Sah, Sri Sultan HB X Tetapkan UMP DIY 2022 1,840 Juta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Foto: MP/Patricia Vicka)

MerahPutih.com - Upah minimum provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2022 sebesar Rp 1.840.915,53 atau naik 4,30 persen dari sebelumnya Rp 1.765.000. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK), Kota Yogyakarta menjadi yang tertinggi sebesar Rp 2.153.970.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, kenaikan UMP sebesar Rp 75.915,53 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS) dan unsur akademisi.

"Kami sepakat (penetapan UMP) tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada," kata Sri Sultan HB X di kantor Kepatihan Yogyakarta, Jumat (18/11).

Baca Juga:

Sambil Bawa Sepeda, Anies: Nanti Ya UMP Lagi Proses

Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK), Kota Yogyakarta menempati posisi tertinggi dari wilayah lainnya. Kota Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar Rp 84.440 atau 4,08 persen dibanding 2021 menjadi Rp 2.153.970.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Sleman tahun 2022 sebesar Rp 2.001.000, naik Rp 97.500 atau 5,12 persen dibanding 2021.

"Kenaikan UMK Kabupaten Bantul adalah yang terendah se-DIY yakni naik Rp 74.388 atau 4,04 persen dari tahun lalu menjadi sebesar Rp 1.916.848," kata Sultan.

Sementara UMK Kabupaten Kulon Progo naik Rp99.275 atau 5,50 persen menjadi Rp1.904.275.

Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul menempati posisi UMK paling rendah. Kenaikan UMK sebesar Rp 130.000 atau 7,34 persen menjadi Rp 1.900.000.

Baca Juga:

Kenaikan UMP DKI Jakarta Sebesar Rp37 ribu-38 ribu, Dapat Apa sih?

Keputusan UMP DIY 2022 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 372/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2022.

Adapun besaran UMK kabupaten/kota tahun 2022, ditetapkan melalui SK/373/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimun Kabupaten/Kota tahun 2022.

Sultan menuturkan bahwa terdapat perbedaan penghitungan UMP/UMK 2021 dengan 2022.

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP dan UMK dihitung berdasarkan formula penghitungan upah minimum, menggunakan data BPS yang meliputi pertumbuhan ekonomi atau inflasi daerah, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga, dan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.

"Kalau yang kemarin (UMP/UMK 2021) inflasi dan pertumbuhan ekonominya itu nasional, sekarang inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi. Jadi kalau provinsi pertumbuhannya bagus ya otomatis pengupahannya akan bagus," tutur Sultan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arya Nugrahadi mengatakan, besaran UMP/UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur DIY berlaku mulai 1 Januari 2022. (Patricia Vicka/Yogyakarta)

Baca Juga:

Tahun Ini Terendah se-Indonesia, UMP DIY 2022 Naik 4,3 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan KPK Enggan Tunggu Batas Akhir untuk Pecat Novel Baswedan Cs
Indonesia
Alasan KPK Enggan Tunggu Batas Akhir untuk Pecat Novel Baswedan Cs

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memecat 57 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.

Menaker Beri Peringatan Retail Giant Soal Hak-Hak Pekerja
Indonesia
Menaker Beri Peringatan Retail Giant Soal Hak-Hak Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan retail Giant dan serikat pekerja/buruh.

Sidang Etik Penyidik Robin, Dewas KPK Panggil Azis Syamsuddin
Indonesia
Sidang Etik Penyidik Robin, Dewas KPK Panggil Azis Syamsuddin

KPK menduga pertemuan keduanya terjadi di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan pada Oktober 2020

KPK Periksa Wakil Bupati dan Anggota DPRD Bintan
Indonesia
KPK Periksa Wakil Bupati dan Anggota DPRD Bintan

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi, sebagai tersangka

Resmikan Patung Bung Karno, Ini Kata Megawati dan Prabowo
Indonesia
Resmikan Patung Bung Karno, Ini Kata Megawati dan Prabowo

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri meresmikan patung Proklamator Sukarno sedang menunggang di atas kuda di halaman depan kompleks kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

2 Hari Jadi Tersangka, Kepastian Penahanan Olivia Nathania Masih Gantung
Indonesia
2 Hari Jadi Tersangka, Kepastian Penahanan Olivia Nathania Masih Gantung

Informasi penetapan tersangka Olivia Nathania juga sudah dibenarkan kuasa hukumnya, Susanti

Total 358 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Masuk Indonesia
Indonesia
Total 358 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Masuk Indonesia

Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-129 tiba, yakni sebanyak 4.397.740 dosis AstraZeneca dalam bentuk jadi.

 KPU Diminta Siapkan 2 Skenario Jadwal Pemilu 2024
Indonesia
KPU Diminta Siapkan 2 Skenario Jadwal Pemilu 2024

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengusulkan jadwal pelaksanaan pemilu yaitu digelar Maret 2024 dengan pertimbangan terkait anggaran dan kondisi cuaca.

Buntut Kasus Tewasnya Mahasiswa, Kampus UNS Bekukan UKM Menwa
Indonesia
Buntut Kasus Tewasnya Mahasiswa, Kampus UNS Bekukan UKM Menwa

Pembekuan itu dilakukan pihak kampus sebagai buntut tewasnya seorang mahasiswa bernama Gilang Endi Saputra (21), saat mengikuti Diklat UKM Menwa, Senin (25/10).

Pemkot Bandung Ingin Vaksinasi Tidak Dibatasi Wilayah Administrasi
Indonesia
Pemkot Bandung Ingin Vaksinasi Tidak Dibatasi Wilayah Administrasi

Dinas Kesehatan Kota Bandung harus membuat data vaksinasi dengan pendekatan administrasi dan teritorial. Dengan begitu, bisa jadi target vaksinasi Kota Bandung bukan 1,9 juta jiwa, tapi 2,5 juta untuk Kota Bandung.