Sah! Jokowi Teken UU Cipta Kerja 1.187 Halaman UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

Akhirnya, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, pada Senin (2/11). Undang-undang Cipta Kerja diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020, setelah beberapa lama, muncul berbagai versi jumlah halaman uu ini.

Salinan Undang-undang Cipta Kerja itu telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg.go.id. Dalam situs itu, UU Cipta Kerja memuat 1.187 halaman. UU yang merupakan inisiatif pemerintah ini, ditargetkan bisa menyerap investasi dan membuka lowongan kerja.

Senin (2/11), Gabungan serikat pekerja KSPI, FSPMI, FSP KEP, SPN, dan ASPEK Indonesia menggelar demo menolak UU Cipta Kerja dan dan mengantar atau mengajukan uji materi dan formal ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, karena belum diteken Presiden, maka para buruh hanya melakukan konsultasi pada MK.

Baca Juga:

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Para buruh meminta, jika nantinya MK melakukan sidang, MK bisa bersikap adil atas ajuan buruh tersebut. Para buruh telah menyerakan pernyataan sikap pada MK terkait UU tersebut.

"Dalam 1x24 jam jika UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh pasti akan langsung menyampaikan gugatan ke MK," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

DPR dan pemerintah telah menyetujui UU Omnibus Law Cipta Kerja per tanggal 5 Oktober lalu. Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU tersebut menjelang batas akhir 30 hari, tepat jatuh pada 4 November 2020.

Demo
Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: MP/Rizky).

MK, bisa melakukan menguji UU baik secara formil maupun materiil, sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Lewat uji formil, MK bisa memutuskan suatu undang-undang dibatalkan secara keseluruhan karena prosesnya melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan. Namun, hal ini tergantung para pengugat.

UU Cipta Kerja ini selain mendapatkan penolakan dari buruh, berbagai organisasi lingkungan, ham dan keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah juga menolak UU ini. Dan menyarankan untuk melakukan uji materil maupun formil di MK. (Knu)

Baca Juga:

Said Iqbal dan Andi Ghani Bakal Ajukan Judicial Review, Dikawal 400 Buruh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Cek Ulang, 89 Personel Secapa AD Bandung Batal Positif COVID-19
Indonesia
TNI Cek Ulang, 89 Personel Secapa AD Bandung Batal Positif COVID-19

Kepastian ini didapat setelah mereka menjalani pemeriksaan dua kali dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

 Jangan Saling Menyalahkan, Pimpinan DPRD: Penerimaan Pajak DKI Turun
Indonesia
Jangan Saling Menyalahkan, Pimpinan DPRD: Penerimaan Pajak DKI Turun

"Penerimaan pajak DKI Jakarta turun semua. Perlu perhitungan yang tepat dalam menghadapi situasi pandemi ini. Kami ingin melihat ini di luar kacamata politik, agar kita tidak saling menyalahkan," kata Zita

Pemprov Jabar Dorongan Kawasan Lido Jadi KEK, Investasi Rp38 Triliun
Indonesia
Pemprov Jabar Dorongan Kawasan Lido Jadi KEK, Investasi Rp38 Triliun

KEK Pariwisata Lido pun diyakini akan mendongkrak pariwisata Jabar terutama di wilayah Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Sukabumi.

[HOAKS atau FAKTA] Anies Ngaku Orang Jawa Demi Ambisi Menjadi Raja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Ngaku Orang Jawa Demi Ambisi Menjadi Raja

Akun Facebook Ryan Kerens atau @ryan.kerens.7 mengunggah dua foto yang diklaim Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Minta Seleksi Wagub Segera Diproses, Anies: Sudah Masuk di DPRD
Indonesia
Minta Seleksi Wagub Segera Diproses, Anies: Sudah Masuk di DPRD

Anies mengaku sering bertemu calon yang diusung partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

Tingkat Keterpakaian Ruang Isolasi di RS Jakarta 80 Persen Lebih
Indonesia
Tingkat Keterpakaian Ruang Isolasi di RS Jakarta 80 Persen Lebih

Tingkat keterpakaian perlu ditekan ke angka di bawah 60 persen

Bacakan Replik, JPU Tetap Teguh Aurelia Layak Dihukum 11 Tahun
Indonesia
Bacakan Replik, JPU Tetap Teguh Aurelia Layak Dihukum 11 Tahun

Jaksa Haerdin mengatakan, dalam pembelaanya, Aurelia dan tim kuasa hukum tak memberikan informasi yang meringankan bagi terdakwa.

 Kebijakan PSBB di Jakarta Dianggap Belum Berhasil
Indonesia
Kebijakan PSBB di Jakarta Dianggap Belum Berhasil

Ia menjelaskan rendahnya tingkat keberhasilan PSBB di DKI karena masih banyak masyarakat yang lalu-lalang atau berpergian di jalan.

Meski Kasus Meningkat, Sumatera Barat Tak Akan Perpanjang PSBB
Indonesia
Meski Kasus Meningkat, Sumatera Barat Tak Akan Perpanjang PSBB

Sumbar tidak berencana menerapkan PSBB lagi meski dalam beberapa hari terakhir jumlah kasus COVID-19 mengalami peningkatan.