Sah! 3 Provinsi Baru di Papua Punya Penjabat Gubernur Mendagri Muhammad Tito Karnavian memandu pembacaan sumpah pelantikan tiga penjabat gubernur DOB Papua di Lapangan Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11/2022). (ANTARA/Tri Meila

MerahPutih.com - Setelah daerah otonom baru (DOB) provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah disetujui DPR dan Pemerintah, hari ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik tiga penjabat (pj) gubernur daerah otonom baru (DOB) tersebut.

Ketiga pj gubernur itu adalah Apolo Safanpo sebagai Pj. Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Pj. Gubernur Papua Pegunungan, serta Ribka Haluk sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah.

Baca Juga:

Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Temui Lukas Enembe di Papua

"Hari ini, Jumat, tanggal 11 November 2022, saya, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara," kata Tito dalam acara pelantikan tiga penjabat gubernur DOB Papua di Lapangan Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11).

Pengangkatan dan pelantikan penjabat gubernur DOB Papua itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 115/P/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Tito menyampaikan pernyataan itu usai memandu pembacaan sumpah pelantikan untuk ketiga penjabat gubernur tersebut

Dalam arahannya, Tito meyakini ketiga penjabat gubernur provinsi baru di Papua tersebut dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

"Saya percaya Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah resmi memekarkan Papua menjadi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, setelah DPR mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) DOB Papua pada 30 Juni 2022. Selanjutnya, RUU tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2022.

Ketiga undang-undang tersebut ialah UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, serta UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Berdasarkan UU pembentukan masing-masing provinsi baru itu, para penjabat gubernur akan mengemban sejumlah tugas, yakni menyelenggarakan pemerintahan daerah serta membentuk dan mengisi perangkat daerah sesuai ketentuan UU.

Mereka juga bertugas memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif, serta mengelola keuangan daerah sesuai peraturan perundangan.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Tito selaku Mendagri berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan memfasilitasi kinerja ketiga penjabat gubernur tersebut.

Apolo Safanpo merupakan Rektor Universitas Cenderawasih Papua, Nikolaus Kondomo merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, dan Ribka merupakan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua.

Sebelum dilantik menjadi pj gubernur, ketiganya resmi dilantik sebagai staf ahli. Apolo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Nikolaus merupakan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama Internasional pada Kejaksaan Agung, serta Ribka merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Pelantikan ketiganya menjadi staf ahli bertujuan agar mereka memenuhi syarat sebagai penjabat gubernur, yakni berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya.

Baca Juga:

KPK dan IDI Bakal Datangi Lukas Enembe di Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Briptu Sigid Mukti Didemosi 1 Tahun Terkait Pelanggaran Etik dalam Kasus Brigadir J
Indonesia
Briptu Sigid Mukti Didemosi 1 Tahun Terkait Pelanggaran Etik dalam Kasus Brigadir J

Hukuman itu terkait pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Omicron Melonjak, Pemerintah Putuskan PPKM Level 3 di Jabodetabek, DIY, Bali, Bandung Raya
Indonesia
Omicron Melonjak, Pemerintah Putuskan PPKM Level 3 di Jabodetabek, DIY, Bali, Bandung Raya

Varian ini menyumbang kenaikan kasus covid dalam beberapa waktu terakhir.

Polisi Akan Peringatkan Pengendara Sepeda Motor Kedapatan Pakai Sandal Jepit
Indonesia
Polisi Akan Peringatkan Pengendara Sepeda Motor Kedapatan Pakai Sandal Jepit

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengeluarkan imbauan khusus bagi pengguna sepeda motor.

Jokowi ke AS, Anies Berangkat ke Eropa
Indonesia
Jokowi ke AS, Anies Berangkat ke Eropa

Anies terbang ke Eropa pada Selasa (10/5) malam, dengan tujuan kunjungan kerja berdurasi selama delapan hari.

Walkot Bandung Akui Warga Rasakan Beratnya Kondisi Saat Ini
Indonesia
Walkot Bandung Akui Warga Rasakan Beratnya Kondisi Saat Ini

Di tengah upaya pemulihan berbagai sektor khususnya ekonomi akibat pandemi COVID-19, masyarakat kembali dihadapkan dengan tantangan baru pascakenaikan harga BBM.

Fraksi PKS Geser Suhaimi dari Wakil Ketua DPRD DKI
Indonesia
Fraksi PKS Geser Suhaimi dari Wakil Ketua DPRD DKI

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta melakukan rotasi antar anggota, di mana Abdurrahman Suhaimi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Ketua DPRD DKI Jakarta.

CSIS Nilai Pasal Penghinaan Terhadap Presiden di RKUHP Sudah Dipagari
Indonesia
CSIS Nilai Pasal Penghinaan Terhadap Presiden di RKUHP Sudah Dipagari

Penting untuk memperhatikan adanya penghapusan tuntutan hukum apabila penyerangan terhadap martabat presiden atau wakil presiden dilakukan karena adanya kepentingan umum.

Rocky Gerung Sebut People Power sebagai Alat Uji Kedaulatan Rakyat
Indonesia
Rocky Gerung Sebut People Power sebagai Alat Uji Kedaulatan Rakyat

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, people power merupakan alat uji kedaulatan rakyat.

Alasan Pernikahan Kaesang di Pura Mangkunegaran Bukan di Graha Sabha Buana
Indonesia
Alasan Pernikahan Kaesang di Pura Mangkunegaran Bukan di Graha Sabha Buana

Wali Kota Solo Gibran Rakabiming Raka angkat suara terkait penunjukan Pura Mangkunegaran Solo menjadi lokasi Ngunduh mantu dan resepsi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan
Indonesia
Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan

Demo ini sebagai langkah penolakan ojol sepeda motor dan mobil atas rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota.