Sahkan UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: DPR Masuk Perangkap 'Lingkaran Setan' Parpol Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Instagram/@fahrihamzah)

MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, DPR dan partai politik (parpol) tengah mengalami krisis kepercayaan yang sangat luar biasa pasca pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu, sehingga menimbulkan aksi penolakan serentak dan menimbulkan kericuhan dimana-mana.

"Kita tidak tahu Anggota DPR ini bekerja untuk rakyat atau kepentingan lain. Ini adalah krisis besar partai politik, krisis besar dalam lembaga perwakilan. Kita tidak mengetahui madzab atau falsafah dibelakang Omnibus Law ini, tiba-tiba menjadi rencana dalam program legislasi nasional, dan tiba-tiba kita tahu sudah disahkan jadi undang-undang," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (12/10.

Menurut Fahri, kasus Omnibus Law yang sekarang ramai dibicarakan sebagai puncak dari sistem perwakilan, apakah lembaga perwakilan tersebut wujud kedaulatan rakyat, atau sebaliknya perwakilan kepentingan parpol atau kepentingan lain.

Baca Juga

Besok, Ormas Islam Geruduk Istana Tolak UU Cipta Kerja

"Di buku saya terakhir, buku putih yang membahas dilema 'Daulat Partai Politik Versus Daulat Rakyat, sudah saya tulis secara terang karena saya mengalami sendiri soal krisis partai politik dan krisis lembaga perwakilan itu," ungkap Fahri.

Karena itu, Fahri mengaku tidak mau terjebak dalam menyikapi pro konta soal UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, baik yang menolak maupun mendukung UU tersebut, semuanya dikendalikan oleh ketua umum parpol yang melakukan 'deal-deal politik' dan mengambil untung dari peristiwa ini.

"Makanya saya tidak mau terjebak dengan kemarahan. Baik yang mengklaim dirinya bersama rakyat maupun tidak bersama rakyat, itu semua orang-orangnya dikendalikan oleh partai politik, tidak dikendalikan oleh aspirasi rakyat. Partai politik yang sedang mengambil untung dari peristiwa ini," ujarnya.

 Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Jadi apabila parpol yang tiba-tiba ada dipihak rakyat atau yang tadinya mendukung dan diujungnya menolak, menurut Fahri, semua juga dikendalikan parpolnya masing-masing, bukan murni aspirasi rakyat, karena mempertimbangkan 'untung-rugi' dari sebuah peristiwa politik

"Independensi Anggota DPR atau kedaulatan rakyat, sudah tidak ada lagi digantikan wakil parpol. Ketum, waketum, sekjen, bedum sangat power full sekali, tinggal telepon kalau ada transaksi. Sehingga konstituensi menjadi tidak penting lagi ketika sudah dikendalikan oleh partai politik. Ini seperti lingkaran setan," katanya.

Mata rantai Lingkaran setan ini, lanjut Fahri, harus diputus dan dihentikan, karena parpol telah mengangkangi pejabat publik, mengendalikan Anggota DPR dan juga Presiden. Ia menilai parpol telah melakukan kegiatan subversif terhadap kedaulatan rakyat.

"Kendali parpol bukan hanya di legislatif, tapi juga di eksekutif. Walikota, bupati, gubernur, bahkan juga presiden ditekan. Ini semua harus dihentikan, tidak ada lagi yang harus menjadi petugas partai. Partai politik harus menjadi tinktank atau pemikir, memberikan kontribusi pada pikiran bangsa, bukan mengendalikan wayang-wayang politik yang dipilih oleh rakyat," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini menilai kasus Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa menjadi yurispudensi bagi rakyat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memutus mata rantai lingkaran setan kekuatan parpol di legislatif dan eksekutif.

Baca Juga

Tuntut Gagalkan UU Ciptaker, KSBSI Bakal Demo 5 Hari Berturut-turut

"Lingkaran setan ini harus diputus dan dihentikan, semua yang menjadi petugas partai harus dihentikan. Yurisprudensinya kita ciptakan melalui gugatan ke pengadilan, kewenangan parpol sudah terlalu besar. Saya sedih melihat DPR dan pemerintah terlalu cepat membohongi rakyat, sehingga Omnibus Law ditolak rakyat dimana-mana," pungkas Fahri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Oknum Sipir Selundupkan Handphone Jadi Tersangka, Ngaku Tergiur Uang Rp750 Ribu
Indonesia
Oknum Sipir Selundupkan Handphone Jadi Tersangka, Ngaku Tergiur Uang Rp750 Ribu

Pengakuan pelaku nekat menyelundupkan handphone karena tergiur imbalan uang Rp750.000.

Ini Jadwal Sekolah Tatap Muka di Papua
Indonesia
Ini Jadwal Sekolah Tatap Muka di Papua

Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengklaim 80 persen SMA, SMK dan sekolah luar biasa (SLB) siap dibuka pada awal 2021.

Pasca Liburan Panjang, Pelaku Usaha Wisata Tes Usap Masal
Indonesia
Pasca Liburan Panjang, Pelaku Usaha Wisata Tes Usap Masal

Pengambilan sampel usap juga akan menyasar warga DIY yang selama libur panjang menerima tamu atau keluarga dari luar daerah.

Pidato Kemenangan Harris: Jalan Panjang dari Perjuangan Perempuan Amerika
Indonesia
Pidato Kemenangan Harris: Jalan Panjang dari Perjuangan Perempuan Amerika

Kamala Harris, yang merupakan Senator California, membuat sejarah sebagai wanita pertama yang terpilih sebagai wakil presiden.

Kirim 10 Ribu Masker ke Depok, Ridwan Kamil: Itu Hanya untuk Orang yang Sakit
Indonesia
Kirim 10 Ribu Masker ke Depok, Ridwan Kamil: Itu Hanya untuk Orang yang Sakit

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa COVID-19 yang menimpa dua warga Depok, bukan di Depok tetapi di Jakarta.

Anita Kolopaking Hingga Jaksa Pinangki Diharapkan Jadi Justice Collaborator
Indonesia
Uang Panjar yang Dikeluarkan Pemerintah Dapatkan Vaksin COVID-19 Nyaris Rp4 Triliun!
Indonesia
Uang Panjar yang Dikeluarkan Pemerintah Dapatkan Vaksin COVID-19 Nyaris Rp4 Triliun!

Sinovac berkomitmen menyediakan bahan baku vaksin COVID-19 sebanyak 20 juta dosis pada akhir 2020

[HOAKS atau FAKTA] Vaksin Corona yang Dipesan Indonesia Berkualitas Paling Rendah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Vaksin Corona yang Dipesan Indonesia Berkualitas Paling Rendah

"Hal tersebut diungkapkan WHO setelah melakukan perbandingan 10 jenis vaksin COVID-19 yang siap diedarkan." tulis akun tersebut.

Haji Lulung Sebut Penerapan PSBB Jilid 2 Keinginan Jokowi
Indonesia
Haji Lulung Sebut Penerapan PSBB Jilid 2 Keinginan Jokowi

"Ini sudah tepat sekali. Karena ini kan keinginan pak Presiden," ujar Lulung

PSBB Palembang Mulai Berlaku 20 Mei, Efektif Setelah Lebaran
Indonesia
PSBB Palembang Mulai Berlaku 20 Mei, Efektif Setelah Lebaran

Jadi setelah 20 Mei ditand tangani secara otomotis PSBB Palembang sudah berjalan