Sahkan Kertas Kosong UU Ciptaker, Buruh Siapkan Langkah Hukum Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto).

MerahPutih.com - Sejumlah cara akan dilakukan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diberlakukan. Salah satu langkahnya adalah melakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Judicial review kami akan siapkan. Satu adalah uji formil, kita akan lihat proses-proses pengesahan. Bayangkan paripurna mengesahkan kertas kosong, itu kan berbahaya," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Ia menegaskan, pihaknya akan menganalisa terlebih dahulu langkah hukum yang bisa ditempuh. Selain itu, pihaknya juga akan tetap melakukan aksi-aksi lanjutan.

Baca Juga:

KAMI Bantah Tunggangi Aksi Rusuh Tolak UU Cipta Kerja

"Kami akan mempelajari lebih dalam. Namun, bukan berarti tidak melakukan aksi. Tetap ada aksi-aksi tentang masa depan serikat buruh ke depan," jelasnya.

Said Iqbal mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah dan DPR jujur, mana draft akhir yang menjadi rujukan RUU Cipta Kerja yang disahkan di DPR kemarin.

Karena, ada beberapa poin dalam RUU Cipta Kerja yang dia anggap masih simpang siur dalam penjelasan ke masyarakat dan buruh.

"Draf RUU-nya saja tidak jelas. Katanya sampai 905 halaman, kemudian ada yang dapat bertambah 1025 halaman dan terakhir 1035 halaman. Ini berbahaya sekali, rakyat dibodohi seolah meminta rakyat baca, dimana draft akhirnya yang fix belum ada. Bahkan, dikatakan yang kemarin disahkan seperti hanya mengesahkan kertas kosong," kata Said Iqbal.

Dengan tidak jelasnya draft akhir RUU Cipta Kerja ini, Said Iqbal mempertayakan maka yang mana menjadi rujukan. Karena, pemerintah melalui menteri dan presiden sejak awal meminta masyarakat dan buruh membaca RUU tersebut agar tidak termakan hoak.

"Persoalannya Serikat Buruh memegang draft yang sampai saat ini masih ada catatan seperti soal Upah Minimum diganti dengan Upah Minimum Bersyarat," ujarnya.

Said Iqbal meminta pemerintah jujur, kalau memang masih ada upah minimum, mengapa disebutkan upah minimum beryarat.

"Karena kata bersyarat ini tidak dikenal dalam ILO. Makna bersyarat ini apa?, apakah ini ingin mengelabui buruh," katanya.

Kemudian soal upah buruh yang katanya mahal, data dari buku ILO 2014-2015, justru menilai upah dari buruh Indonesia justru lebih murah dibandingkan beberapa negara ASEAN.

Ia memaparkan, data upah rata-rata buruh di Laos USD 114 per bulan, sedangkan upah rata-rata buruh di Kamboja USD 119 per bulan, upah rata-rata buruh di Indonesia USD 174 per bulan, Vietnam upah rata-rata buruh USD 181 per bulan. Kalau Filipina USD 256, Thailand USD 326, Malaysia USD 526.

"Jadi Vietnam lebih mahal dari Indonesia. Karena yang dilihat bukan hanya di Jakarta saja, tapi seluruh daerah di Indonesia. Jadi, dasar menghilangkan UMK dan menggunakan Upah Minimum Bersyarat tidak mendasar," katanya.

Begitu pula soal Upah Minimum Sektoral, yang dihapuskan. Buruh menegaskan, tidak mungkin upah pabrik baju atau sandal sama dengan upah buruh pabrik mobil.

"Tentu ini tidak masuk akal. Maka tidak ada sama rasa sama rata soal upah ini, dan sebenarnya kemarin sudah berlaku," katanya.

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: Antara).

Kemudian tentang karyawan kontrak dan PKWT disebut ada perlindungan dan ada syarat ketat. Namun kenyataannya, dokumen yang didapat tidak seperti itu.

