Sah! PNS Rp400 - Rp200 Ribu dan Mahasiswa Rp150 Ribu Buat Pulsa Ilustrasi aktivitas digital. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhirnya, bisa menikmati biaya paket dan komunikasi atau pulsa selama pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Aturan itu, memberikan izin uang APBN bisa diberikan pada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga untuk memberikan biaya paket data komunikasi guna menunjang pekerjaan yang dilakukan secara daring.

Dalam peraturan tersebut, Sru Mulyani menetapkan, ejabat eselon I dan II atau yang setingkat akan mendapatkan biaya paket data dan komunikasi senilai Rp400 ribu per bulan.

Baca Juga:

Pandemi Masih Berlangsung, Otak-atik Ekonomi Percuma

Sedangkan eselon I dan II atau yang setingkat mendapatkan jatah biaya paket data dan komunikasi senilai Rp200.000 per bulan.

Aturan menyaratkan, pemberianpaket data dan komunikasi, hanya dapat diberikan kepada pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).

Sri Mulyani juga memberikan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara daring akan mendapatkan biaya paket data dan komunikasi senilai Rp150 per bulan. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan daring bersifat insindetil juga mendapatkan biaya pulsa tersebut.

Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Dana untuk biaya pulsa ini, berasal dari optimalisasi dan realokasi anggaran. Kemeterian keuangan mengingatkan, pemberian dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta prinsip tata kelola yang baik.

Sri mentapkan, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada 31 Agustus sampai dengan 31 Desember 2020.

Baca Juga:

Selama Pandemi, 638 Ribu Orang Kerja Padat Karya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabupaten Bekasi Kembali Ajukan Perpanjangan PSBB
Indonesia
Kabupaten Bekasi Kembali Ajukan Perpanjangan PSBB

Lonjakan kasus positif dengan jumlah kasus baru mencapai 66 yang mayoritas disumbang oleh kluster kawasan industri.

Duh! Vaksinasi Tenaga Kesehatan di DKI Masih di Bawah 50 Persen
Indonesia
Duh! Vaksinasi Tenaga Kesehatan di DKI Masih di Bawah 50 Persen

Petugas vaksinasi masih mengalami kendala.

Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law
Indonesia
Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law

Karyono pun mengidentifikasi dua kelompok di dalam persoalan UU Cipta Kerja ini.

Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review
Indonesia
Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review

UU Cipta Kerja yang baru diputuskan pada Senin (5/10) lalu itu sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu kelompok.

 23 Warga Pejambon Ramai-Ramai Isolasi Mandiri Usai Ada Keluarga Meninggal Positif COVID-19
Indonesia
23 Warga Pejambon Ramai-Ramai Isolasi Mandiri Usai Ada Keluarga Meninggal Positif COVID-19

NKA sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanah Abang

DKI Tentukan Nasib Kegiatan Bersifat Kerumunan Usai Rapat dengan Ahli Kesehatan
Indonesia
DKI Tentukan Nasib Kegiatan Bersifat Kerumunan Usai Rapat dengan Ahli Kesehatan

Pertemuan itu dilakukan untuk menentukan nasib hiburan dan kegiatan yang berkerumunan orang banyak di Jakarta.

Jelang Perayaan Malam Natal, Polisi Semprotkan Disinfektan di Gereja GPIB Immanuel
Indonesia
Jelang Perayaan Malam Natal, Polisi Semprotkan Disinfektan di Gereja GPIB Immanuel

Polisi melakukan penyisiran dan penyemprotan disinfektan sejumlah gereja di Jakarta, jelang perayaan malam Natal.

Butuh Belasan Orang untuk Robohkan Sapi Kurban Milik Jokowi di Masjid Al-Wusto
Indonesia
Butuh Belasan Orang untuk Robohkan Sapi Kurban Milik Jokowi di Masjid Al-Wusto

Dikatakan Purwanto, butuh waktu 30 menit untuk menyembelih hewan kurban milik Jokowi.

  May Day 2020, Kapolda Jateng Tidak Berikan Izin Demo di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
May Day 2020, Kapolda Jateng Tidak Berikan Izin Demo di Tengah Pandemi COVID-19

"Kami pastikan tidak ada aksi unjuk rasa (Demo) peringatan May Day pada Jumat besok di Jawa Tengah," ujar Rycko, Rabu (29/4).

Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu
Indonesia
Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu

Mendagri telah menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Bupati Sabu Raijua