggaran Formula E, tapi...

Politikus PDI Perjuangan ini menilai bahwa ajang Formula E sangat perlu digelar di ibu kota