Said Didu Mengaku Enggak Niat Mangkir Panggilan Polisi Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. (ANTARA)

Meraputih.com - Terlapor kasus dugaan pencemaram nama baik, Said Didu memenuhi panggilan polisi terkait laporan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Said mengatakan pemeriksaan kali ini bakal ditanya soal pertanyaan bersifat umum.

"Tapi ini kan masih istirahat ini masih pertanyaan-pertanyaan ringanlah," kata Said Didu kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (15/5).

Baca Juga:

Khawatir Corona, Said Didu Mangkir Panggilan Polisi atas Dugaan Penghinaan Luhut

"Mungkin publik bertanya, apalah Said Didu baru datang sekarang? Saya secara pribadi tak ada niat untuk menghindar dari pemeriksaan," ujar pria asal Sulawesi ini.

Tak lupa, ia membeberkan alasan tak datang dalam panggilan sebelumnya. "Panggilan lertama karena saya menghormati PSBB dan peraturan terkait. Kedua, tetap menghormati PSBB, sehingga berharap apakah kemungkinkan diperiksa di rumah," imbuh mantan Sekertaris BUMN ini.

Said Didu melanjutkan saat ini pemeriksaannya sedang diistirahatkan. Nantinya, setelah itu akan kembali masuk menghadap ke penyidik. "Ya lihat nanti saja hasilnya bagaimana ya," ujarnya seraya masuk ke ruangan pemeriksaan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan. (ANTARA/ HO-Humas Polri)
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan. (ANTARA/ HO-Humas Polri)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan Said Didu saat ini masih diperiksa.

"Kami sampaikan benar pada hari ini 15 Mei 2020 SD didampingi oleh pengacaranya, Helvis telah datang memenuhi panggilan kedua, yang mestinya panggilan kedua datang pada 11 Mei kemarin, di mana ada panggilan pertama tidak hadir 4 Mei dengan alasan PSBB," ujar Ahmad.

Perkara ini dimulai saat Said Didu diwawancarai seseorang di Youtube mengenai adanya rencana pemindahan Ibu Kota di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Alasan PSBB, Said Didu Kembali Mangkir dari Pemeriksaan

Melihat itu, Luhut pun naik pitam dan meyatakan akan membawa pernyataan Said itu ke ranah hukum, walaupunt telah meminta Said melayangkan permintaan maaf dalam waktu 2x24 jam kala itu.

Namun, meskipun sudah ada penjelasan dari Said Didu, Luhut menilai pernyataan itu tidak ada substansi permintaan maaf dari Said Didu. Alhasil, kuasa hukum Luhut melaporkan Said ke polisi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hindari Wartawan, Firli Bahuri Pilih Masuk Lewat Pintu Belakang Gedung KPK
Indonesia
Hindari Wartawan, Firli Bahuri Pilih Masuk Lewat Pintu Belakang Gedung KPK

Firli tiba di Gedung KPK lama tersebut sekitar pukul 13.38 W.I.B menumpangi Toyota Kijang Innova warna hitam. Jenderal bintang tiga itu masuk ke gedung KPK lama melalui pintu belakang.

Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad Ditangani Polsek Mampang
Indonesia
Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad Ditangani Polsek Mampang

Informasinya akan ada proses permintaan klarifikasi dan sebagainya

AHY Bilang Bapaknya Setuju KLB Demokrat Hoaks
Indonesia
AHY Bilang Bapaknya Setuju KLB Demokrat Hoaks

SBY mengirimkan dukungan tersebut melalui surat tanggal 5 Januari 2021

Tangis Haru Pelayat Iringi Pemakaman Jakob Oetama
Indonesia
Tangis Haru Pelayat Iringi Pemakaman Jakob Oetama

Jenazah mendiang Jakob Oetama tiba di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (10/9).

Demokrat Buka Wacana Bentuk Pansus Djoko Tjandra
Indonesia
Demokrat Buka Wacana Bentuk Pansus Djoko Tjandra

Usulan pansus itu didukung pula oleh fraksi-fraksi lainnya

Satgas COVID-19 Ajak Semua Orang Saling Mendukung
Indonesia
Satgas COVID-19 Ajak Semua Orang Saling Mendukung

Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta semua pihak untuk saling mendukung dalam penangan penyebaran virus corona.

Luhut Perintahkan Semua Pelabuhan Pakai Layanan Digital
Indonesia
Luhut Perintahkan Semua Pelabuhan Pakai Layanan Digital

Digitalisasi sebagai komitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin mudah, aman dan nyaman bagi pengguna jasa.

136 Daerah Ini Masuk Kategori Zona Kuning COVID-19
Indonesia
136 Daerah Ini Masuk Kategori Zona Kuning COVID-19

11 indikator epidemiologi, 2 indikator survailans kesehatan masyarakat, dan 2 indikator pelayanan kesehatan

COVID-19 Bikin Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tertunda
Indonesia
COVID-19 Bikin Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tertunda

Penundaan itu dipilih agar kualitas dan kompetensi calon hakim tidak turun

KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk
Indonesia
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan di antaranya berupa uang dalam pecahan rupiah