Begitu juga soal pekerja alih daya atau outsorching, kalau di UU lama outsorching diputus kontrak perusahaan tetap wajib bayar sisa kontrak sebelum dikembalikan ke pihak ketiga atau agen outsorching.

Tapi, dalam Omnibus Law ini tidak dijelaskan siapa yang akan membayar sisa kontrak. Kemudian dijelaskan ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Persoalannya siapa yang bayar?, tidak mungkin buruh yang membayar jaminan kehilangan pekerjaan dia sendiri. Dan masih banyak persoalan yang lainnya.

Dari empat isu itu saja, jelas Said Iqbal, sudah menjelaskan tidak ada hoak dari apa yang disampaikan buruh. Tidak ada disinformasi, tidak ada diskomunikasi dari poin-poin yang disampaikan tuntutan buruh.

"Karena apa yang kami jelaskan, adalah sumbernya tervalidasi, terverifikasi dari hasil kesepakatan Panja Baleg dan pemerintah yang screenshotnya kami terima," kataya. (Knu)

Baca Juga:

Naskah UU Cipta Kerja: Ada Perubahan Signifikan di Klaster Ketenagakerjaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Akan Minta Keterangan Ahli Ungkap Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Akan Minta Keterangan Ahli Ungkap Kematian 6 Laskar FPI

Semoga minggu depan para ahli bisa menyesuaikan jadwalnya

Kapolres Tangerang Bantah Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Anak Buahnya Memburuk
Indonesia
Kapolres Tangerang Bantah Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Anak Buahnya Memburuk

MFA hari ini dijadwalkan medical check up secara menyeluruh

22 Terduga Teroris 'Kelompok Fahim' Berlatih di Bromo untuk Serang Polisi
Indonesia
22 Terduga Teroris 'Kelompok Fahim' Berlatih di Bromo untuk Serang Polisi

Penangkapan terhadap 22 terduga teroris itu dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda

Penyekatan Tol Solo-Semarang, Puluhan Orang Terpaksa Jalani Swab Test
Indonesia
Penyekatan Tol Solo-Semarang, Puluhan Orang Terpaksa Jalani Swab Test

Satlantas Polres Boyolali, Jawa Tengah bersama TNI dan Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan penyekatan di rest area KM 487 B, Jalan Tol Solo-Semarang.

Polemik Celeng Vs Banteng di PDIP, Aria Bima: Kader Jangan Kebablasan
Indonesia
Polemik Celeng Vs Banteng di PDIP, Aria Bima: Kader Jangan Kebablasan

"Dinamika politik itu hal biasa, tetapi jangan kebablasan," kata dia.

KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020
Indonesia
KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020

Data ini bertujuan untuk menunjukan Cakada yang sudah menyampaikan LHKPN

Anies Minta Bukti Terima Tudingan Dapat Rumah Mewah
Indonesia
Anies Minta Bukti Terima Tudingan Dapat Rumah Mewah

Ia meminta kepada pihak yang menuduhnya untuk menunjukan bukti kalau menerima gratifikasi rumah bercat putih dengan ornamen berkelir emas

Tiga Poros Pasangan Capres-Cawapres Terkuat Versi Lembaga Survei
Indonesia
Tiga Poros Pasangan Capres-Cawapres Terkuat Versi Lembaga Survei

Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 11 hingga 20 November 2021 terhadap 1.200 orang yang mewakili seluruh provinsi.

[HOAKS atau FAKTA]: Ibu Kota Dipindah, Separuh Pulau Kalimantan Bakal Dijual
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ibu Kota Dipindah, Separuh Pulau Kalimantan Bakal Dijual

Artinya, luas separuh Kaltim mencapai 6.367.346 hektare

Moeldoko Pastikan Idham Azis Segera Diganti
Indonesia
Moeldoko Pastikan Idham Azis Segera Diganti

"Tinggal menunggu waktu. Siapanya pasti sudah ada,” kata Moeldoko di Gedung KSP,